Aktifis APK-SU Desak Kejatisu untuk Memeriksa Dugaan Korupsi dalam Pembangunan Pagar dan Tanah UIN-SU Desa Sena

Medan – Aliansi Peduli Keadilan Sumatera Utara (APK-SU) mengungkapkan kecaman keras terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan pagar dan tanah milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) di Desa Sena, yang diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp. 28 miliar.

Baca Juga:

• Dugaan Pungli di RSUD HAMS Kisaran , 66 Peserta Magang Ditarik Rp100 Ribu per ID Card
• FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!
• Sutrisno Pangaribuan: Jangan Hanya Geledah BPN! Kejatisu Harus Ungkap Dugaan Permainan Ganti Rugi Lahan Tol Medan–Binjai

Aktifis APK-SU mengingatkan bahwa proyek tersebut seharusnya dipantau dengan ketat oleh pihak berwenang, termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Taufik Hidayat, Koordinator Lapangan (Korlap) APK-SU, menyatakan bahwa aksi protes yang digelar pihaknya pada hari ini, 11 November 2025, merupakan bentuk desakan agar UIN-SU tidak terjerumus dalam tindak pidana korupsi.

"Kami mendukung penuh pembangunan kampus UIN-SU, tetapi kami tidak ingin pembangunan gedung UIN-SU dijadikan lahan untuk memperkaya diri sendiri melalui tindak pidana korupsi," ujar Taufik dalam orasinya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta Kejati Sumut untuk segera membentuk tim penyelidikan khusus guna memeriksa proses pembangunan pagar dan penggantian rugi atas tanah yang menjadi milik UIN-SU.

Taufik juga menekankan pentingnya Kejati Sumut memeriksa siapa sebenarnya pemilik tanah yang terlibat dalam proyek ini, karena hal tersebut sangat relevan untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aksi tersebut tidak hanya menyoroti masalah pembangunan pagar dan tanah, tetapi juga terkait dengan proyek besar lainnya, yakni pembangunan Kampus V UIN-SU. APK-SU mendesak pihak rektorat untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai lokasi pembangunan dan status kepemilikan tanah, serta proses pengadaan tanah tersebut.

"Kami menduga rencana pembangunan Kampus V UIN-SU hanya menjadi lahan untuk memperkaya diri sendiri, dan kami meminta agar pagar tersebut dibongkar jika memang pembangunan Kampus V UIN-SU tidak ingin kembali mangkrak seperti pembangunan gedung di Kampus II UIN-SU," ujar Taufik.

Selain itu, APK-SU juga menduga adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam menerima fee dari pengerjaan proyek tersebut. "Kami tidak ingin melihat adanya pihak-pihak yang menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi," tambah Taufik. Ia juga mengingatkan agar rektorat UIN-SU segera melakukan klarifikasi terkait dugaan tersebut.

Di akhir aksi, Taufik menegaskan bahwa tujuan utama APK-SU bukanlah untuk merusak citra UIN-SU, melainkan untuk menjaga marwah dan kehormatan kampus berbasis Islam tersebut. "Kami cinta UIN-SU dan kami ingin agar kampus ini tetap bersih dari praktik korupsi.

Kami tidak ingin ada oknum yang menzolimi UIN-SU dengan menjadikan pembangunan kampus sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri," kata Taufik.

Aksi yang digelar oleh APK-SU ini merupakan kelanjutan dari serangkaian protes terkait pembangunan yang dianggap tidak transparan dan berpotensi merugikan negara.

APK-SU berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menindaklanjuti kasus ini dan memastikan agar tidak ada tindakan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembangunan yang melibatkan UIN-SU.

Sebagai informasi, APK-SU adalah organisasi yang berkomitmen untuk mengawal keadilan dan transparansi di Sumatera Utara, dengan fokus pada pengawasan pembangunan dan pencegahan korupsi.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dugaan Pungli di RSUD HAMS Kisaran , 66 Peserta Magang Ditarik Rp100 Ribu per ID Card

FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!

Sutrisno Pangaribuan: Jangan Hanya Geledah BPN! Kejatisu Harus Ungkap Dugaan Permainan Ganti Rugi Lahan Tol Medan–Binjai

Desa Ledong Barat Bersinar Menuju Desa Percontohan Antikorupsi KPK, Wakil Bupati Asahan : Ini Amanah Harus Dijaga

Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

LPSH Surati Kejagung Terkait Korupsi Rp 52,5 Miliar Dana Hibah KONI Asahan Dianggap "Bola Pingpong", Diminta Segera Diusut Tuntas