Terkait Sengketa Lahan 500 Hektare di Damak Urat, APK Kebun Silau Dunia Tegaskan Miliki Dokumen Sah

Sergai |sumut24.co -

Baca Juga:

• Sengketa Lahan Belum Usai, Petani Plasma Kelompok 80 Minta Kapolri Tutup Pengoperasian PT DMK
• DPC AWI Kota Medan Angkat Bicara Terkait Pengunjung THM Helen's Bergelimpangan, Busor : Jangan Diabaikan dan Harus Ditangani
• Sengketa Lahan SMAN 5 Pematangsiantar, Bobby Nasution dan Sekolah Sepakati Relokasi Jadi Solusi

Terkait sengketa lahan seluas sekitar 500 hektare antara masyarakat dengan pihak PTPN IV Regional I Kebun Silau Dunia yang berlokasi di Afdeling I, Desa Damak Urat, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), manajemen Kebun Silau Dunia memberikan keterangan resmi.

Asisten Personalia Kebun (APK) Kebun Silau Dunia, Darma Bakti Tambunan, S.H., menegaskan bahwa pihak perusahaan memiliki alas hak yang sah dan izin otentik atas lahan yang disengketakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Darma Bakti saat memberikan keterangan pers yang berlangsung di Operating Room (OR) Kebun Silau Dunia, Jumat (30/1/2026). Ia didampingi oleh Askep Rayon A Zulkarnain, SP, serta Asisten Afdeling I Gading Jonatan Parapat, STP.

"Ini merupakan perkara perdata Nomor 3 Tahun 2026, di mana Rudi Purba dan kawan-kawan telah mendaftarkan gugatan perdata terhadap objek lahan yang berada di wilayah PTPN IV Regional I Kebun Silau Dunia," ujar Darma Bakti.

Ia menegaskan bahwa Kebun Silau Dunia memiliki perizinan yang otentik dan dokumen yang sah secara hukum, termasuk Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan bukti resmi hak perusahaan untuk mengusahakan lahan tersebut.

Lebih lanjut, Darma Bakti menyampaikan bahwa pihaknya menjunjung tinggi serta menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Sei Rampah.

"Kami tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berharap perkara ini dapat diselesaikan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah preventif yang dilakukan di lapangan dalam rangka pengamanan, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) antara pihak penggugat dan tergugat. Langkah tersebut dinilai penting agar proses produksi perusahaan tidak sampai mengalami stagnasi.

Darma Bakti berharap sengketa yang terjadi murni dipahami sebagai perkara perdata yang tengah berproses di pengadilan dan tidak berkembang menjadi isu-isu negatif, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan dokumen perusahaan.

"Sesuai alas hak yang kami miliki, seluruh dokumen perusahaan adalah otentik dan sah secara hukum. Kami akan tetap menjalankan seluruh aktivitas sesuai regulasi yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa manajemen Kebun Silau Dunia tetap bersikap objektif dan terbuka dalam menyikapi permasalahan ini. Pihaknya juga mengapresiasi adanya klarifikasi dari berbagai pihak, sehingga baik penggugat maupun tergugat dapat bersama-sama menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung.

Dijelaskan Darma Bakti, sidang pertama atas gugatan kedua yang digelar pada 29 Januari 2026 masih berada pada tahap pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen para pihak.

Akibat sengketa tersebut, perusahaan mengaku mengalami kerugian yang cukup signifikan. Produksi harian yang sebelumnya dapat mencapai 30 ton per hari kini mengalami penurunan menjadi sekitar 20 ton per hari, atau berkurang sekitar 10 ton per hari.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, manajemen Kebun Silau Dunia telah mengambil sejumlah langkah, di antaranya berkoordinasi dengan Kantor Regional I Medan, pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terkait penggalian produksi, serta melakukan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) bersama aparat kepolisian, baik dari Polda Sumatera Utara, Polres Tebing Tinggi, maupun Polsek setempat.

Selain itu, perusahaan juga berkoordinasi dengan kebun dan unit se-1GS1 untuk bantuan tenaga pengamanan internal (Satpam) serta pengamanan eksternal melalui skema Bantuan Kendali Operasi (BKO).

"Pada prinsipnya, manajemen Kebun Silau Dunia terbuka untuk dialog dan komunikasi yang konstruktif. Namun tentu dialog tersebut harus berada dalam koridor hukum yang berlaku," pungkas Darma Bakti.

Sementara itu, secara terpisah, Humas PN Sei Rampah Nardon Sianturi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan bahwa perkara sengketa lahan tersebut telah didaftarkan sebanyak dua kali.

"Pendaftaran pertama dilakukan pada Desember 2025, namun dicabut untuk perbaikan gugatan. Pendaftaran kedua dilakukan pada Januari 2026, dan sidang pertama yang digelar kemarin (29 Januari 2026) masih dalam tahap pemeriksaan kelengkapan para pihak," tulis Nardon Sianturi. (Fani)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sengketa Lahan Belum Usai, Petani Plasma Kelompok 80 Minta Kapolri Tutup Pengoperasian PT DMK

DPC AWI Kota Medan Angkat Bicara Terkait Pengunjung THM Helen's Bergelimpangan, Busor : Jangan Diabaikan dan Harus Ditangani

Sengketa Lahan SMAN 5 Pematangsiantar, Bobby Nasution dan Sekolah Sepakati Relokasi Jadi Solusi

Belum Lama Menjabat, Kanit Reskrim Polsek Perbaungan IPTU Tri Pranata Purba Langsung Ungkap Kasus Curat

Wali Kota Tinjau Lahan 20 Hektare, 1.133 Hunian Tetap Siap Dibangun di Padangsidimpuan pada 2026

Mantan Ketua, Bambang Siswanto dan Agus Ramanda Jelaskan Raibnya Gedung/Kantor DPD KNPI Asahan