Pemkab Deli Serdang Komit Kelola Pemerintahan dengan Baik

MEDAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang berkomitmen untuk melakukan pengelolaan pemerintahan yang baik, dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan optimal.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Pemkab Palas Perjuangkan Hak Tanah Masyarakat, PPTKH Disetujui Seluas 1.897,89 Hektare
• MoU Pemkab Tapsel-Kejaksaan: Sekolah Didorong Transparan dan Berintegritas
• HUT Pemkab Labuhanbatu ke-81, Tokoh Pemuda Labuhanbatu Sahmurad Desak PTPN Kembalikan Tanah di Bilah Barat, Diduga HGU Berakhir Sejak 2010.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, pada Focus Group Discussion (FGD) yang membahas perihal Investasi dan Hilirisasi di Daerah dalam Mendukung Upaya Indonesia Keluar dari Middle Income Trap yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) di Ruang Rapat, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, No.30 Medan, Rabu (22/10/2025).

"Melalui kerja sama dan kesungguhan, kita berharap pemerintahan semakin fokus dan memiliki arah pembangunan yang jelas ke depan," kata Wabup.

Wabup menambahkan, FGD yang dilaksanakan merupakan sarana penting untuk memperkaya pemahaman daerah terhadap kebijakan investasi dan hilirisasi, serta menemukan solusi konkret atas berbagai tantangan pembangunan.

Sebelumnya, Pimpinan Ombudsman RI, Dr Hery Susanto SPi MSi secara virtual menjelaskan, arah pembangunan nasional saat ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menjadi dasar pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Menurut Dr Hery Susanto, visi tersebut akan diwujudkan melalui delapan misi pembangunan nasional atau Asta Cita, antara lain memperkokoh ideologi dan demokrasi, memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas SDM, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Ditambahkan, salah satu tantangan terbesar pembangunan adalah keterbatasan kapasitas fiskal di tengah kebutuhan investasi yang semakin meningkat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap SH MSP CGCAE menyampaikan, pemerintah provinsi berkomitmen mendukung kebijakan investasi nasional melalui strategi pembangunan berbasis potensi wilayah.

Inspektur memaparkan, realisasi investasi di Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, investasi di Sumut mencapai Rp53,67 triliun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 42 ribu orang, terutama di sektor industri kimia dan makanan yang memiliki keterkaitan kuat dengan potensi sumber daya alam daerah.

"Transformasi ekonomi di Sumatera Utara diarahkan pada pengembangan sumber daya alam, peningkatan kualitas SDM, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui upaya ini, kita berharap perekonomian daerah tumbuh lebih inklusif dan berdaya saing," jelasnya.

Mendampingi Wabup pada FGD tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Hendra Wijaya; Inspektur, H Edwin Nasution SH MSi CGCAE; Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Muhammad Salim SP MSi; Kepala Bagian Organisasi, Gento Herlambang SSos MSi dan lainnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kabar Baik! Pemkab Palas Perjuangkan Hak Tanah Masyarakat, PPTKH Disetujui Seluas 1.897,89 Hektare

MoU Pemkab Tapsel-Kejaksaan: Sekolah Didorong Transparan dan Berintegritas

HUT Pemkab Labuhanbatu ke-81, Tokoh Pemuda Labuhanbatu Sahmurad Desak PTPN Kembalikan Tanah di Bilah Barat, Diduga HGU Berakhir Sejak 2010.

Badan Gizi Nasional Sumut Pecat Dua Karyawan yang Ejek Korban Keracunan MBG di Deli Serdang

Kebakaran di Kampus Medistra Lubuk Pakam

67 Gerai Sudah Berdiri, Pemkab Palas Kejar Verifikasi Koperasi Merah Putih