Revisi RTRW, Pemkab Toba Gelar Konsultasi Publik

BALIGE | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat
• DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia
• Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon

Konsultasi Publik Kedua (KP-2) revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Toba tahun 2023 dilaksanakan di Ballroom hotel Labersa, Balige (05/12/2023).

Konsultan Jurnalisman Harefa, memaparkan sejumlah materi diantaranya Rencana pola ruang kawasan peruntukan industri (KPI), rencana pola ruang kawasan  pariwisata dan berbagai ketentuan khusus dalam pemanfaatan ruang.

“Toba ini mempunyai lokasi pertambangan di hampir semua kecamatan. Tetapi sesuai Perpres no 5 tahun 2022 pemerintah kabupaten tidak diijinkan mengeluarkan rekomendasi,” sebutnya saat pemaparan.

Kutipan sementara Ketentuan umum zonasi tata ruang wilayah Kabupaten Toba tahun 2023-2043 disampaikan guna mendapat tanggapan dan masukan.

“Semua yang kami paparkan tadi akan diturunkan di Ranperda. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk menjadikan Toba yang lebih baik,” sebutnya mengakhiri pemaparan.

Terpisah, Plt Kadis PUTR Toba Sofyan Sitorus menjelaskan tujuan dilaksanakan kegiatan guna menjaring isu pembangunan berkelanjutan dalam penataan ruang wilayah bagi kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ini rangkaian tahapan yang harus kita laksanakan dalam menyusun revisi RTRW. Seiring perkembangan waktu yang 5 tahun itu telah banyak yang perlu disesuaikan, jadi ini salah satunya tahapan yang kita lalui,” sebutnya di lokasi kegiatan.

Revisi RTRW ini, lanjut Sofyan, telah mendapat persetujuan substansi dari kementrian PUTR untuk direvisi, ini karena telah 5 tahun Perda yang lama.

“Kita ada 4 kali FGD, 2 kali konsultasi Publik, kenapa sebegitu banyak karena memang diharapkan masukan-masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang kita undang bisa memaksimalkan muatan materi RTRW itu sendiri,” lanjutnya.

Sofyan berharap segala masukan dan tanggapan dari peserta dapat mengakomodir muatan revisi.

“Karena ini 20 tahun ke depan artinya kita jangan hanya berpikiran pendek, kita harus banyak masukan dari para ahli, pelaku usaha bagaimana 20 tahun ke depan, kiranya ini bisa diakomodir walaupun memang tidak tertutup peluang untuk 5 tahun ke depan bisa kita revisi, sekali lima tahun bisa kita revisi tapi harapan kita udah maksimal lah muatannya untuk mengakomodir perkembangan yang ada di Kabupaten Toba,” pungkasnya. (Des)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon

KGSI di USU, Bertemunya Gagasan dan Kreativitas Mahasiswa Bersama Najwa Shihab dan Dubes Australia

Kajari Aceh Besar Pulihkan Kerugian Negara Hampir Rp1 Miliar dari Dua Kasus Korupsi

Gerak Cepat Rico Waas atasi Polemik Tunggakan SPP, Orang Tua Siswa: Sudah Clear, Biaya Ditanggung Pemko Medan