Belum Kering Air Mata Korban Sebelumnya, Dugaan Keracunan MBG Kembali Terjadi di Karo

KARO – Belum selesai penanganan dan pengusutan kasus dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya menimpa siswa di Kabupaten Karo, kejadian serupa kembali terjadi. Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG, Senin (14/9/2026).

Baca Juga:

• Kebijakan Baru MBG Dinilai Berpotensi Menciptakan Gelombang Pengangguran Baru di Distrik
• 232 Dapur SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Dorong Pemerataan Layanan Gizi hingga ke Daerah
• Bupati Asahan Buka Rakor Evaluasi Program MBG : Pastikan Makanan Bergizi, Aman, dan Berkualitas untuk Anak-Anak

Kejadian terbaru ini menambah kekhawatiran di tengah proses penanganan kasus sebelumnya yang hingga kini masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karo. Ketua DPRD Kabupaten Karo, *Iriani Br. Tarigan*, menyayangkan munculnya kembali dugaan kejadian serupa, terlebih sehari sebelumnya dirinya bersama delegasi DPRD Karo baru saja mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi orang tua dan meminta pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.

"Belum kering air mata orang tua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit," kata Iriani.

Iriani meminta penanganan terhadap para siswa menjadi prioritas utama. Di saat yang sama, penyebab kejadian harus segera ditelusuri secara menyeluruh dan transparan. Menurutnya, munculnya persoalan baru ketika kasus sebelumnya belum sepenuhnya tuntas menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal kondisi para siswa serta meminta pemerintah dan BGN tidak melihat kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Evaluasi harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan di sekolah.

"Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kejadian sebelumnya belum selesai, kemudian muncul lagi korban baru. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita," tegasnya.

Sementara itu, *Anggota Komisi XIII DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M.*, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru di Karo. Menurutnya, kemunculan kembali persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program tersebut.

Rapidin mengatakan program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang ketat di setiap tahapan pelaksanaan.

"Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan," ujar Rapidin.

*Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST*, menilai kejadian terbaru di SMK Negeri 1 Merdeka semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo. Menurutnya, evaluasi tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi persoalan, tetapi harus mampu mencegah kejadian serupa terulang.

Sutrisno meminta pemerintah memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari dapur penyedia makanan, pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa. Ia juga meminta agar kejadian terbaru ini ditangani secara objektif dan tidak berhenti pada penanganan medis terhadap korban.

"Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem. Jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah anak-anak menjadi korban. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki sekarang sebelum muncul korban berikutnya," kata Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, siapapun yang mendukung program MBG tidak berarti mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut justru harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.

"Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan. Kalau kejadian seperti ini kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh dan memastikan ada langkah pencegahan yang nyata," pungkasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kebijakan Baru MBG Dinilai Berpotensi Menciptakan Gelombang Pengangguran Baru di Distrik

232 Dapur SPPG Diresmikan di Sumut, Wagub Dorong Pemerataan Layanan Gizi hingga ke Daerah

Bupati Asahan Buka Rakor Evaluasi Program MBG : Pastikan Makanan Bergizi, Aman, dan Berkualitas untuk Anak-Anak

MBG di Medan Disorot Usai 17 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit, PDI Perjuangan Minta Tanggung Jawab

Belasan Siswa SDN 060870 Medan Mengalami, Mual, Muntah dan Lemas Diduga Usai Menyantap MBG.

Di Balik Kasus Keracunan MBG : Kajian Ilmiah UPNVJ Tawarkan Solusi Berbasis Data