DPRD Sumut Belum Tahu Soal Program Sekolah Gratis, Disdik Klaim Sesuai Arahan Gubernur

Medan — Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menggratiskan uang sekolah bagi siswa SMA dan SMK Negeri melalui program bertajuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), rupanya belum diketahui oleh kalangan legislatif di DPRD Sumut.

Baca Juga:

• MBG di Kabupaten Toba Belum Adil dan Merata
• Dua Tahun Kantongi Hibah Rp1,5 Miliar! KORMI Asahan Diduga Kerja Sepintas, SPJ Akan Dilaporkan ke Kejari
• 27 Kepala Sekolah Baru Dilantik, Bupati Putra Mahkota Alam: Kepala Sekolah Jangan Hanya Duduk di Jabatan, Harus Bawa Perubahan

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, mengaku belum menerima informasi resmi mengenai kebijakan tersebut. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan bersama Dinas Pendidikan Sumut di komisinya terkait rencana itu.

> "Saya belum mendapat kabar soal itu, terkait adanya kebijakan untuk menggratiskan uang sekolah, yang saya tahu adanya sekolah rakyat gratis," ujar Dameria saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (19/6).

Lebih lanjut, Dameria menyebut belum mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia juga memastikan bahwa belum ada rapat atau diskusi yang melibatkan pihak legislatif mengenai skema anggaran dan pelaksanaannya di lapangan.

> "Kita belum ada pembahasan di Dewan terkait kebijakan ini, dan belum mengetahui bagaimana teknisnya," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, telah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan Program Unggulan Bersekolah Gratis yang merupakan arahan langsung dari Gubernur Sumut.

> "Ya memang sesuai arahan Pak Gubernur, namanya Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG)," ucap Alexander, Jumat (13/6).

Alexander menyebutkan bahwa hingga saat ini masih ditemukan sejumlah sekolah negeri yang melakukan kutipan uang SPP dari orang tua siswa. Jika program ini mulai berjalan, maka semua kutipan itu akan ditiadakan.

> "Sekarang ini masih ada sekolah negeri yang melakukan kutipan SPP, dan nanti kalau program ini sudah berjalan, ya jangan dikutip lagi," tegasnya.

Menurutnya, program ini ditargetkan mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025-2026, dan Dinas Pendidikan akan segera melakukan kajian agar implementasinya bisa dimulai tahun ini juga.

"Akan segera kita laksanakan, supaya bisa dilakukan tahun ini," tutupnya.

Kebijakan ini mendapat sorotan publik, terutama terkait kesiapan anggaran dan pengawasan pelaksanaannya. Publik berharap, jika benar dilaksanakan, kebijakan ini dapat benar-benar meringankan beban ekonomi masyarakat dan tak hanya menjadi janji politik semata.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

MBG di Kabupaten Toba Belum Adil dan Merata

Dua Tahun Kantongi Hibah Rp1,5 Miliar! KORMI Asahan Diduga Kerja Sepintas, SPJ Akan Dilaporkan ke Kejari

27 Kepala Sekolah Baru Dilantik, Bupati Putra Mahkota Alam: Kepala Sekolah Jangan Hanya Duduk di Jabatan, Harus Bawa Perubahan

SEMMI Kabupaten Asahan Genap Berusia 70 Tahun: Perkuat Kolaborasi untuk Wujudkan Daerah yang Religius, Maju, dan Berkelanjutan

Dewan Pers Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

Pagu Rp217 Miliar, Tanah Urug Milik Proyek Sekolah Rakyat di Sergai Diduga Diperjualbelikan