Walikota Padangsidimpuan Sampaikan Nota Pengantar Rancangan P-APBD 2025

sumut24.co -Padangsidimpuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Sidang Paripurna penyampaian Nota Keuangan serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis, 25 September 2025, di Gedung Paripurna DPRD.

Baca Juga:

• Wali Kota didampingi Ketua TP PKK menghadiri Festival Rakyat dan Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026
• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025
• Wali Kota diwakili Sekda membuka kegiatan Siantar Car Free Day di kawasan Lapangan Adam Malik

Rapat yang berlangsung khidmat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh Nasution, S.Ak, didampingi Wakil Ketua DPRD Hj. Taty Ariani Tambunan, SH. Hadir pula Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letman, S.K.M., M.Kes., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt. Sekretaris Daerah, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD menegaskan bahwa sidang paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.

"Sidang paripurna ini adalah wujud komitmen DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran secara transparan dan akuntabel. Bersama pemerintah daerah, kita berupaya menyempurnakan APBD 2025 agar pembangunan daerah lebih optimal," terang Srifitrah Munawaroh Nasution.

Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunte, dalam nota pengantar menyampaikan bahwa Rancangan Perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, arahan pemerintah pusat, serta kebutuhan nyata masyarakat.

Ia menekankan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi.

"APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perubahan ini menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas, dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat," tegasnya.

Dalam rancangan perubahan tersebut, terdapat beberapa penyesuaian penting, di antaranya:

- Pendapatan Daerah: dari Rp922,16 miliar menjadi Rp865,98 miliar, dipengaruhi turunnya pendapatan transfer.

- Belanja Daerah: dari Rp947,66 miliar menjadi Rp869,70 miliar, dengan penyesuaian pada belanja operasi dan belanja modal

- Pembiayaan Netto: dari Rp25,5 miliar menjadi Rp3,72 miliar.

Adapun tiga sektor utama tetap menjadi prioritas meski mengalami pengurangan alokasi:

1. Pendidikan & SDM: Rp259,84 miliar (29,88% dari total belanja).

2. Kesehatan: Rp197,45 miliar (22,70%).

3. Infrastruktur: Rp210,60 miliar (24,22%).

Walikota menambahkan bahwa langkah ini diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan pendapatan daerah serta kondisi ekonomi regional dan nasional yang masih penuh tantangan.

Sidang paripurna kemudian ditutup oleh Ketua DPRD dengan menyampaikan agenda berikutnya.

"Setelah penyampaian nota pengantar keuangan ini, telah didengarkan juga pandangan umum dari empat fraksi DPRD. Agenda selanjutnya adalah jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi yang akan dilaksanakan malam ini pada pukul 20.00 WIB," ungkap Ketua DPRD.(zal)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota didampingi Ketua TP PKK menghadiri Festival Rakyat dan Nobar Bola Gembira Piala Dunia 2026

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Wali Kota diwakili Sekda membuka kegiatan Siantar Car Free Day di kawasan Lapangan Adam Malik

Wali Kota membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di UPTD SD Negeri 122332

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Dorong Lulusan Pertanian UNA Berkontribusi pada Ketahanan Pangan

Wali Kota Tanjungbalai Dorong Kolaborasi dengan Badan Mutu KKP, Perkuat Jaminan Mutu Hasil Perikanan