Dugaan Kejahatan Lingkungan di PTPN IV Regional I Disorot, APMPEMUS Desak Pencopotan Dirut

Sergai |sumut24.co -

Baca Juga:

• Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Lahan PTPN II Diajukan Banding, Dugaan Kebocoran Ratusan Miliar PAD Deliserdang Kian Mengemuka
• Dugaan Pungli Beli Bangku Rp1,5 Juta Mencuat di SMAN 1 Kisaran : Orang Tua Heran Anak Zonasi Tak Lulus, Pihak Sekolah Bantah
• PLN Datangkan Empat Tower Emergency Dan Personel Lintas Wilayah Untuk Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumut

Dugaan kejahatan lingkungan akibat limbah yang mencemari kawasan operasional PTPN IV Regional I menjadi sorotan serius Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS).

Selain berdampak terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar, persoalan ini juga dinilai berkaitan dengan dugaan praktik korupsi yang hingga kini belum ditangani secara tegas oleh manajemen perusahaan.

Ketua APMPEMUS, Iqbal, SH, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan yang diduga terjadi di sejumlah unit, seperti Gunung Para dan PKS Rambutan, tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Ia menyebut persoalan tersebut sudah masuk kategori kejahatan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

"Kerusakan lingkungan yang terjadi bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi sudah menjadi kejahatan terhadap masyarakat. Ini harus diusut tuntas dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegas Iqbal, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, sikap diam jajaran pimpinan PTPN IV Regional I, mulai dari Direktur Utama hingga pejabat terkait lainnya, memperlihatkan adanya pembiaran terhadap berbagai persoalan serius di internal perusahaan, termasuk dugaan pencemaran lingkungan dan praktik korupsi di Unit Kebun Tanah Raja.

"Ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan bentuk pembiaran yang berpotensi melindungi praktik-praktik menyimpang. Mereka bukan tidak tahu, tetapi memilih untuk diam," ujarnya.

APMPEMUS juga mencatat bahwa berbagai aksi unjuk rasa telah dilakukan hingga Jilid IV. Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari pihak manajemen untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.

Sebagai bentuk tekanan, APMPEMUS menyatakan akan kembali menggelar aksi besar-besaran Jilid V dalam waktu dekat. Aksi tersebut, kata Iqbal, merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap sistem yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik.

"Kami akan terus bergerak. Ini bukan sekadar aspirasi, tetapi bentuk perlawanan terhadap sistem yang rusak," katanya.

Selain itu, APMPEMUS turut menyoroti peran pimpinan di tingkat pusat, termasuk Direktur SDM PalmCo dan Direktur Utama, yang dinilai gagal menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Atas kondisi tersebut, APMPEMUS mendesak Presiden Republik Indonesia serta Kementerian BUMN untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Direktur Utama beserta jajaran yang dianggap tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan.

APMPEMUS menilai, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, maka akan semakin merusak citra BUMN sebagai pilar kesejahteraan masyarakat, dan justru berpotensi menjadi sumber keresahan publik.

"Jika tidak ada tindakan tegas, gelombang aksi akan terus membesar. Ini adalah bentuk kekecewaan rakyat yang sudah memuncak," tutup Iqbal. (Fani)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Lahan PTPN II Diajukan Banding, Dugaan Kebocoran Ratusan Miliar PAD Deliserdang Kian Mengemuka

Dugaan Pungli Beli Bangku Rp1,5 Juta Mencuat di SMAN 1 Kisaran : Orang Tua Heran Anak Zonasi Tak Lulus, Pihak Sekolah Bantah

PLN Datangkan Empat Tower Emergency Dan Personel Lintas Wilayah Untuk Percepat Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumut

Momentum Idul Adha 1447 H, PTPN IV Regional II Kebun Bah Birung Ulu Sembelih 12 Hewan Kurban

150 Ton Daging Kurban PTPN IV PalmCo Mengalir ke Pelosok Negeri

Anggaran Melonjak 7 Kali Lipat Jadi Rp 3,7 Miliar, Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Lingkungan di Dinkes Asahan Memanas