Oman Lukmanul Hakim MS: Wacana DOB Sumatera Timur Harus Dikaji Objektif dan Berbasis Realitas Daerah

Medan - Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Sumatera Timur kembali menjadi perhatian publik, khususnya di wilayah Kabupaten Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, hingga Labuhanbatu Selatan. Menyikapi dinamika tersebut, tokoh pemuda Asahan, Oman Lukmanul Hakim MS, SH, didampingi Bayu Manurung bersama jajaran DPD IPK Asahan, menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif terkait kesiapan fundamental pembentukan DOB tersebut.

Baca Juga:

• DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat Dilantik
• AKBP Wira Prayatna Bersama Personil Polres Shalat Maghrib Berjama'ah dan Berikan Bantuan Kotak Amal

Menurut Oman Lukmanul Hakim MS, pembentukan sebuah provinsi baru tidak dapat hanya didorong oleh semangat emosional maupun kepentingan sesaat, melainkan harus berdiri di atas kajian akademik yang kuat, relevan, dan sesuai dengan kondisi kekinian daerah.

"Kita perlu memperjelas terlebih dahulu, kajian akademik tahun berapa yang digunakan sebagai dasar pengusulan DOB Sumatera Timur ini. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh data, indikator, serta proyeksi yang digunakan benar-benar masih relevan dengan situasi ekonomi, sosial, dan fiskal daerah saat ini," ujar Oman.

Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan negara maupun daerah saat ini sedang menghadapi tantangan serius.
Menurutnya, hampir seluruh pemerintah daerah tengah berada dalam tekanan efisiensi anggaran yang cukup berat, sehingga wacana pemekaran harus dipertimbangkan secara matang dan realistis.

"Sama-sama kita pahami, kondisi fiskal saat ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak daerah mengalami keterbatasan PAD, bahkan harus melakukan penghematan di berbagai sektor. Situasi efisiensi anggaran ini menjadi tantangan nyata yang tidak boleh diabaikan dalam membahas rencana DOB," jelasnya.

Oman juga menyoroti apabila kajian yang digunakan masih mengacu pada data tahun 2013–2014, maka diperlukan evaluasi menyeluruh. Menurutnya, kondisi pada masa itu sangat berbeda dengan situasi saat ini, terutama karena adanya dukungan anggaran besar dari pemerintah provinsi yang pada akhirnya juga meninggalkan persoalan administratif dan keuangan di berbagai daerah.

"Pada periode tersebut memang terlihat adanya ketersediaan anggaran yang cukup besar. Namun kita juga belajar bahwa banyak program dan kegiatan yang pada akhirnya menimbulkan persoalan penunggakan pembayaran. Kita tentu tidak ingin pengalaman seperti itu kembali terulang hanya karena keputusan besar diambil tanpa perhitungan yang matang," tegas Oman.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh daerah, akademisi, hingga pemangku kebijakan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik tertentu.

"Kita semua tentu menginginkan kemajuan bagi daerah yang kita cintai ini. Namun mari melihat persoalan ini secara objektif dan rasional. Jangan hanya terjebak pada dikotomi setuju atau tidak setuju, tetapi utamakan kajian, data, dan kepentingan masyarakat luas," ungkapnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pasaman Barat Dilantik

AKBP Wira Prayatna Bersama Personil Polres Shalat Maghrib Berjama'ah dan Berikan Bantuan Kotak Amal