DPRD Medan Anjurkan Tangani Banjir Mulai dari Lingkungan

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan
• Polemik Pengangkatan Kepling X Glugur Darat I Disoal Warga, Lailatul Badri : Kita Minta Ini Menjadi Perhatian Serius Wali Kota Medan
• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

Ketua Komisi 4 DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan, untuk penanganan banjir di Kota Medan harus dimulai dari tingkat lingkungan.

Politisi PDI Perjuangan ini menyarankan agar Pemko Medan memborongkan pekerjaan pembersihan drainase di tiap kelurahan. Cara ini akan mengurangi banjir jika hujan turun dengan curah tinggi.

" Sistem seperti ini yang dulu dilalukan.Karena untuk benahi, penanganan banjir skala besar harus melibatkan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemprov Sumut dan Pemko Medan. Karena persoalan banjir juga menyangkut sungai yang melintasi Medan dan Deliserdang," kata Paul Simanjuntak kepada wartawan, Senin (3/11/2025) di DPRD Medan.

Sambung, Paul bahwa kelurahan juga banyak kebanjiran meski tidak dekat dengan sungai. Persoalan utama adalah drainase yang ada sudah tumpat oleh sampah, jika hujan deras air tidak bisa mengalir ke parit besar.

" Jika pengorekan drainase diproyekkan atau diborongkan kita yakin persoalan banjir bisa berkurang, " kata Paul.

Ia mengatakan bahwa banjir besar hanya di kecamatan tertentu dimana sungai besar melintasi daerah itu. Padahal di banyak kelurahan, terjadinya banjir karena parit yang tumpat.

Kata, Paul pihak Pemko Medan sudah menempatkan petugas P3SU (Petugas Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum) yang statusnya adalah pegawai P3 K paruh waktu.Tapi personilnya hanya 6 orang tiap kelurahan sehingga tidak mampu melakukan pengorekan secara menyeluruh, karena jumlah drainase di tiap kelurahan cukup panjang.

Sambung, Paul jika Pemko Medan memborongkan pekerjaan pembersihan drainase, petugas P3SU tidak perlu dibubarkan tapi tetap diberdayakan untuk perawatan drainase. Dengan cara itu, banjir di tiap lingkungan akan teratasi.

" Untuk banjir skala besar masih menunggu kordinasi pemerintah pusat, Pemprov,. Pemko Medan dan Deliserdang. Penanganan banjir besar ini juga menunggu selesainya proyek Lau Simeme, jika sudah dibuka katanya bisa mengatasi banjir. Tapi menunggu itu ada, kita harus menangani banjir yang bisa kita atasi dengan anggaran Pemko Medan," tegasnya

Untuk itulah, kata Paul dalam pembahasan anggaran R-APBD tahun anggaran tahun 2026 yang sedang dibahas dalam bulan November ini akan menyarankan anggarannya supaya ditampung di Dinas Sumber Saya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK).(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan

Polemik Pengangkatan Kepling X Glugur Darat I Disoal Warga, Lailatul Badri : Kita Minta Ini Menjadi Perhatian Serius Wali Kota Medan

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

DPRD Kota Medan Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, SiLPA Rp592,2 Miliar

Rico Waas: Catatan DPRD Jadi Dasar Perbaikan Tata Kelola dan Pembangunan Kota

Golkar Dorong Kinerja Pembangunan Medan, PAN-Perindo Desak Digitalisasi Pajak