Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas
• Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum
• JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Langkah strategis kembali dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin yang merotasi dan memutasi sejumlah pejabat penting di lingkungan Kejaksaan, termasuk 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta ratusan pejabat struktural lainnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 488 Tahun 2026 serta KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026, sebagai bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Korps Adhyaksa.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, rotasi ini merupakan langkah rutin untuk meningkatkan efektivitas kinerja institusi kejaksaan di seluruh Indonesia.

*Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti*

Dalam rotasi tersebut, posisi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan kini resmi dijabat oleh Dr. Hartadhi Christianto yang menggantikan pejabat sebelumnya, Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar.

Sementara itu, Dr. Lambok Marisi Sidabutar mendapat penugasan baru sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung RI.

Rotasi ini menjadi bagian dari pergeseran 114 pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Agung sebagai bentuk penyegaran organisasi dan penguatan tata kelola institusi penegakan hukum.

*Track Record Penanganan Kasus Korupsi di Era Kajari Dr. Lambok Sidabutar*

Selama menjabat di Kejari Padangsidimpuan, nama Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar dikenal cukup aktif dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi di tingkat daerah.

Sejumlah kasus besar berhasil diungkap dan diproses hukum, terutama yang berkaitan dengan proyek pemerintah dan pengelolaan anggaran publik.

1. Kasus IPAL Domestik

Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

2. Pembangunan RKB SD

Kejari juga menangani kasus pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD tahun anggaran 2023.

Dari hasil penyidikan ditemukan dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan kontrak yang telah disepakati.

Tiga pihak dari unsur kontraktor, konsultan, hingga teknis proyek kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

3. Dugaan Korupsi Penilaian Aset Dispora

Kasus lain yang turut mencuat adalah dugaan korupsi penilaian aset tanah milik Dispora Kota Padangsidimpuan.

Perbedaan nilai penilaian aset menjadi fokus utama penyidikan karena diduga menimbulkan potensi kerugian negara.

4. Dugaan Penyimpangan Dana Desa

Penanganan perkara juga menyentuh sektor desa, khususnya dugaan penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD).

Temuan awal mengarah pada indikasi pemotongan anggaran serta laporan penggunaan dana yang tidak sesuai realisasi di lapangan.

5. Kasus di Lingkup OPD

Selain itu,Kejari Padangsidimpuan Lambok M.J. Sidabutar ditengah masyarakat kota Padangsidimpuan di juluki Setengah Predator Pemburu Koruptor" juga menangani sejumlah dugaan penyalahgunaan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk perjalanan dinas fiktif yang sedang didalami penyidik.

"Beliau banyak blusukan dan memberikan pandangan hukum kepada masyarakat saat bliau turun bersama kejaksaan ditengah masyarakat, tapi tentunya harapan kami masyarakat dibilang puas hasil kinerja bliau tentu dari beberapa yang berhasil dalam pengungkapan,hanya saja Kepala nya selalu menjadi teka-teki kita sampai saat ini dan hanya ekor juga badan yang menjadi sasaran pengungkapan kasus selama beliau menjabat di Padangsidimpuan,ujar Aldi salah satu Masyarakat yang juga sebagai pemerhati di Padangsidimpuan.

Rotasi jabatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI menjadi bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat kinerja penegakan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, rekam jejak Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar selama menjabat di Padangsidimpuan menunjukkan fokus kuat pada pemberantasan korupsi, terutama yang berkaitan dengan proyek pemerintah, aset daerah, hingga dana publik.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, publik menaruh harapan agar penegakan hukum di Kejari Padangsidimpuan semakin tajam, transparan, dan konsisten ke depan.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum

JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan

Kejari Labuhanbatu Paparkan Perkembangan Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Pramuka

Kejatisu Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi di PT Angkasa Pura II