Mahasiswa Akan Geruduk PUPR Sumut dan DPPESDM, Desak Transparansi Perizinan SDA dan SIPB

Baca Juga:

• Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi
• M. Lokot Nasution Masih Layak Pimpin Partai Demokrat Sumut
• Pemuda Demokrat Sumut Apresiasi Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis: Pengawasan Agar Diperketat*

Medan — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam rencana aksi unjuk rasa akan menggelar demonstrasi di Medan pada Rabu, 7 Januari 2026. Aksi ini menyasar Dinas PUPR Sumatera Utara Bidang Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Energi dan Sumber Daya Mineral (DPPESDM).
Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan estimasi massa sekitar 30 orang. Titik kumpul aksi berada di kawasan MMTC Medan, dengan membawa alat peraga berupa toa, spanduk, dan karton aspirasi.
Koordinator aksi melalui Sekretaris Koordinator, Reza Okta Pratama Aruan, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk desakan publik agar pemerintah daerah membuka secara terang-benderang tata kelola perizinan sektor sumber daya alam.
"Selama ini publik menilai proses perizinan dan pengelolaan SDA, termasuk rekomendasi teknis SIPB, berjalan tertutup dan rawan disalahgunakan. Kami menuntut transparansi dan profesionalisme," tegas Reza dalam surat pernyataan aksi yang telah disampaikan kepada pihak berwenang.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta PUPR Sumut Bidang SDA membuka seluruh alur, mekanisme, dan kebijakan pengelolaan serta perizinan SDA secara transparan kepada publik. Selain itu, DPPESDM juga didesak agar proses penerbitan rekomendasi teknis Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dilakukan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik tidak sehat.
Aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penanggung jawab aksi memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan damai, tanpa tindakan anarkis maupun pembakaran.
"Ini bukan aksi seremonial. Ini peringatan keras agar sektor SDA tidak dikelola secara gelap dan merugikan lingkungan serta kepentingan publik," tegas Reza.
Hingga berita ini disusun, pihak PUPR Sumut maupun DPPESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kinerja Kadis PUPR Tapsel Disorot: Temuan BPK Rp1,345 Miliar, Proyek Bermasalah hingga Dipanggil KPK, Bupati Gus Irawan Diminta Segera Evaluasi

M. Lokot Nasution Masih Layak Pimpin Partai Demokrat Sumut

Pemuda Demokrat Sumut Apresiasi Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis: Pengawasan Agar Diperketat*

Resmi Kantongi SK DPP, Martinu Jaya Halawa Pimpin Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara

IAC Indonesia Geruduk Kejagung dan Kementerian ATR/BPN, Desak Usut Dugaan Jual Beli Lahan Eks HGU PT. Karet Mas Yang DiKuasai PT. J surya Sakti Di Lab

Wali Kota Tanjungbalai dan Demokrat Perkuat Kolaborasi Gerakan Indonesia ASRI, Dorong Kepedulian Lingkungan