Nama Sulaiman Disorot, Bobby Nasution Murka, Dugaan ‘Main Belakang’ Orang Dalam Mulai Terkuak
Medan Aroma panas di lingkaran elite Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyeruak ke publik. Proyek pembangunan gedung senilai fan
News
Baca Juga:
Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, pada Focus Group Discussion (FGD) yang membahas perihal Investasi dan Hilirisasi di Daerah dalam Mendukung Upaya Indonesia Keluar dari Middle Income Trap yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) di Ruang Rapat, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, No.30 Medan, Rabu (22/10/2025).
"Melalui kerja sama dan kesungguhan, kita berharap pemerintahan semakin fokus dan memiliki arah pembangunan yang jelas ke depan," kata Wabup.
Wabup menambahkan, FGD yang dilaksanakan merupakan sarana penting untuk memperkaya pemahaman daerah terhadap kebijakan investasi dan hilirisasi, serta menemukan solusi konkret atas berbagai tantangan pembangunan.
Sebelumnya, Pimpinan Ombudsman RI, Dr Hery Susanto SPi MSi secara virtual menjelaskan, arah pembangunan nasional saat ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menjadi dasar pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Dr Hery Susanto, visi tersebut akan diwujudkan melalui delapan misi pembangunan nasional atau Asta Cita, antara lain memperkokoh ideologi dan demokrasi, memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas SDM, serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.
Ditambahkan, salah satu tantangan terbesar pembangunan adalah keterbatasan kapasitas fiskal di tengah kebutuhan investasi yang semakin meningkat.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap SH MSP CGCAE menyampaikan, pemerintah provinsi berkomitmen mendukung kebijakan investasi nasional melalui strategi pembangunan berbasis potensi wilayah.
Inspektur memaparkan, realisasi investasi di Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, investasi di Sumut mencapai Rp53,67 triliun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 42 ribu orang, terutama di sektor industri kimia dan makanan yang memiliki keterkaitan kuat dengan potensi sumber daya alam daerah.
"Transformasi ekonomi di Sumatera Utara diarahkan pada pengembangan sumber daya alam, peningkatan kualitas SDM, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Melalui upaya ini, kita berharap perekonomian daerah tumbuh lebih inklusif dan berdaya saing," jelasnya.
Mendampingi Wabup pada FGD tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Hendra Wijaya; Inspektur, H Edwin Nasution SH MSi CGCAE; Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Muhammad Salim SP MSi; Kepala Bagian Organisasi, Gento Herlambang SSos MSi dan lainnya.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Medan Aroma panas di lingkaran elite Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyeruak ke publik. Proyek pembangunan gedung senilai fan
News
Pemilihan Kepling Lingkungan 3 Kelurahan Gaharu Disorot, Warga Nilai Proses Terkesan Dipaksakan
kota
Polsek Tanjung Morawa Berhasil Amankan Pelaku Bobol Rumah
kota
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menolak usulan proyek pembangunan gedung senilai Rp 484 miliar yang diajukan di lingkunga
kota
Ribuan Warga Meriahkan Pawai Ta&rsquoaruf MTQ XIV Paluta, Syiar Islam Bergema di Simangambat
kota
Pria Pengangguran di Tapsel Ditangkap Saat Duduk di Depan Gerobak Es Tebu, Polisi Temukan Sabu dan Timbangan Elektrik
kota
Tabagsel Bersatu! Kepala Daerah seTabagsel Kompak Buka Jalur Udara Baru, Bandara Aek Godang dan AH Nasution Siap Mengudara Juni 2026
kota
Sentuh Hati Warga Ulu Sosa, Bupati dan Wabup Padang Lawas Berbagi Santunan Anak Yatim
kota
Jembatan Aek Siabu Akhirnya Dibangun, Bupati Palas Pastikan Proyek Dimulai Tahun 2026
kota
Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mengambil peran lebih sentral sebagai mo
News