Dugaan Pemberian Mobil ke Kejari Karo Diungkap Hinca di DPR

MEDAN, SUMUT24.CO

Baca Juga:

• Soal Dugaan Intervensi Terhadap Kepala SPPG Padang Hulu, MA: Saya Hanya Klarifikasi Status PIC
• Aktifis APK-SU Desak Kejatisu untuk Memeriksa Dugaan Korupsi dalam Pembangunan Pagar dan Tanah UIN-SU Desa Sena
• KAMAK Desak Usut Dugaan Korupsi Rp 3,8 Miliar di Dinas PUTR Asahan, BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Jalan

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, , mengungkap dugaan adanya pemberian fasilitas berupa kendaraan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo kepada .

Hal itu disampaikan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama yang membahas kasus , eks terdakwa dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Dalam forum tersebut, Hinca menyebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, , bersama jajarannya diduga menerima sejumlah kendaraan dari Bupati Karo, .

"Mobil yang dipakai Kajari itu Toyota Kijang Innova BK 1094 S. Selain itu ada Nissan Grand Livina BK 1089 S, Toyota Fortuner BK 1180 S, dan beberapa unit lainnya," ujar Hinca dalam rapat.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan dalam RDPU, mengingat pentingnya independensi aparat penegak hukum dari potensi konflik kepentingan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kejari Karo maupun Pemkab Karo terkait dugaan tersebut.

Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dan menjadi perhatian publik, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di daerah. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Soal Dugaan Intervensi Terhadap Kepala SPPG Padang Hulu, MA: Saya Hanya Klarifikasi Status PIC

Aktifis APK-SU Desak Kejatisu untuk Memeriksa Dugaan Korupsi dalam Pembangunan Pagar dan Tanah UIN-SU Desa Sena

KAMAK Desak Usut Dugaan Korupsi Rp 3,8 Miliar di Dinas PUTR Asahan, BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Jalan

Kasus OTT 4 Aktivis di Padangsidimpuan: Terkuak Dugaan suap ASN, Percakapan WhatsApp Jadi Bukti Baru

Dugaan Korupsi Rp 1,6 Miliar di Dinas P2KB Labura, Gubsu Diminta Nonaktifkan M Suib

AMPD Lakukan Aksi Lemahnya Pengawasan Inspektorat Serta Laporkan Dinas Kesehatan ke Kejaksaan Asahan