Bupati- Wakil Bupati Deli Serdang Disebut Tak Paham Hak Pendidikan, Penyegelan Sekolah di Galang Dikecam

Baca Juga:

• Dana Iuran PGRI kec Beringin Minta diusut. Shobul Ansori Siregar: Pengurus Harus Teansparan
• Dua Kecamatan Tanjungbalai Masuk NPGT WP3WT, Pemko-BPN Kebut Integrasi Data Pertanahan
• Lolos Seleksi Sahabat Sekolah Dasar 2026, SDN 132406 Tanjungbalai Siap Harumkan Nama Daerah di Tingkat Nasional

Deli Serdang – Kejadian penyegelan gerbang sekolah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang oleh Bupati dan Wakil Bupati setempat menuai gelombang kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Tindakan itu dinilai mencederai hak dasar warga negara atas pendidikan, yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Wakil Ketua DPD HIKMA Sumut H Syahrir Nasution yang juga Putra Batang Natal, dalam pernyataannya, mempertanyakan tingkat pemahaman Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan. "Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah hak dasar rakyat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini bukan soal aturan teknis, tapi soal masa depan bangsa," tegasnya.

Menurutnya, tindakan menyegel sekolah justru mencerminkan gaya kepemimpinan yang arogan dan tidak memiliki nurani. Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya bentuk pembodohan rakyat, tapi juga mengkhianati semangat mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

"Apalagi saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang mendorong peningkatan taraf hidup rakyat melalui program Sekolah Rakyat. Tetapi di Deli Serdang, justru terjadi tindakan sebaliknya, yang bertolak belakang dengan visi Presiden," ujarnya.

Pernyataan ini menyiratkan keprihatinan mendalam atas tindakan pejabat daerah yang dinilai bertindak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan pendidikan masyarakat. Bahkan, ia menyebut bahwa seolah-olah Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tak memiliki latar belakang pendidikan, atau bahkan nurani berdasarkan nilai-nilai agama yang dianutnya.

Masyarakat berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri, segera turun tangan menyikapi persoalan ini agar tidak menjadi preseden buruk di daerah lain.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dana Iuran PGRI kec Beringin Minta diusut. Shobul Ansori Siregar: Pengurus Harus Teansparan

Dua Kecamatan Tanjungbalai Masuk NPGT WP3WT, Pemko-BPN Kebut Integrasi Data Pertanahan

Lolos Seleksi Sahabat Sekolah Dasar 2026, SDN 132406 Tanjungbalai Siap Harumkan Nama Daerah di Tingkat Nasional

Bupati Buka MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Deli Serdang, 419 Siswa Mulai Masuk Asrama

Gerakan Aksi Bergizi Digelar di Sekolah Asahan, Langkah Nyata Putus Mata Rantai Stunting Sejak Dini

Stan DLHK Sumut Buka Konsultasi Perizinan Sekolah Rakyat