Jumat, 25 September 2026

Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Solok Wapres Gibran Pimpin Rakor

Administrator - Jumat, 25 September 2026 17:50 WIB
Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Solok Wapres Gibran Pimpin Rakor
Baca Juga:

Kabupaten Solok : Sumut24.co

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka,Jumat (25/9/2026) memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang (galodo) di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok, Sumatera Barat,

Rakor dikuti oleh , Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, kapolda Sumbar, Bupati Solok, Wakil Bupati Solok, unsur Forkopimda Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, sejumlah OPD Provinsi Sumatera Barat, serta jajaran terkait lainnya.

Bupati Solok, dalam rapat menyampaikan laporan mengenai kondisi terkini dan dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Solok, termasuk kerusakan infrastruktur, rumah masyarakat, serta sejumlah fasilitas perkantoran pemerintah.

Juga melaporkan kondisi pascabencana, termasuk perkiraan kerugian dan kebutuhan penanganan lanjutan. Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah kerusakan pada kawasan perkantoran yang berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain penanganan kerusakan, pemerintah daerah juga menyampaikan rencana tindak lanjut, termasuk kebutuhan pembangunan dan realisasi sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi serta pengurangan risiko bencana ke depan.

Bupati Solok juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Presiden secara langsung di Kabupaten Solok untuk melihat kondisi bencana.
Dukungan dan perhatian pemerintah pusat, menurutnya, menjadi tambahan semangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi serta memulihkan kondisi pascabencana.

Gubernur Sumatera Barat dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wakil Presiden ke Kabupaten Solok. Ia menjelaskan bahwa tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu kondisi yang perlu terus diwaspadai.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota, lanjutnya, telah melakukan penyisiran serta pemantauan sejumlah aliran sungai sebagai langkah kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Kepala BNPB melaporkan bahwa sesuai arahan pemerintah pusat, jajaran BNPB telah turun langsung dalam penanganan bencana, termasuk mendukung proses pencarian, pertolongan, evakuasi, dan penanganan awal terhadap masyarakat terdampak.

Setelah fase tanggap darurat, penanganan akan dilanjutkan pada tingkat kabupaten dengan tetap melakukan koordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam arahannya menegaskan pentingnya memastikan seluruh proses penanganan pascabencana dilakukan secara terkoordinasi dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Wapres meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap warga terdampak, termasuk dalam rencana penanganan dan penataan kembali permukiman atau relokasi.
"Pak Bupati, tolong didata orangnya," ujar Wapres saat menekankan pentingnya pendataan warga terdampak sebagai dasar dalam proses pemulihan.

Wapres juga meminta agar pemulihan tidak hanya difokuskan pada permukiman, tetapi mencakup lahan-lahan pertanian masyarakat yang terdampak bencana. Lahan pertanian yang mengalami kerusakan perlu mendapatkan perhatian agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.

Wapres juga menekankan agar pelayanan publik tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan.

Pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil) menjadi salah satu layanan yang harus dipastikan tetap tersedia bagi masyarakat.

"Pelayanan publik harus tetap jalan, terutama Dukcapil," tegas Wapres.
Wapres juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan lebih, terutama warga lanjut usia dan penyandang disabilitas, baik dalam proses evakuasi maupun pemulihan pascabencana.

Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Wapres meminta agar masyarakat terdampak tidak sampai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat terganggunya sumber air setelah bencana.

"Air bersih jangan sampai air kotor karena bencana. Nanti kita realisasikan," kata Wapres.

Terkait rencana relokasi atau pemindahan warga terdampak, Wapres meminta pemerintah daerah memastikan lokasi baru yang disiapkan benar-benar aman dari potensi bencana.

"Pastikan, Pak Bupati, lokasi barunya aman untuk pengungsian," ujarnya.
Wapres juga menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan pemerintah daerah dan unsur terkait dalam penanganan bencana di Kabupaten Solok.

"Di Solok ini cukup kompak semua," kata Wapres.Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan dengan baik dan cepat. Seluruh unsur pemerintah diminta menjaga koordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.

Kunjungan dan rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana, memulihkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur serta fasilitas masyarakat, dan memperkuat mitigasi agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Usai penyampaian arahan, Bupati Solok juga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan kebutuhan daerah secara langsung kepada Wakil Presiden untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah pusat.(YOSE)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Ismail Nasution
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Rakor Evaluasi MBG, Wawako Fadly Abdina Soroti Kualitas, Distribusi hingga Keamanan Pangan
DARI EVALUASI MENUJU AKSI: MENGUBAH RAKOR MENJADI MESIN PERBAIKAN KEMENIMIPAS
Teguh Santosa: Dukungan Indonesia pada Palestina Berubah!
Rakor Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara
Wagubsu Resmi Membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria
Bupati Asahan Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan DBH Pajak, Sinergi Provinsi–Kunci Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
komentar
beritaTerbaru