Razia Plat BL: Teater Kekuasaan di Jalan Raya

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Dengan BPN Aceh, PLN Dorong Percepatan Sertifikasi Dan Pengamanan Aset Negara
• Muktarrudin Usman Nahkodai KSMI Aceh, Tekad Kembangkan Sepakbola Mini
• Ketua PSI Soroti Anggaran Rehab Masjid Jeunieb

MEDAN – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menghentikan truk berplat nomor BL dari Aceh menuai gelombang kritik. blank">Razia tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum, sarat arogansi, dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial-ekonomi kawasan.

Pemerhati sosial Shohibul Anshor Siregar menyebut langkah itu sebagai "teater kekuasaan di jalan raya". Menurutnya, larangan kendaraan berplat BL masuk ke wilayah Sumut ibarat menciptakan republik kecil di dalam negara kesatuan.

"Undang-Undang Lalu Lintas tidak mengenalnya, UUD 1945 tidak merestuinya, dan akal sehat pun menolaknya. Tapi rupanya, di tangan pejabat yang mabuk kuasa, logika bisa diperlakukan seperti ornamen, dipakai hanya bila butuh tampil gagah," kata Shohibul, Selasa (30/9/2025).

Dampak Ekonomi dan Politik

blank">Razia ini langsung berdampak pada distribusi barang dari Aceh ke Sumut. Sopir truk dipaksa berhenti, petani kehilangan pasar, pedagang merugi, dan arus perdagangan di Medan—jantung logistik Sumatera Utara—tersendat.

"Di saat pemerintah pusat sibuk menggaungkan integrasi logistik nasional, seorang gubernur justru menancapkan palu pemisah," ujarnya.

Shohibul mengingatkan, Aceh memiliki sejarah panjang diskriminasi dan konflik. Tindakan melarang truk Aceh masuk Sumut hanya karena plat nomor, dinilainya berpotensi membangkitkan luka lama dan mengganggu hubungan antarprovinsi.

Alasan Rapuh, Potensi Motif Gelap

Menurutnya, alasan yang ditawarkan pemerintah Sumut terlalu rapuh. Jika masalahnya kelebihan muatan, sudah ada uji KIR. Jika soal pajak, kepolisian punya mekanisme. Jika soal persaingan dagang, konstitusi justru menjamin kebebasan usaha lintas daerah.

"Publik wajar curiga, jangan-jangan razia plat BL ini bukan soal aturan, melainkan soal pundi-pundi. blank">Razia tanpa dasar hukum sering kali hanyalah jalan belakang untuk pemasukan—bukan ke kas daerah, melainkan ke kantong pribadi," tegasnya.

Apalagi, baru-baru ini KPK melakukan OTT terhadap pejabat Pemprov Sumut terkait kasus korupsi proyek jalan. "Itu cermin jelas bahwa sistem keuangan daerah keropos. Bahwa pembangunan kerap hanyalah samaran bagi bancakan," tambahnya.

Kritik Tajam

Shohibul menilai, jika pemerintah Sumut ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seharusnya dilakukan lewat instrumen resmi seperti retribusi, pajak, atau regulasi yang transparan.

"Mari kita sebut apa adanya: razia plat BL ini tidak lebih dari teater kekuasaan. Di panggung depan gubernur tampil sebagai pahlawan rakyat. Di balik layar, yang terdengar hanyalah dengus kepentingan sempit," ujarnya.

Ia mengingatkan, hukum jangan diperlakukan seperti mainan, dan rakyat jangan dijadikan korban dari kebijakan konyol.

"Republik ini bukan milik plat tertentu. Dari BL sampai BK, dari Sabang sampai Merauke, jalan raya adalah milik bersama. Pejabat yang mencoba mengukurnya dengan meteran ego pribadi, sebaiknya bercermin lebih lama: apakah ia masih pemimpin rakyat, atau sudah sekadar juru parkir kekuasaan?" pungkasnya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Sinergi Dengan BPN Aceh, PLN Dorong Percepatan Sertifikasi Dan Pengamanan Aset Negara

Muktarrudin Usman Nahkodai KSMI Aceh, Tekad Kembangkan Sepakbola Mini

Ketua PSI Soroti Anggaran Rehab Masjid Jeunieb

PLN UIP SBU dan Kejati Aceh Perkuat Sinergi Kawal Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

SPS Aceh Kerjasama LUKW Pikiran Rakyat Gelar Uji Kompetensi Wartawan UKW

Mau Naik Travel Umrah, DPO Korupsi Dana Tembakau Bener Meriah Diciduk di Kualanamu