Bawaslu Sumut Diduga Terlibat Korupsi Pengadaan Laptop Pilpres 2024, Nilainya Miliaran Rupiah

Baca Juga:

• Tragis, Bayi 3 Minggu di Deli Serdang Meninggal Dunia Diduga Akibat Kekerasan Orang Tua
• Diduga Dipaksa Buang Air Panas, 2 Karyawan PMKS Sadane Luka Berat, 1 Tewas
• Diduga Limbah PTPN III Gunung Para Dolok Merawan Cemari Sungai Bahilang, Warga Terserang Penyakit Gatal

Medan – Dugaan praktik korupsi dalam pengadaan dan penyewaan perangkat keras untuk keperluan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kembali mencoreng citra Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara. Indikasi kuat menunjukkan adanya mark-up dan pengadaan fiktif dengan modus "Beli seolah sewa" yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah. dalam sistem sewa menyewa tersebut selama 9 bulan dengan jumlah 3 laptop dan 2 printer dengan sistem sewa dengan vendor.

Kasus ini mencuat setelah terungkapnya fakta bahwa Bawaslu Sumut menyewa laptop dan printer dari sebuah vendor senilai Rp 356 juta khusus untuk 22 kecamatan di wilayah Deli Serdang.itu baru satu Kabupaten , sementara di Sumut ada 33 Kab/Kota. Namun, skema penyewaan ini sarat kejanggalan:
* Harga Sewa yang Mencurigakan: Biaya sewa yang dikeluarkan Bawaslu disinyalir jauh lebih tinggi dibandingkan harga beli perangkat baru dengan spesifikasi yang layak. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi anggaran dan potensi penggelembungan dana.
* Spesifikasi Rendah, Anggota Terpaksa Pakai Laptop Pribadi: Ironisnya, laptop yang disewa dilaporkan hanya memiliki RAM 2GB. Spesifikasi yang sangat minim ini membuat perangkat tidak bisa digunakan secara optimal untuk tugas pengawasan Pemilu. Akibatnya, banyak anggota Bawaslu di tingkat kecamatan terpaksa menggunakan laptop pribadi mereka, mengindikasikan bahwa perangkat sewaan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

* Modus "beli Seolah sewa": Keadaan ini menguatkan dugaan bahwa pengadaan ini bukan murni sewa, melainkan upaya untuk menyamarkan pembelian perangkat dengan harga yang digelembungkan atau bahkan pengadaan fiktif.
Dugaan korupsi ini menambah panjang daftar kasus penyalahgunaan anggaran yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2023-2024, KPK tercatat telah mengusut 170 kasus korupsi di Sumut, di mana 44% di antaranya berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran.

Masyarakat dan berbagai elemen penegak hukum mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi seperti Pemilu, adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin integritas penyelenggaraan negara.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sumut Aswin Diapari Lubis dikonfirmasi hingga berita ini tayang belum juga membalas. red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tragis, Bayi 3 Minggu di Deli Serdang Meninggal Dunia Diduga Akibat Kekerasan Orang Tua

Diduga Dipaksa Buang Air Panas, 2 Karyawan PMKS Sadane Luka Berat, 1 Tewas

Diduga Limbah PTPN III Gunung Para Dolok Merawan Cemari Sungai Bahilang, Warga Terserang Penyakit Gatal

JPU Tuntut 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II Hingga 12 Tahun Penjara

Kajari Padangsidimpuan Resmi Berganti, Ini Rekam Jejak Lambok Sidabutar dalam Penanganan Korupsi

Sorotan Publik: Dua Lurah di Asahan Diduga Poligami Ilegal, Desakan Pemberhentian Menguat