Jaga Marwah Siapkan Data Dugaan Jual Beli Proyek di Kabupaten Karo Ke KPK

Karo - Dugaan jual beli proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Karo mencuat ke permukaan.

Baca Juga:

• Kasus Video Profil Desa Di Kabupaten Karo Membongkar Tabir Disparitas Hukum, Boin Silalahi & Rekan Ajukan PK Tuntut Keadilan Setara bagi Amry Pelawi
• Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum
• Kasus Dugaan Korupsi Smart Board Dilapor ke KPK, Aliansi BEM : KPK Diminta Periksa Faisal Hasrimi & Ex Kejati Sumut Idianto

Informasi tersebut semakin menguap ke publik, saat sejumlah pejabat pemerintahan mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga beberapa pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD), mulai risih dan gerah saat sekelompok orang yang mengaku utusan Bupati yang terkesan intervensi dalam meminta proyek program kegiatan pada APBD Kabupaten Karo.

"Kita mendapat informasi dari sejumlah tokoh dan aktivis di Kabupaten Karo, yang merasa keluarganya tertekan atas kehadiran dua orang pria yang mengaku utusan kepala daerah dalam meminta-minta proyek serta terindikasi menteror pejabat desa dalam menggunakan anggaran atau alokasi dana desa (ADD)," ujar Ketua Umum Jaringan Pergerkan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) Edison Tamba Minggu, (3/8/2025).

Dipaparkan Edison Tamba atau akrab disapa Edoy ini menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi yang sangat akurat, hingga menurunkan tim investigasi Jaga Marwah ke Kabupaten Karo untuk mengumpulkan informasi dan data dari sejumlah narasumber yang kredibel.

Artinya, lanjut Edoy, yang cukup lantang menyuarakan sejumlah dugaan kasus korupsi di sejumlah kabupaten /Kota dan pemerintah Provinsi Sumut ini, bahwa pernyataan ini sebagai lampu kuning atau pengingat Kepada bupati agar tidak bermain-main dengan uang rakyat dengan pola kolusi dan nepotisme.

"Kita sudah investigasi, mengumpulkan informasi, data serta beberapa titik lokasi proyek yang diduga jadi bancakan sejumlah oknum yang mengaku utusan bupati. Sesuai tugas dan fungsi kita sebagai kontrol sosial serta bagian dari pilar kebangsaan, melalui ini pesan perlawanan terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kami utarakan," tegas Edoy.

Apalagi, kata Edoy mengingatkan, Presiden Prabowo sangat anti-dengan perilaku korupsi.

Ditambah lagi, karakter koruptor yang terkesan membunuh karier seseorang dengan pola-pola intervensi yang terkesan mengganggu kenyamanan aparatur dalam bekerja.

"Saat ini kita masih membuat persiapaan pengumpulan informasi dan data untuk kita hantarkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika memang oknum yang mengaku utusan bupati serta terafiliasi terhadap salah satu partai politik terus melakukan perilaku KKN secara terang-terangan, pastinya kita semakin siap dan suka untuk melaporkannya kepada KPK pastinya," pungkas Edoy.

Sebelumnya, masyarakat dan sejumlah pejabat resah dengan munculnya 2 orang yang menyambangi sejumlah dinas , camat dan kepala desa mengaku adalah sebagai utusan bupati/wakil bupati dalam meminta proyek.

Bahkan, dua orang yang disebut terafiliasi terhadap salah satu partai politik, informasinya tidak segan-segan menawarkan produk dalam beberpa proyek kegiatan yang informasinya tertampung dalam APBD Kabupaten Karo.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kasus Video Profil Desa Di Kabupaten Karo Membongkar Tabir Disparitas Hukum, Boin Silalahi & Rekan Ajukan PK Tuntut Keadilan Setara bagi Amry Pelawi

Tuntutan Ringan Kasus Korupsi Aset PTPN II Senilai 263 Miliar: Tanda Tanya Besar di Balik Langkah Penegak Hukum

Kasus Dugaan Korupsi Smart Board Dilapor ke KPK, Aliansi BEM : KPK Diminta Periksa Faisal Hasrimi & Ex Kejati Sumut Idianto

JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi

Bupati Tulungagung Terseret Kasus Pemerasan, Dana Dipakai untuk Kepentingan Pribadi hingga THR Forkopimda