DPRD Sumut Belum Tahu Soal Program Sekolah Gratis, Disdik Klaim Sesuai Arahan Gubernur

Medan — Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menggratiskan uang sekolah bagi siswa SMA dan SMK Negeri melalui program bertajuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), rupanya belum diketahui oleh kalangan legislatif di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kab.Pakpak Bharat Ditinjau Oleh Tim Propsu
• Dorong Ekonomi Kreatif Naik Kelas, Bobby Nasution Fasilitasi HAKI Gratis di Sumut
• Dewan Pers Uji Publik Rancangan Dana Jurnalisme, Perkuat Ekosistem Media

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, mengaku belum menerima informasi resmi mengenai kebijakan tersebut. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan bersama Dinas Pendidikan Sumut di komisinya terkait rencana itu.

> "Saya belum mendapat kabar soal itu, terkait adanya kebijakan untuk menggratiskan uang sekolah, yang saya tahu adanya sekolah rakyat gratis," ujar Dameria saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (19/6).

Lebih lanjut, Dameria menyebut belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia juga memastikan bahwa belum ada rapat atau diskusi yang melibatkan pihak legislatif mengenai skema anggaran dan pelaksanaannya di lapangan.

> "Kita belum ada pembahasan di Dewan terkait kebijakan ini, dan belum mengetahui bagaimana teknisnya," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, telah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan Program Unggulan Bersekolah Gratis yang merupakan arahan langsung dari Gubernur Sumut.

> "Ya memang sesuai arahan Pak Gubernur, namanya Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG)," ucap Alexander, Jumat (13/6).

Alexander menyebutkan bahwa hingga saat ini masih ditemukan sejumlah sekolah negeri yang melakukan kutipan uang SPP dari orang tua siswa. Jika program ini mulai berjalan, maka semua kutipan itu akan ditiadakan.

> "Sekarang ini masih ada sekolah negeri yang melakukan kutipan SPP, dan nanti kalau program ini sudah berjalan, ya jangan dikutip lagi," tegasnya.

Menurutnya, program ini ditargetkan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025-2026, dan Dinas Pendidikan akan segera melakukan kajian agar implementasinya bisa dimulai tahun ini juga.

"Akan segera kita laksanakan, supaya bisa dilakukan tahun ini," tutupnya.

Kebijakan ini mendapat sorotan publik, terutama terkait kesiapan anggaran dan pengawasan pelaksanaannya. Publik berharap, jika benar dilaksanakan, kebijakan ini dapat benar-benar meringankan beban ekonomi masyarakat dan tak hanya menjadi janji politik semata.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pembangunan Sekolah Rakyat Di Kab.Pakpak Bharat Ditinjau Oleh Tim Propsu

Dorong Ekonomi Kreatif Naik Kelas, Bobby Nasution Fasilitasi HAKI Gratis di Sumut

Dewan Pers Uji Publik Rancangan Dana Jurnalisme, Perkuat Ekosistem Media

Mudik Aman Berbagi Harapan”, PTPN 1 Regional 1 Lepas Tiga Bus Gratis

Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan Pakpak Bharat Maringan Bancin,Hadiri Upacara Ritual Menanda Tahun Marga Berutu

700 Juta ZIS Terkumpul di Asahan Tahun 2026, Ini yang Akan Dilakukan Baznas untuk Masyarakat Kurang Mampu