KUA-PPAS 2027 Disepakati, Bupati Saipullah: Kesamaan Visi Jadi Modal Bangun Madina

Baca Juga:

• Jemput Program Pusat di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Madina Perjuangkan Revitalisasi 10 Sekolah Tambahan
• Lindungi Kesehatan Siswa, Disdikbud Madina Terapkan PJJ 15–17 Oktober 2026
• 3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan

Madina | Sumut24.id

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bersama DPRD Madina resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Madina yang berlangsung di ruang sidang paripurna Kantor DPRD Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Senin (31/8/2026).

Bupati Madina H. Saipullah Nasution mengatakan, penyusunan hingga pembahasan KUA-PPAS menjadi bagian penting dalam rangkaian perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjadi pijakan awal sebelum pemerintah daerah bersama DPRD melanjutkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Menurut Saipullah, kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi penganggaran. Lebih dari itu, dokumen tersebut mencerminkan adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan Madina.

"Dokumen ini tidak hanya menjadi landasan dalam penyusunan APBD tahun 2027, tetapi juga mencerminkan kesamaan visi dan komitmen antara pemerintah daerah bersama DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan," ujar Saipullah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Madina dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menjalankan proses pembahasan KUA-PPAS 2027.

Pembahasan tersebut, kata dia, membutuhkan koordinasi dan kesungguhan dari kedua pihak agar kebijakan anggaran yang disusun dapat menyesuaikan dengan kondisi daerah.

Saipullah menegaskan, setiap kebijakan yang masuk dalam KUA-PPAS 2027 telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan fiskal daerah. Di sisi lain, arah penganggaran juga harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang dinilai penting bagi masyarakat.

Karena itu, ia berharap kesepakatan KUA-PPAS yang telah ditandatangani dapat menjadi pijakan bersama untuk memasuki tahapan penyusunan APBD 2027.

Bupati juga meminta seluruh pihak tetap menjaga komitmen agar hasil kesepakatan tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab dalam proses penganggaran selanjutnya.

"Kami berharap kondisi ini juga terus menjadi salah satu modal utama untuk membangun Madina yang lebih baik ke depannya," kata Saipullah.

Rapat paripurna kesepakatan bersama dan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina Miftahul Falah. Kegiatan itu diikuti 24 anggota DPRD Madina lainnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Kapolres Madina AKBP Bagus Priandy, Kepala Kejaksaan Negeri Madina Mohammad Nursaitias, Pj. Sekretaris Daerah Madina yang juga Ketua TAPD Afrizal Nasution, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Jemput Program Pusat di Tengah Efisiensi Anggaran, Bupati Madina Perjuangkan Revitalisasi 10 Sekolah Tambahan

Lindungi Kesehatan Siswa, Disdikbud Madina Terapkan PJJ 15–17 Oktober 2026

3 Ekskavator Dibakar, Kapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Pernah Turun Langsung Tindak PETI Madina-Tapsel, Kini Kotanopan Menanti Ketegasan

Wabup dan Ketua DPRD Hadiri Nobar G30S/PKI di Madina, Pesan Persatuan Menggema di Panyabungan

Ada Kejanggalan? Tokoh Masyarakat Minta Polisi Dalami Kematian Siswa SD di Bukit Malintang, Madina

Pemkab Madina Kejar Legalitas Tambang Rakyat, 15 Lokasi Masih Bisa Diusulkan