Persiapan Musda KNPI Padangsidimpuan Diduga Tidak Sesuai AD/ART, Karim Pohan Kontak DPP

Baca Juga:

• Pemuda Medan Butuh Arah Bukan Janji, DPD KNPI Kota Medan Soroti Kegagalan Pemko Medan Merangkul Pemuda dan Menata Kota
• Wali Kota menghadiri acara Pembukaan Musda XIV KNPI Kota Pematangsiantar, di Convention Hall Siantar Hotel
• Sosok Muda Enerjik! Ricky Agova Resmi Jadi Ketua KNPI Padangsidimpuan 2026-2029

Padangsidimpuan - Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kota Padangsidimpuan berdasarkan mekanisme PO dan AD/ART KNPI apa yang dikerjakan karateker DPD KNPI Padangsidimpuan beserta perangkatnya menuai polemik dan ilegal.

Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan Karim Pohan, Kamis (7/5/2026) menjelaskan bahwa kritik keras datang dari sejumlah kader organisasi kepemudaan dan menilai Musda tersebut dinilai syarat kejanggalan, tidak transparan, serta berpotensi melanggar prosedur organisasi.

Pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan periode 2026-2029 diketahui telah resmi ditutup pada Rabu, 6 Mei 2026 pukul 24.00 WIB.

Dalam tahapan proses yang dilaksanakan tersebut berdasarkan surat karateker yang disebut diterbitkan DPD I KNPI Sumatera Utara tertanggal 29 April 2026 tanpa adanya pleno dan mekanisme dalam aturan KNPI.

Lanjut Karim, bahwa keputusan karateker yang dikeluarkan Ketua DPD KNPI Sumut Aldi Siregar itu dipersoalkan lantaran dinilai dilakukan tanpa mekanisme organisasi yang jelas dan tanpa pemberitahuan resmi kepada kepengurusan definitif DPD KNPI Padangsidimpuan.

Saya menegaskan tidak pernah menerima surat resmi terkait penunjukan karateker terhadap kepemimpinannya. Ia menilai langkah tersebut telah mencederai marwah organisasi serta nilai demokrasi di tubuh KNPI.

"Saya tidak pernah menerima surat pemberitahuan maupun keputusan resmi terkait karateker. Tiba-tiba Musda akan segera dibuka dan pendaftaran calon ketua tiba-tiba sudah ditutup. Ini terkesan dipaksakan dan tidak menghargai mekanisme organisasi," kata Karim Pohan.

Karim juga mengungkapkan, sebelumnya dirinya telah berkoordinasi dengan Ketua KNPI Daerah I Sumatera Utara terkait agenda Musda yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026. Namun, dalam komunikasi tersebut tidak pernah disampaikan adanya rencana karateker terhadap kepengurusan DPD KNPI Padangsidimpuan.

"Lawak - Lawak Ketua DPD KNPI Sumatera Utara yang dipimpin Aldi Syahputra Siregar, dia tahu aturan atau sengaja mau buat pemuda di Kota Padangsidimpuan ini chaos, saya juga sudah kontak DPP KNPI agar mengetahui perjalanan dan kronologisnya," kata Karim.

Lebih lanjut, Karim mempertanyakan legalitas peserta Musda apabila forum tersebut tetap dilaksanakan melalui karateker. Menurutnya, jika kepemimpinannya benar-benar dinonaktifkan melalui karateker, maka seluruh produk organisasi yang lahir pada masa kepengurusannya, termasuk Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK), otomatis tidak dapat dijadikan dasar keikutsertaan dalam Musda.

"Kalau kepengurusan saya dianggap sudah tidak sah karena karateker, maka seluruh produk organisasi di masa kepemimpinan saya, termasuk DPK KNPI kecamatan, juga seharusnya tidak sah digunakan dalam Musda itu. Jangan ada standar ganda dalam menjalankan aturan organisasi," katanya.

Polemik Musda KNPI Padangsidimpuan semakin memanas setelah muncul kritik dari Salah satu Ketua Organiasi Cipayung melalui unggahan status WhatsApp miliknya. Dalam unggahan tersebut, ia menyoroti biaya pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Padangsidimpuan yang disebut mencapai Rp30 juta.

Ia menilai biaya tersebut sangat memberatkan dan tidak mencerminkan semangat perjuangan organisasi kepemudaan.

"KNPI dibentuk oleh tangan-tangan intelektual sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan untuk melahirkan gagasan dan perjuangan, bukan dijadikan tempat membebani kader dengan biaya pencalonan yang tidak masuk akal," tulisnya dalam unggahan tersebut.

Ia juga menyindir keras panitia dan pihak karateker yang dinilai tidak siap melaksanakan Musda secara mandiri.

Kalau panitia dan karateker tidak mampu melaksanakan Musda, jangan memaksakan calon ketua untuk membiayai semuanya, tulisnya lagi.

"Ingat dalam aturan umum dan aturan khusus PO atau AD/ART KNPI tidak pernah ada bunyi atau kalimat membayar kewajiban senilai Rp 30 juta, begitu juga tadi saya sampaikan ke DPP KNPI untuk dapat diketahui juga," ungkap Karim.

Melalui beberapa rekan yang masih satu perjuangan juga telah melayangkan surat kepada pimpinan kepada daerah khususnya Wali Kota Padangsidimpuan kondisi pemuda hari ini di Kota Padangsidimpuan, semoga mitra KNPI dalam hal ini Pemko Padangsidimpuan juga dapat mengetahui perjalanannya, kita sangat cinta pemuda dan cinta Kota Padangsidimpuan, tuturnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemuda Medan Butuh Arah Bukan Janji, DPD KNPI Kota Medan Soroti Kegagalan Pemko Medan Merangkul Pemuda dan Menata Kota

Wali Kota menghadiri acara Pembukaan Musda XIV KNPI Kota Pematangsiantar, di Convention Hall Siantar Hotel

Sosok Muda Enerjik! Ricky Agova Resmi Jadi Ketua KNPI Padangsidimpuan 2026-2029

Kompak di Musda VIII KNPI, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe dan Ketua JMSI Tabagsel Siap Kawal Kemajuan Pemuda

Wali Kota menghadiri acara Musda XIV KNPI Kota Pematangsiantar

Walikota menerima silaturahmi sekaligus audiensi KNPI