Komisi 4 DPRD Medan Sidak Proses Pembangunan The Bliss Condominium

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Wali Kota Medan dan DPRD Sepakati Perda KTR, Wujud Komitmen Bersama Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
• Berulangkali TPS dekat Pemukiman dan Sekolah Dikeluhkan Warga Serta Anggota DPRD Medan, Pemko Medan Tak Bergeming
• Fraksi PDIP DPRD Medan Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera

Untuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), DPRD Medan memaksimalkan fungsi pengawasan yang selama ini disinyalir banyak kebocoran retribusi izin bangunan.

Dimana kali ini, Senin ( 3/3/2025) Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis, Sekretaris, Duma Sari Hutagalung, anggota Datuk Iskandar Muda, Lailatul Badri, Jusuf Ginting, dan Antonius DT melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah bangunan yang diduga melanggar perizinan.

Hasilnya, sejumlah bangunan bermasalah tidak mentaati aturan. Maka dipastikan, retribusi dari bangunan tersebut tidak masuk PAD Pemko Medan. Bahkan, akibat tidak mentaati aturan terlihat semrawut dan merusak estetika kota.

Ada pun bangunan yang disidak dan terbukti diduga melanggar izin, yakni ; The Bliss Condominium di Jl Pangeran Diponegoro, Petisah Tengah, Medan Petisah.

Dari hasil yang didapatkan The Bliss Condominium yang saat ini dalam tahap proses pengerjaan memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

" Jelas ini tidak masuk akal, sekelas apartemen mau dibangun hanya satu lantai.Kita lihat PBG tertulis satu lantai, sementara maket gambar saja puluhan tingkat ," kata M Afri Rizki Lubis, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Medan.

Ia berharap agar stakholder terkait dapat mengambil tindakan untuk menghjndari kecoboran PAD dari PBG.

" Ini tahapan proses awal kita lihat masih pengerjaan, maka masih tahapan mekanisme izin dibenahi ," katanya.

Hal yang sama juga, dikatakan Lailatul Badri anggota Komisi 4 DPRD Medan yang melihat izin PBG yang tidak masuk akal.

" Plank yang dibuat sangat kecil sekali, serta izin hanya satu lantai.Sementara ini mau dibangun apartemen kan tidak logika saja.Lihat saja bagaimana maket atau spanduk puluhan tingkat ," kata politisi PKB ini.

Atas dasar itu, pihak Komisi 4 DPRD Medan berharap bagi bangunan yang melanggar izin supaya disesuaikan aturan.

" Retribusi dari bangunan harus dapat ditarik demi peningkatan PAD Kota Medan," ucap Rizki yang saat itu mengatakan akan memanggil pihak pengbang untuk digelar RDP. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota Medan dan DPRD Sepakati Perda KTR, Wujud Komitmen Bersama Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Berulangkali TPS dekat Pemukiman dan Sekolah Dikeluhkan Warga Serta Anggota DPRD Medan, Pemko Medan Tak Bergeming

Fraksi PDIP DPRD Medan Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera

DPRD Tegaskan Keamanan Harus Jadi Perhatian Serius Pemko Medan

Edwin Sugesti Nasution Minta Pemko Medan Buat Area Titik Posko Pengungsian

Komisi II DPRD Medan Minta Dinkes Data Pasien Rawat Inap Akibat Banjir