DPRD Minta Pemkot Medan Selesaikan Soal Tanah Milik Tiorida Simanjuntak

sumut24.co- Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) minta Pemkot Medan selesaikan soal tanah milik Tiorida Simanjuntak di Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, sehingga persoalan sengketa tersebut tidak berlarut-larut.DPRD minta Pemkot Medan selesaikan soal tanah milik Tiorida Simanjuntak itu dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR), Bappeda dan Dinas PU Kota Medan, Selasa (19/12/2023).

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• Hasyim SE Minta Pemrov Sumut Segera Lakukan Pengaspalan/Pengecoran Jalan Helvetia Psr 9 Desa Manunggal
• Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna

Rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Robi Barus dan di hadiri sejumlah anggota, di antaranya Abdul Rani dan Ilhamsyah. Permintaan DPRD itu disimpulkan, setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak terkait dalam persoalan sengketa tanah itu.

"Persoalan ini harus di selesaikan. Dinas PKPCKTR harus memanggil korban yang tanahnya diambil pemerintah untuk di musyawarahkan, karena itu merupakan hak korban," kata Robi.

Sebelumnya, Dinas PU menyampaikan areal tanah yang di persoalkan telah me masuk sebagai aset Pemkot Medan, karena itu di lakukanlah pembangunan di lokasi tersebut. Sementara pihak PKPCKTR menyampaikan, areal tanah yang menjadi persoalan tidak termasuk dalam program kerja untuk di lakukan pembayaran.

Sedangkan, Tiorida Simanjuntak, menyampaikan lahan miliknya seluas 400 meter kubik di Jalan Mesjid dan Pasar I, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia telah "diambil" untuk di jadikan jalan dan drainase. "Saya sama sekali tidak pernah diajak berembuk dalam persoalan ini," kata Tiorida.

Mendengar penjelasan itu, Bappeda menyampaikan kalau pada Dinas PKPCKTR ada program pembelian tanah masyarakat. "Jika memang belum terselesaikan, nanti tahun 2024 kita selesaikan," kata perwakilan Bappeda.

Sementara, Robi Barus, meminta agar persoalan tanah miliki, Tiorida, di selesaikan. "Persoalan ini harus segera di selesaikan. Kalau belum dibayar, segera bayarkan. Jika tidak, kembalikan haknya," pinta Robi.

Senada dengan itu, Ilhamsyah dan Abdul Rani, juga meminta agar persoalan itu dapat di selesaikan melalui musyawarah. "Walaupun itu untuk kepentingan umum, tapi jangan abaikan hak-hak masyarakat," kata Ilhamsyah. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Hasyim SE Minta Pemrov Sumut Segera Lakukan Pengaspalan/Pengecoran Jalan Helvetia Psr 9 Desa Manunggal

Sutrisno Pangaribuan Nilai DPRD Sumut Diduga Abaikan Tata Tertib Demi Bobby Nasution, Soroti Keabsahan Rapat Paripurna

HUT Kab.Pakpak Bharat Ke 23 Tahun,DPRD Menggelar Sidang Istimewa

Bobby Diminta Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna DPRD Sumut, IGoWa Soroti Dugaan Tak Kuorum

Sah! DPRD Madina Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Ini Pesan Penting Bupati Saipullah