Rapat Paripurna terkait Pendapat Akhir Wali Kota Pematangsiantar atas Persetujuan DPRD terhadap Penetapan Ranperda tentang P-APB TA 2025 menjadi Perda

Baca Juga:

• PAC IPK Medan Helvetia Gelar Rapat Konsolidasi Bersama Pengurus Ranting dan Ransus
• Wali Kota mengikuti Rapat Pembahasan Percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Sumut Tahun 2025
• KOMJEN POL (PURN) H. SAUD USMAN NASUTION DIPASTIKAN HADIR DI MUSDA IKANAS SUMUT 2025!

P.Siantar l Sumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Paripurna terkait Pendapat Akhir Wali Kota Pematangsiantar atas Persetujuan DPRD terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang P-APBD Kota Pematangsiantar TA 2025. Sekaligus Pidato Penutupan Rapat Paripurna XI Tahun Dinas 2024 DPRD Kota Pematangsiantar. Rapat Paripurna digelar di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Rabu (24/09/2025) sore.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih.

Rapat Paripurna diawali penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Ranperda Kota Pematangsiantar tentang P-APBD TA 2025.

Mengawali sambutannya, Wesly mengucapkan terima kasih atas seluruh pandangan, harapan, dan masukan yang disampaikan DPRD terhadap Ranperda P-APBD TA 2025 selama pembahasan berlangsung.

"Akan kami jadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar yang kita cintai ini," sebut Wesly.

Wesly menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah menyelesaikan agenda rapat pembahasan Ranperda P-APBD TA 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Diutarakan Wesly, setelah seluruh tahapan Pembahasan Ranperda P-APBD TA 2025 dilalui dan berjalan dengan baik, sehingga memperoleh persetujuan DPRD, maka selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) untuk mendapat evaluasi, agar P-APBD TA 2025 dapat ditetapkan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

"Secara umum, perkenankanlah kami menyampaikan harapan serta arah kebijakan Pemko Pematangsiantar yang terangkum dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar," ujarnya.

Melalui hasil rekomendasi dari rapat gabungan komisi dan pendapat akhir fraksi-fraksi, pada kesempatan ini Wesly menjabarkan pendapat akhir. Pendapatan Daerah, terdiri dari tiga bagian besar, yaitu bagian pendapatan asli daerah, bagian dana transfer, dan bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah target atas ketiga bagian pendapatan ini yang ditetapkan pada Ranperda P-APBD TA 2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target pendapatan asli daerah terhadap rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam rancangan P-APBD TA 2025 yang disampaikan kepada DPRD untuk memeroleh pembahasan, telah disesuaikan jumlahnya dengan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar. Perubahan jumlah target pendapatan telah dilakukan penyesuaian per jenis sumber dana dan telah diproyeksikan pada program dan kegiatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), disesuaikan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk Belanja Daerah, P-APBD dengan fungsinya untuk alokasi distribusi dan stabilisasi adalah instrumen penting dam mengelola keuangan daerah. P-APBD diharapkan digunakan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki saat ini dan di masa mendatang, P-APBD yang direncanakan diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat. P-APBD dimaksudkan untuk akselerasi terwujudnya berbagai program pembangunan, sekaligus menentukan langkah-langkah progresif dalam pelaksanaannya dengan melakukan penetapan skala prioritas program dan kegiatan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan
penyesuaian kebijakan pemerintah atasan, yang disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi keuangan dan mencermati kembali program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara terukur, akuntabel, serta mengevaluasi capaian kinerja yang telah dicapai. Sehingga penggunaan belanja harus mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien.

Pembiayaan Daerah, disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan, maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah TA 2025 merupakan penyertaan modal (investasi) Pemko Pematangsiantar.

Dijelaskan Wesly, Rancangan P-APBD Kota Pematangsiantar TA 2025 telah disesuaikan dengan memedomani peraturan perundang-undangan dimaksud. Rinciannya, Pendapatan Daerah: Semula Rp1.085.867.708.973,00 (satu triliun delapan puluh lima miliar rupiah) bertambah Rp38.813.216.724,20 (Tiga puluh delapan miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.124.680.925.697,20 (satu triliun seratus dua puluh empat miliar rupiah).

Belanja Daerah: Semula Rp1.137.867.708.973,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar rupiah), bertambah Rp 72.650.210.093,47 (tujuh puluh dua miliar rupiah), sehingga menjadi Rp1.210.517.919.066,47 (satu triliun dua ratus sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian mengalami defisit Rp85.836.993.369,27 (delapan puluh lima miliar rupiah).

Pembiayaan Daerah, dengan perincian:
Penerimaan Pembiayaan Daerah: Semula Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah Rp33.836.993.369,27 (tiga puluh tiga miliar rupiah) sehingga menjadi Rp108.836.993.369,27 (seratus delapan miliar rupiah).

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah:
Semula Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah) dan tidak mengalami perubahan, maka pembiayaan netto Rp85.836.993.369,27 (delapan puluh lima miliar rupiah). Dengan demikian P-APBD TA 2025 mengalami defisit Rp85.836.993.369,27 (Delapan puluh lima milIar rupiah), yang dibiayai oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar Rp85.836.993.369,27 (delapan puluh lima miliar rupiah). Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0 (nihil).

"Demikian pendapat akhir dan pidato penutupan ini kami sampaikan pada Rapat Paripurna XI DPRD Kota Pematangsiantar tahun 2025. Semoga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah kita sepakati bersama, benar-benar bermanfaat untuk kemajuan Kota Pematangsiantar dalam mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras," terang Wesly.

Turut hadir dalam rapat paripurna, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, para staf ahli dan asisten, sejumlah pimpinan OPD, serta camat. (LP)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PAC IPK Medan Helvetia Gelar Rapat Konsolidasi Bersama Pengurus Ranting dan Ransus

Wali Kota mengikuti Rapat Pembahasan Percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Sumut Tahun 2025

KOMJEN POL (PURN) H. SAUD USMAN NASUTION DIPASTIKAN HADIR DI MUSDA IKANAS SUMUT 2025!

DPD IKANAS SUMUT MENUJU MUSDA 2025, Ayahanda Drs. H. Imran Nasution, MM: “Marsada Hata Demi Kepemimpinan Inklusif”

Polsek Prapat Janji Tangkap Pelaku Pencurian di Rumah Ibadah Viral di Medsos

Mendiktisaintek Hadiri Rapat Pleno MWA USU, Pastikan Rektor yang Akan Terpilih Sah dan Legitimate