Hari HAM Sedunia, 400 Warga Nasib Hukumnya Masih Digantung

Hari HAM Sedunia, 400 Warga Nasib Hukumnya Masih Digantung

Baca Juga:

• Polres Asahan Peringati HUT Bhayangkara Ke 80, Doa Bersama Lintas Agama Dan Berbagi Uuntuk Sesama
• Polres Asahan Peringati HUT Bhayangkara Ke 80, Doa Bersama Lintas Agama Dan Berbagi Uuntuk Sesama
• PLN UIP SBU Peringati Hari Raya Idul Adha 1447 H Dengan Pemotongan Hewan Kurban, Wujudkan Semangat Berbagi Dan Kepedulian Sosial

Catatan Arief Gunawan, Peneliti Merdeka Institute / Dewan Pakar JMSI

Jakarta | SUMUT24.co
Momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia setiap 10 Desember seharusnya bukan sekadar seremoni. Hal itu disampaikan Peneliti Merdeka Institute sekaligus Anggota Dewan Pakar JMSI, Arief Gunawan, yang menegaskan bahwa peringatan ini harus menjadi pengingat atas berbagai pelanggaran dan ketidakadilan yang masih dialami warga negara.

Menurut Arief, Indonesia membutuhkan ruang aman bagi warganya, bukan pembiaran terhadap praktik politisasi hukum. "Ini saatnya mengingat mereka yang suaranya dibungkam, haknya dirampas, dan keadilan yang tidak kunjung datang," tegasnya.

400 Orang Tersangkut Kasus, Status Hukum Menggantung

Arief menyoroti pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang belum lama ini mengungkap adanya sekitar 400 orang berstatus tersangka namun kasusnya tidak pernah tuntas—tidak disidangkan dan tidak dihentikan.

Kondisi tersebut, kata Arief, merupakan bentuk pelanggaran HAM karena menempatkan warga dalam ketidakpastian hukum, bahkan menjadi sasaran opini publik tanpa kesempatan memperoleh keadilan.

Konstitusi Tegaskan Kepastian Hukum

Arief mengingatkan bahwa UUD 1945 secara tegas menjamin hak-hak dasar warga negara:

Pasal 28E menegaskan kebebasan hak-hak sipil warga.

Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang wajib memberikan perlakuan adil serta kepastian hukum.

Pasal 28I ayat (4) menegaskan perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara.

Arief juga mengutip prinsip universal penegakan hukum:

"Justice delayed is justice denied" — keadilan yang ditunda sama dengan ketidakadilan.

"Sunrise and sunset principle" — hukum harus memberikan kepastian dalam batas waktu yang wajar.

"Negara seharusnya memberi sanksi kepada pejabat yang semena-mena menetapkan status tersangka. Bukan malah memberi mereka kenaikan jabatan," kritik Arief.

Pertanyaan untuk Negara

Arief menutup catatannya dengan mempertanyakan keadilan bagi ratusan warga yang masih hidup dalam ketidakpastian hukum.

"Sudah adilkah membiarkan 400 warga negara Indonesia hidup dalam situasi tanpa kepastian hukum, berstatus tersangka tetapi kasusnya tidak pernah dituntaskan, bahkan ada di antaranya yang pernah berjasa bagi negara?" ujarnya.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Asahan Peringati HUT Bhayangkara Ke 80, Doa Bersama Lintas Agama Dan Berbagi Uuntuk Sesama

Polres Asahan Peringati HUT Bhayangkara Ke 80, Doa Bersama Lintas Agama Dan Berbagi Uuntuk Sesama

PLN UIP SBU Peringati Hari Raya Idul Adha 1447 H Dengan Pemotongan Hewan Kurban, Wujudkan Semangat Berbagi Dan Kepedulian Sosial

Peringatan Hari Lahirnya Pancasila,Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara

Zuhari Resmi Pimpin SMSI Sergai Periode 2026–2029, Tegaskan Komitmen Bangun Sinergi dan Profesionalisme Media

Hari Pers Dunia: Kasus Kadri Amin dan Ancaman Ekosistem Pers