Bupati Madina Tegaskan Bansos Harus Tepat Sasaran, Data Warga Miskin Bakal Diverifikasi Langsung

Baca Juga:

• Perang terhadap Tambang Ilegal Dimulai! Wabup Atika Terapkan Strategi 3 Tahap di Madina
• Bupati Saipullah Bangga Madina Tampil Maksimal di PRSU ke-50 Meski Dihimpit Keterbatasan Anggaran
• Dari Kopi Mandailing hingga Gordang Sambilan, Bupati Saipullah Tunjukkan Kekayaan Madina di PRSU

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Bupati Madina H. Saipullah Nasution menegaskan, penyaluran bantuan tidak boleh didasarkan pada kedekatan maupun kepentingan tertentu. Data penerima harus menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya.

Penegasan itu disampaikan Saipullah saat menyerahkan bantuan paket sembako kepada keluarga kurang mampu, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas di Aula Kantor Camat Siabu, Kelurahan Siabu, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di wilayah kerja Kampung Siaga Bencana (KSB) Saroha tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada 40 anak yatim se-Kecamatan Siabu.

Dalam arahannya, Saipullah meminta seluruh aparatur desa dan kelurahan lebih serius melakukan pendataan masyarakat. Proses verifikasi dan validasi harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata warga di lapangan.

Menurutnya, akurasi data menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan bantuan sosial. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah dalam menentukan program intervensi bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar warga yang benar-benar berada dalam kondisi miskin, termasuk masyarakat miskin ekstrem, tidak sampai kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi atau data yang tidak diperbarui.

"Jangan sampai masyarakat miskin ekstrem justru terabaikan hanya karena pendataan yang tidak valid. Kebiasaan oknum aparat desa yang memprioritaskan kerabat dekat dan mengabaikan warga lain yang lebih berhak harus dihentikan," tegas Saipullah.

Bupati juga menekankan agar aparatur desa tidak memasukkan masyarakat yang tergolong mampu sebagai penerima bantuan.

Ia mencontohkan warga yang memiliki kendaraan roda empat atau lahan pertanian produktif harus menjadi bagian dari penilaian dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.

Untuk memastikan data penerima bansos semakin akurat, Pemkab Madina berencana melibatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu (PW) di setiap desa.

Mereka nantinya akan membantu melakukan pendataan dan verifikasi faktual secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga.

Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan data sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari program perlindungan sosial.

Pemerintah daerah juga mendorong agar proses pendataan dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan begitu, penyaluran bansos tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madina Ahmad Duroni Nasution mengatakan, penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan program Kampung Siaga Bencana (KSB) Saroha.

Program tersebut telah dibentuk sejak April 2026 sebagai salah satu upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana dengan melibatkan kekuatan masyarakat di tingkat lokal.

Ahmad Duroni menjelaskan, pada tahap awal bantuan disalurkan kepada 28 penerima manfaat. Penyaluran kemudian akan dilanjutkan secara bertahap kepada 122 penerima lainnya di sejumlah wilayah.

Dengan demikian, total terdapat 150 penerima yang menjadi sasaran bantuan dalam rangkaian program tersebut.

Menurutnya, penerima bantuan diprioritaskan kepada masyarakat miskin yang selama ini belum mendapatkan bantuan dari program sosial lainnya.

Dinas Sosial Madina juga tengah melakukan pembenahan terhadap basis data kesejahteraan sosial.

Ahmad Duroni menyebutkan, sebanyak 6.800 jiwa telah dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk kembali melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh.

Re-verifikasi diperlukan agar data penerima bantuan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat terbaru.

"Saat ini tercatat sebanyak 6.800 jiwa telah dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Sosial akan segera melakukan re-verifikasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh agar porsi bantuan benar-benar mengandalkan data terbaru yang valid," ujar Ahmad Duroni.

Selain menyerahkan sembako, Bupati Saipullah juga memberikan santunan kepada 40 anak yatim dari seluruh Kecamatan Siabu.

Dalam kesempatan tersebut, ia meminta para penerima santunan memanfaatkan bantuan untuk mendukung kebutuhan pendidikan.

Saipullah mendorong anak-anak tersebut tetap bersemangat menempuh pendidikan dan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai penghalang untuk meraih cita-cita.

"Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya untuk kepentingan sekolah. Rajinlah belajar dan gantungkan cita-cita setinggi mungkin," pesan Saipullah.

Bagi Pemkab Madina, penyaluran bansos bukan hanya berkaitan dengan pemberian bantuan secara langsung. Pembenahan data, pengawasan penerima, serta verifikasi kondisi ekonomi masyarakat menjadi bagian penting untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih adil.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perang terhadap Tambang Ilegal Dimulai! Wabup Atika Terapkan Strategi 3 Tahap di Madina

Bupati Saipullah Bangga Madina Tampil Maksimal di PRSU ke-50 Meski Dihimpit Keterbatasan Anggaran

Dari Kopi Mandailing hingga Gordang Sambilan, Bupati Saipullah Tunjukkan Kekayaan Madina di PRSU

Doa dari Tanah Suci untuk Madina! Bupati Saipullah Lepas 45 Jamaah Umroh Cahaya Rizki

Tokoh Masyarakat Pantai Barat Madina H. Syahrir Nasution: Jika Pemerintah Terus Abai, Rakyat Siap Perjuangkan Bergabung ke Sumatera Barat

Generasi Madina Harus Bangkit! Sekda, Ketua DPRD dan Kapolres Kompak Kampanye Tolak Narkoba