Kebijakan Baru MBG Dinilai Berpotensi Menciptakan Gelombang Pengangguran Baru di Distrik

TASIKMALAYA.- Program Makan Siang Gratis (MBG) yang diprakarsai pemerintah pusat sebenarnya membawa harapan besar untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

Baca Juga:

• 232 Dapur SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Dorong Pemerataan Layanan Gizi hingga ke Daerah
• Bupati Asahan Buka Rakor Evaluasi Program MBG : Pastikan Makanan Bergizi, Aman, dan Berkualitas untuk Anak-Anak
• MBG di Medan Disorot Usai 17 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit, PDI Perjuangan Minta Tanggung Jawab

Namun, di balik niat mulia tersebut, gelombang kekhawatiran kini bergejolak di tingkat akar rumput.

Puluhan mitra program MBG di wilayah Priangan Timur harus berkumpul untuk menyamakan persepsi dan mengungkapkan kekhawatiran mendalam mereka menyusul diterbitkannya peraturan baru yang dianggap memberatkan.

Pertemuan penting yang diadakan di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, pada hari Rabu (4/11/2026) menjadi wadah curahan hati para pengelola Unit Pelayanan Gizi (SPPG).

Mereka menyoroti transisi Surat Keputusan (SK) dari nomor 63539 menjadi SK 63551 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Perubahan Skema yang Memicu Defisit Fantastis

Pemicu utama kekhawatiran para mitra adalah perubahan drastis dalam skema pembayaran. Jika sebelumnya menggunakan tarif harian tetap sebesar Rp 6 juta, kini BGN menerapkan skema insentif bagi pengelola dapur sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat.

Perubahan ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi ancaman nyata bagi operasional dapur di lapangan. Para mitra memperkirakan bahwa kebijakan ini memaksa mereka mengalami defisit operasional hingga Rp 80 juta per bulan, atau menembus angka Rp 1 miliar dalam setahun. Belum lagi beban biaya operasional kendaraan yang sebelumnya ditanggung anggaran kini sepenuhnya dialihkan kepada para mitra.

​"Ini dilema bagi kami para mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai.

Sisi Lain Kebijakan: Ancaman Pengangguran Baru di Kabupaten

Dampak defisit operasional ini memaksa pengelola untuk mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah relawan dapur. Padahal, sejak awal program ini, para relawan telah mencurahkan energi mereka untuk keberhasilan pemenuhan gizi anak di kabupaten.

Hal yang sama juga dikeluhkan oleh Nandang Makmur, mitra SPPG Suksasenang, Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini menyoroti bagaimana kebijakan baru ini secara tidak langsung berpotensi menimbulkan gelombang pengangguran baru di tingkat lokal.

"Ya, ini akan meningkatkan jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG harus melepaskan sebagian relawan mereka," katanya.
Harapan
untuk Pemerintah: Evaluasi Lapangan dan Asuransi

Meskipun dihadapkan pada dilema yang berat, para mitra SPPG tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas gagasan mulia program MBG, serta kepada Kepala BGN Sudaryono.
Robi Tamzil, mitra SPPG Ciamis, mewakili rekan-rekannya meminta agar pimpinan BGN setuju untuk meninjau peraturan tersebut agar sesuai dengan realitas di distrik.

"Kami berharap BGN dapat langsung membantu para mitra SPPG untuk langsung memeriksa kondisi di lapangan, agar memahami bagaimana dapur SPPG sebenarnya dikelola, bukan hanya menerima laporan dari para mitra," kata Robi.

Ia juga mendesak agar instruksi teknis (junkis) segera direvisi untuk mengakhiri kebingungan di lapangan.

MenempuhJalur Konstitusional: Siap Duduk Bersama di Senayan

Alih-alih memilih jalur demonstrasi yang menguras energi, para mitra memilih jalur audiensi yang bermartabat. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna (yang akrab disapa Abah Ucu), membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi IX DPR RI dan dijadwalkan akan diterima pada 16 November 2026.
Dalam
agenda tersebut, para mitra berharap Komisi IX dapat menghadirkan Kepala BGN secara langsung untuk mengadakan dialog terbuka mengenai arah masa depan program MBG.

"Kami bukan demonstran, jika demonstrasi itu melelahkan dan menguras energi. Jika kami menjadi audiensi dan berdiskusi, ke mana sebenarnya MBG ini ingin dibawa," kata Abah Ucu Abah

Ucu menutup dengan pesan yang kuat bahwa di balik berbagai tantangan yang ada, masyarakat di wilayah tersebut benar-benar merasakan dampak positif dari program MBG. Oleh karena itu, ia meminta para pembuat kebijakan di BGN untuk mendengarkan aspirasi dari bawah demi kebaikan bersama dan kelanjutan program mulia ini.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

232 Dapur SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Dorong Pemerataan Layanan Gizi hingga ke Daerah

Bupati Asahan Buka Rakor Evaluasi Program MBG : Pastikan Makanan Bergizi, Aman, dan Berkualitas untuk Anak-Anak

MBG di Medan Disorot Usai 17 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit, PDI Perjuangan Minta Tanggung Jawab

Belasan Siswa SDN 060870 Medan Mengalami, Mual, Muntah dan Lemas Diduga Usai Menyantap MBG.

Di Balik Kasus Keracunan MBG : Kajian Ilmiah UPNVJ Tawarkan Solusi Berbasis Data

Dari Karo hingga Deli Serdang, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Arahan Megawati Soekarnoputeri untuk Siswa Terdampak MBG