Pemkab Deliserdang Raih Penghargaan Kemenkeu RI Atas LKPD TA 2019

Lubuk Pakam|SUMUT24 Kabupaten Deliserdang kembali mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Kementerian Keuangan, karena Kabupaten Deliserdang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut.

Baca Juga:

• Rokok Polosan Tanpa Cukai Kian Marak di Medan
• Musa Rajekshah Ajak Kader HMI Jaga Idealisme dan Persatuan Bangsa dalam LK II Nasional HMI Korkom UNJ
• Hadir Langsung di Langkat, Ketum PWI Pusat Puji Farianda Sukses Rawat Kebersamaan Wartawan Sumut

Wujud dari keberhasilan tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan melalui Dirjen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang PAPK, Mercy Monika R. Sitompul.

Penghargaan tersebut diberikan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN ) Tebing Tinggi, Kamis (12/11). Sebelumnya, Kabupaten Deli Serdang juga mendapatkan penghargaan yang sama di Tahun 2019.

Hadir pada penerimaan Penerimaan penghargaan dari Kemenkeu tersebut, Mewakili Bupati Deli Serdang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Drs. Agus Ginting M.Si, Walikota Tebing Tinggi H. Umar Zunaidi Hasibuan dan Kepala Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, H. Gustian, SE, MM, Ak, Kepala KPPN Tebing Tinggi Anonom Cony Fetti Sitinjak.

Kepala Dirjen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang PAPK, Mercy Monika R. Sitompul mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Penyerahan Plakat WTP atas Capaian Opini LKPD Tahun 2019 Kementerian Keuangan pada tanggal 22 September 2020 secara virtual.

Tahun ini pemerintah pusat, kembali meraih Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2019. Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas dari Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) audited tahun 2019 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah opini WTP dari LKKL, dari sebelumnya 81 menjadi 84 pada Tahun Anggaran 2019 dari total 87 K/L. Pencapaian positif juga dialami pada pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2019, terdapat 486 dari 542 atau 89,7% Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia yang mendapatkan opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 87 Pemerintah Kota dan 365 Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia.

Bila dibandingkan dengan tahun 2018, keberhasilan Pemda yang meraih opini WTP atas LKPD tahun 2019 meningkat sebesar 7,9% .Untuk Sumatera Utara, dari 34 Pemerintah Daerah, 21 Pemda berhasil memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tahun ini Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdang Bedagai kembali memperoleh opini WTP atas LKPD tahun 2019.

Hal ini merupakan capaian yang sangat membanggakan dan patut diapresiasi. Sebagai wujud apresiasi pemerintah atas capaian tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berupa Piagam WTP karena telah berhasil penyerahan Plakat WTP atas Capaian Opini LKPD Tahun 2019 memperoleh opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Untuk itu, ke depan saya berharap Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel,” ujarnya.

Setelah opini WTP atas LKPD tahun 2019 berhasil didapatkan, Penyerahan Plakat WTP atas Capaian Opini LKPD Tahun 2019 Tantangan selanjutnya adalah terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Selain mengantisipasi hal-hal yang menjadi potensi masalah atas pelaksanaan anggaran di tahun 2019, untuk mempertahankan opini WTP kita harus memperhatikan apa yang menjadi temuan atau catatan dari BPK atas LKPD tahun lalu. Hal ini untuk memastikan terjadinya proses perbaikan secara terus menerus sehingga kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Terhadap apa yang menjadi catatan BPK ini, para pejabat pengelola keuangan daerah diharapkan untuk dapat segera mengambil langkahlangkah penyelesaian secara konkret dan sekaligus melakukan antisipasi agar temuan tersebut tidak terjadi lagi pada masa-masa mendatang.( Rod ).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rokok Polosan Tanpa Cukai Kian Marak di Medan

Musa Rajekshah Ajak Kader HMI Jaga Idealisme dan Persatuan Bangsa dalam LK II Nasional HMI Korkom UNJ

Hadir Langsung di Langkat, Ketum PWI Pusat Puji Farianda Sukses Rawat Kebersamaan Wartawan Sumut

Wakil Bupati Tiorita Promosikan Potensi Langkat di PRSU ke-50, Beragam Produk Unggulan Ditampilkan

Stan UPT Taman Budaya Sumut Angkat Warisan Budaya dan Ekonomi Kreatif

Gerak Cepat Rico Waas di Medan Labuhan: Dari Penanganan Banjir, Beton Jalan Utama, Perbaikan LPJU, hingga Layanan Adminduk