Sulaiman di Ujung Tanduk, Diduga Coba “Menelikung” Bobby Nasution Soal Mega Proyek RS Haji Medan Rp448 Miliar
Sulaiman di Ujung Tanduk, Diduga Coba &ldquoMenelikung&rdquo Bobby Nasution Soal Mega Proyek RS Haji Medan Rp448 Miliar
kota
Baca Juga:
Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum maksimal dalam melakukan penggeledahan terhadap kantor-kantor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) proyek infrastruktur jalan.
Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon, menilai KPK seharusnya turut menggeledah Kantor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang berada di kompleks Kantor Gubernur Sumut, Medan. Pasalnya, kantor tersebut dianggap sangat vital dalam sistem lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
"KPK harus juga menggeledah ruangan PBJ di Kantor Gubsu itu untuk mencari bukti tambahan agar semakin terang modus korupsi e-catalog yang menyebabkan OTT," ujar Arief kepada wartawan, Sabtu (12/7).
Tak hanya Kantor PBJ, Arief juga menyarankan agar Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sumut ikut menjadi target penggeledahan. Menurutnya, dua kantor itu sangat berkaitan langsung dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan daerah, khususnya pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Karena sangat mungkin bukti tambahan dapat diperoleh dari kedua kantor tersebut," tambahnya.
Arief menyebutkan bahwa jika KPK benar-benar ingin menyeret Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam kasus korupsi proyek infrastruktur jalan yang menyeret Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting dan beberapa pihak lain, maka penguatan alat bukti menjadi hal mutlak.
"Informasi yang beredar di kalangan legislatif menyebutkan bahwa proyek yang di-OTT KPK tidak tertera dalam APBD Sumut. Maka bisa dipastikan ada kebijakan tertulis yang dijadikan dasar untuk penganggaran tersebut. Siapa pembuat kebijakan itu harus diungkap," tegas Arief.
Ia menilai keberanian KPK dalam membongkar kasus ini secara menyeluruh akan sangat menentukan arah penegakan hukum di Sumatera Utara.
"Tinggal keberanian KPK kita tunggu untuk mengungkap itu," pungkasnya.red2
Sulaiman di Ujung Tanduk, Diduga Coba &ldquoMenelikung&rdquo Bobby Nasution Soal Mega Proyek RS Haji Medan Rp448 Miliar
kota
YOGYAKARTA Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai resepsi pernikahan Ignatius Windu Hastomo (Igo) dengan Lim Xin Rui (Emily) yan
Seleb
MEDAN, SUMUT24.CO Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, H. Hamdani Syaputra SE resmi meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Fakultas Hukum Universit
Profil
HMTI Minta PLN Benahi Manajemen, Jangan Rakyat yang Dirugikan
kota
Pemadaman Berskala Nasional, KAMAK Ini Bukan Lagi Masalah Sistem, Tapi Sudah Korsleting Moral
kota
Polsek Tanjung Morawa Berhasil Amankan Pelaku Bobol Rumah
kota
Mengurai Sengkarut Posisi Sekda Antara Meritokrasi Birokrasi dan Syahwat Politik Kepala Daerah
kota
Dibalik Temuan BPK, LHKPN Kadis PUPR Tapsel Rp2,28 Miliar Jadi Perbincangan, Diduga Sering Nongkrong Ketimbang Awasi Proyek?
kota
WTP 12 Kali BerturutTurut Dipertaruhkan? Temuan BPK Rp1,3 Miliar di PUPR Tapsel Picu Desakan Copot Kadis
kota
MEDAN Pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi hingga Aceh membuat publik m
News