Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi
Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi
kota
Baca Juga:
- Ratusan Massa Pendukung Program MBG Berkumpul di Aset Pemprov Sumut, Publik Pertanyakan Penggunaan Eks Medan Club
- Demo di Kejatisu, Puluhan Massa Minta Pejabat Diperiksa Dugaan Korupsi di PUTR Simalungun
- Temuan BPK Guncang Dinas PUPR Tapsel! Proyek Jalan Rp1,34 Miliar Bermasalah, Pengawasan Kadis Dipertanyakan
Medan — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam rencana aksi unjuk rasa akan menggelar demonstrasi di Medan pada Rabu, 7 Januari 2026. Aksi ini menyasar Dinas PUPR Sumatera Utara Bidang Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Energi dan Sumber Daya Mineral (DPPESDM).
Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan estimasi massa sekitar 30 orang. Titik kumpul aksi berada di kawasan MMTC Medan, dengan membawa alat peraga berupa toa, spanduk, dan karton aspirasi.
Koordinator aksi melalui Sekretaris Koordinator, Reza Okta Pratama Aruan, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk desakan publik agar pemerintah daerah membuka secara terang-benderang tata kelola perizinan sektor sumber daya alam.
"Selama ini publik menilai proses perizinan dan pengelolaan SDA, termasuk rekomendasi teknis SIPB, berjalan tertutup dan rawan disalahgunakan. Kami menuntut transparansi dan profesionalisme," tegas Reza dalam surat pernyataan aksi yang telah disampaikan kepada pihak berwenang.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta PUPR Sumut Bidang SDA membuka seluruh alur, mekanisme, dan kebijakan pengelolaan serta perizinan SDA secara transparan kepada publik. Selain itu, DPPESDM juga didesak agar proses penerbitan rekomendasi teknis Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dilakukan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik tidak sehat.
Aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penanggung jawab aksi memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan damai, tanpa tindakan anarkis maupun pembakaran.
"Ini bukan aksi seremonial. Ini peringatan keras agar sektor SDA tidak dikelola secara gelap dan merugikan lingkungan serta kepentingan publik," tegas Reza.
Hingga berita ini disusun, pihak PUPR Sumut maupun DPPESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa tersebut.red
Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi
kota
Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi
Seleb
Bupati Pakpak Bharat Hadiri Kunjungan Direktur Kementan, Dorong Kebangkitan Kopi sebagai Penopang Ekonomi
kota
KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR
kota
Jakarta, Musikal Senja Teduh Pelita resmi memulai rangkaian pertunjukannya di GrahaBhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 3 hing
Wisata
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakat memperkuat
News
Jakarta, PT TransNusa Aviation Mandiri (TransNusa) terus memperluas jaringan penerbangannya melalui pembukaan satu rute internasional baru J
News
Jakarta, SeaBank Indonesia merayakan lima tahun perjalanannya sebagai salah satu pelopor layanan perbankan digital di Indonesia dengan m
Ekbis
Lombok Tengah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaanperusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bergabung dalam
Politik
Bekasi Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja ber
News