Rakor PRR di Madina, Bupati Saipullah Dorong Sinkronisasi Data untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Baca Juga:

• Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Solok Wapres Gibran Pimpin Rakor
• Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan
• DARI EVALUASI MENUJU AKSI: MENGUBAH RAKOR MENJADI MESIN PERBAIKAN KEMENIMIPAS

Madina | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) membahas perkembangan pemulihan wilayah terdampak bencana.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi indikator pemulihan pemerintahan dan pemasyarakatan pascabencana di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (29/9/2026).

Rapat dipimpin Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution bersama Kepala Koordinator PRR Fajar Tjahjono. Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Pj. Sekretaris Daerah Afrizal Nasution serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Saipullah mengatakan, kehadiran Satgas PRR menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana.

Menurutnya, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah sinkronisasi data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi yang sebelumnya telah disampaikan Pemkab Madina kepada pemerintah pusat.

"Kami berterima kasih atas kehadiran PRR. Dengan adanya tim ini, kami berharap sinkronisasi data daerah dengan data yang ada di kementerian dapat lebih mudah dilakukan," ujar Saipullah.

Ia menjelaskan, Pemkab Madina sebelumnya telah mengusulkan data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara menyeluruh kepada pemerintah pusat.

Namun, setelah masuk ke pemerintah pusat, penanganan berbagai sektor dalam data tersebut kemudian terbagi ke sejumlah kementerian sesuai dengan kewenangannya.

Saipullah mencontohkan kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan kerusakan lahan pertanian atau sawah berkaitan dengan penanganan Kementerian Pertanian.

"Contohnya, kerusakan jalan ditangani Kementerian PU, sementara kerusakan sawah ditangani Kementerian Pertanian. Kondisi ini membuat data yang kami ajukan tersebar ke sejumlah kementerian," jelasnya.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat pemerintah daerah membutuhkan informasi yang lebih terintegrasi mengenai perkembangan penanganan masing-masing sektor.

Karena itu, Pemkab Madina berharap keberadaan Satgas PRR dapat membantu proses rekonsiliasi data sekaligus memberikan gambaran mengenai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan maupun yang masih membutuhkan tindak lanjut.

"Sehingga kami tahu mana yang telah dilaksanakan dan data mana yang belum," kata Saipullah.

Ia berharap proses rekonsiliasi tersebut tidak hanya menghasilkan kesesuaian data, tetapi juga dapat mendorong percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

Sementara itu, Kepala Koordinator PRR Fajar Tjahjono mengatakan, pihaknya memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana.

Fajar mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang terus melakukan upaya pemulihan setelah bencana memberikan dampak terhadap masyarakat.

"Saya yakin pemerintah daerah sudah bekerja keras melaksanakan pembangunan pascabencana yang sangat berdampak kepada masyarakat," ujar Fajar.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut dapat menjadi ruang untuk melihat perkembangan pemulihan secara lebih komprehensif. Selain mengevaluasi progres yang sudah berjalan, pertemuan juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah kebutuhan dukungan anggaran untuk memastikan program pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Monitoring ini bertujuan agar progres rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan baik," sebutnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Solok Wapres Gibran Pimpin Rakor

Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan

DARI EVALUASI MENUJU AKSI: MENGUBAH RAKOR MENJADI MESIN PERBAIKAN KEMENIMIPAS

Teguh Santosa: Dukungan Indonesia pada Palestina Berubah!

Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara

Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria