WAKIL MENTERI PU RI TINJAU JEMBATAN KAYU ARO BEKAS TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI AROSUKA
WAKIL MENTERI PU RI TINJAU JEMBATAN KAYU ARO BEKAS TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI AROSUKA
News
Baca Juga:
Medan– Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPW ALAMP AKSI) Sumatera Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Puluhan massa yang dipimpin oleh Hendri Munthe, Ketua DPW ALAMP AKSI Sumut, menuntut agar Kejati segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Dairi.
Dalam orasinya, Hendri menegaskan bahwa praktik korupsi sangat bertentangan dengan undang-undang dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. "Penegakan hukum harus berjalan sesuai koridornya tanpa pandang bulu. Kita ingin Sumatera Utara bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujarnya.
Proyek Diduga Bermasalah
Hendri menyoroti dugaan korupsi pada proyek pembangunan Gedung Tidak Bertingkat Sederhana (1 lantai) di Kabupaten Dairi. Proyek ini memiliki nilai kontrak Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Tahun 2023. Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV PU dengan kontrak nomor 171/PPK-Disperindagkopumkm/DAK/2023 tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis (bestek), sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Tiga Poin Tuntutan Massa
Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Mendesak Kejati Sumut untuk mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pembangunan gedung dengan nilai kontrak Rp2,8 miliar.
2. Memanggil Kepala Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Dairi terkait dugaan korupsi tersebut.
3. Memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan yang terlibat dalam proyek tersebut.
Menurut Hendri, penerapan hukum seperti dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu diperkuat agar memberikan efek jera.
Aksi ini merupakan bentuk komitmen DPW ALAMP AKSI untuk memberantas praktik korupsi yang dinilai masih marak terjadi di Sumatera Utara. Mereka berharap Kejati Sumut segera mengambil langkah konkret demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
WAKIL MENTERI PU RI TINJAU JEMBATAN KAYU ARO BEKAS TERDAMPAK BANJIR BANDANG DI AROSUKA
News
PTP N lV Regional ll kebun Marihat Ulu, Nagori Silampuyang Tanam Perdana Tahun 2026
News
Medan sumut24.coRianto SH MH Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara tidak berhenti memberikan apresiasi dan dukungan pe
News
sumut24.co MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih Juara III untuk kategori Media Audiovisual, Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah
kota
&lrmBupati Solok Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana dan Gladi Posko Erupsi Gunung Api TalangKabupaten Solok I Sumut24.co&lrm Bupati Solok, Suma
News
JAKARTA Rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, digeledah Bareskrim Polri karena diduga digunakan sebagai posko
News
Prof. Dr. Yuspar SH.,M.Hum. Jangan Semua Persoalan Utang dan Bisnis Dipidanakan, Hukum Harus Bedakan Penipuan dan Wanprestasi
News
Wali Kota Letnan Dalimunthe Gebrak Pertanian Padangsidimpuan! Metode PMAAS Bidik Lonjakan Produksi Padi 30 Persen
News
Rahmat Nasution Resmi Jadi Ketua Golkar Tapsel, Konsolidasi BesarBesaran Jadi Agenda Pertama
News
sumut24.co Binjai, Era protes nilai di arena pencak silat dipastikan berakhir. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (PORPROVSU) 2026 caba
News