Sudah Seminggu, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program
• Pimpin Delegasi ke Pusat, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Tuntut BGN Bertanggung Jawab Penuh Atas Kasus Keracunan Siswa MBG
• Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

MEDAN –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian tindak lanjut penanganan kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Permintaan ini disampaikan setelah satu minggu sejak aspirasi korban dan orang tua disampaikan langsung kepada BGN di Jakarta, namun belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.

Kasus tersebut berdampak terhadap sejumlah siswa di Berastagi dan sekitarnya. Salah satu korban yang mendapat perhatian karena kondisi kesehatannya berlanjut adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi. Selain meminta pemulihan kesehatan korban, orang tua juga menuntut pemeriksaan kesehatan secara berkala, tindak lanjut hasil laboratorium, kepastian proses hukum, serta kompensasi atas dampak yang dialami keluarga. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara sebelumnya menemukan Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli pada sejumlah sampel makanan yang diperiksa.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan pihaknya menghargai BGN yang telah menerima aspirasi tersebut dan menyatakan akan melakukan koordinasi. Namun, koordinasi tersebut menurutnya harus segera menghasilkan tindak lanjut yang dapat memberikan kepastian kepada korban dan keluarga.

"Sudah satu minggu aspirasi ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai bahwa BGN menerima dan menyatakan akan melakukan koordinasi, tetapi sekarang yang ditunggu masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut. Jangan sampai setelah masyarakat datang menyampaikan penderitaan dan tuntutannya, kemudian mereka kembali menunggu tanpa kepastian. Kalau memang harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, silakan dikoordinasikan, tetapi jangan sampai tuntutan masyarakat berhenti hanya karena menunggu koordinasi. PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dan kompensasi bagi para korban," ujar Rapidin, Selasa (22/09/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Karo sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, mengatakan aspirasi yang dibawa ke BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih. Ia juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah tersedia ditindaklanjuti secara terang dalam penanganan kasus.

"Hasil laboratorium sudah ada dan sudah disampaikan. Sekarang yang kami minta adalah tindak lanjutnya. Kalau ditemukan bakteri pada sampel makanan, harus dijelaskan secara terang apa kaitannya dengan kejadian yang dialami anak-anak. Kemudian proses hukum juga harus memberikan kepastian. Orang tua ingin tahu kasus ini ditangani sampai sejauh mana dan siapa yang harus bertanggung jawab," ujar Iriani.

Iriani menambahkan, tuntutan kompensasi juga didasari kondisi ekonomi sebagian orang tua siswa yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan harian. Ketika anak-anak mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit, para orang tua harus mendampingi dan meninggalkan pekerjaan sehingga kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Sebagian orang tua korban bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya dihitung dari hari mereka bekerja. Ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk menjaga anak. Artinya ada penghasilan yang hilang, sementara kebutuhan untuk pengobatan dan kebutuhan keluarga tetap berjalan. Karena itu, orang tua meminta agar dampak yang mereka alami juga diperhatikan dalam bentuk kompensasi," kata Iriani.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta BGN memastikan seluruh aspirasi tersebut dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, persoalan kewenangan antar instansi tidak boleh membuat penanganan terhadap korban berjalan lambat.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan tindak lanjut. BGN sudah menerima aspirasi, sehingga masyarakat berhak mengetahui apa yang sudah dilakukan setelah pertemuan tersebut. Mulai dari pemulihan korban, pemeriksaan kesehatan, tindak lanjut hasil laboratorium, proses hukum, sampai kompensasi harus jelas siapa yang menangani dan bagaimana perkembangannya," kata Sutrisno.

Sutrisno juga meminta kasus Karo menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut keamanan pangan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan, serta mekanisme respons ketika terjadi dugaan keracunan. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimpa siswa sebagai penerima manfaat program.

"Program MBG ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak, sehingga evaluasi terhadap SPPG harus dilakukan secara serius. Jangan hanya melihat persoalan setelah kejadian, tetapi juga bagaimana makanan diproduksi, diperiksa, disimpan, diangkut, sampai diterima dan dikonsumsi oleh siswa. Setiap tahapan harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan," ujar Sutrisno.

PDI Perjuangan Sumatera Utara menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan mendorong agar tindak lanjut dari BGN tidak berhenti pada tahap koordinasi. Penanganan korban, hasil pemeriksaan laboratorium, proses hukum, serta tuntutan kompensasi diharapkan memperoleh kepastian sehingga keluarga korban tidak kembali berada dalam ketidakjelasan.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Keracunan MBG di Galang, PDI Perjuangan Dorong Evaluasi Total Pelaksanaan Program

Pimpin Delegasi ke Pusat, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Tuntut BGN Bertanggung Jawab Penuh Atas Kasus Keracunan Siswa MBG

Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

DPD PDI Perjuangan Sumut Dukung Penuh Langkah Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan Kawal Tuntas Kasus Keracunan MBG

Taring Prabowo Soroti Polemik MBG: Pembenahan BGN Jangan Diganggu, Celah Sabotase Harus Ditutup

Pemko Solok Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (monev) Terhadap Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis