Edwin Sugesti Nasution Minta Pemko Medan Buat Area Titik Posko Pengungsian

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• DPRD Medan Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi Pulihkan Listrik Sumut
• Minta APH Awasi Sejak Dini Proyek BRT Jangan Sampai Ladang Korupsi
• Mahal Biaya Konsultan Urusan Izin PBG, Komisi 4 DPRD Medan Inisiasi Pembentukan Pansus PBG

Pasca banjir yang menerjang Kota Medan pada tanggal 27 November 2025, pihak Pemerintah Kota ( Pemko ) Medan dapat membuat arah disetiap kelurahan untuk menuju titik posko pengungsian.

Hal tersebut dikatakan, Anggota DPRD Kota Medan, Edwin Sugesti Nasution, Jumat (5/12/2025). "Pasca banjir atau mitigasi bencana di Kota Medan, kita meminta agar Pemko Medan dapat membuat rambu-rambu atau arah petunjuk untuk memudahkan masyarakat menuju posko pengungsian.Dengan langkah ini akan memudahkan masyarakat mengetahui titik tempat pengungsian bila terjadi peristiwa banjir ," kata Edwin.

Ia juga berharap agar Wali Kota Medan, Rico Waas juga mulai melakukan pemetaan untuk membuat posko pengungsian. " Jadi, tidak hanya rambu atau arah petunjuk tempat pengungsian saja dibutuhkan, tapi belajar dari peristiwa banjir tanggal 27 November, maka saudara Wali Kota Medan segera menetapkan disetiap kelurahan posko-posko pengungsian.Dengan lanhkah ini, maka pendataan dan distribusi bantuan hingga dapur umum dapat terdata dan semuanya tepat sasaran," ucap Edwin.

Ia mengatakan bahwa dalam peristiwa banjir tanggal 27 November, sejumlah titik yang dijadikan tempat masyarakat mengungsi membuat berbagai bantuan sulit dilakukan distribusi secara merata hingga berdampak kesulitan pendirian dapur umum. "Ini semua tidak terlepas tidak adanya tempat pengungsian yang telah ditetapkan oleh Pemko Medan ," ucapnya.

Tidak hanya itu, Edwin juga mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menyediakan sedikitnya dua unit perahu karet di setiap Kecamatan rawan banjir.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebutkan penyediaan perahu karet di setiap kecamatan dianggap krusial untuk mengatasi penanganan banjir yang dianggap lamban oleh masyarakat, terutama saat evakuasi warga saat banjir terjadi.

"Ke depan Pemko Medan melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) harus segera menyediakan perahu karet ini. Minimal dua unit setiap kecamatan atau satu unit di setiap kelurahan yang tergolong rawan banjir," kata anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan ini.

Alasan penyediaan perahu karet di setiap kecamatan atau keluarahan, kata Edwin adalah guna mempercepat evakuasi.

Keluhan dari kebanyakan warga yang terdampak banjir, katanya adalah keterlambatan penanganan banjir seringkali terjadi karena kurangnya sarana evakuasi, sehingga warga terpaksa menunggu lama untuk diselamatkan.

"Penyediaan perahu karet di setiap kecamatan atau kelurahan akan memperpendek jarak dan waktu tempuh evakuasi.Selain itu, kesiapsiagaan dengan menempatkan perahu karet di titik-titik rawan bencana akan memastikan bantuan dapat segera dikirimkan begitu banjir terjadi, sehingga mengurangi kepanikan warga," katanya.

Edwin mengatakan, dengan adanya ketersedian perahu karet dapat digunakan untuk membersihkaj aliran sungai.

" Jadi perahu karet ini dapat dipergunakan untuk gotong royong bila tidak dalam situasi banjir, maka dapat digunakan untuk membersihkan aliran bantaran sungai ," pungkasnya.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Medan Apresiasi Kerja Keras Tim PLN Transmisi Pulihkan Listrik Sumut

Minta APH Awasi Sejak Dini Proyek BRT Jangan Sampai Ladang Korupsi

Mahal Biaya Konsultan Urusan Izin PBG, Komisi 4 DPRD Medan Inisiasi Pembentukan Pansus PBG

DPRD Medan Dukung Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT)

DPRD Medan Soroti Pembangunan Jalur Khusus BRT

Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan