Distribusi BBM Medan dan Sumut Macet Total Akibat PHK Massal Sopir Vendor

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Perkuat UHC di Nias Barat dengan Kolaborasi
• Wagub Surya: Majukan Pendidikan Nias Barat Butuh Kolaborasi Semua Pihak
• Berkantor di Nias, Bobby Nasution Pastikan Keluhan Warga Langsung Ditangani

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Medan dan berbagai wilayah di Sumatera Utara belakangan ini memicu kepanikan warga. Pemandangan antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi hal yang lumrah dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, tidak sedikit SPBU yang terpaksa memasang papan pengumuman bertuliskan "Maaf BBM Habis" karena kehabisan pasokan.

Menanggapi situasi krusial ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekosongan stok di kilang. Pihak berwenang mengklaim bahwa ketersediaan BBM di depot sebenarnya aman dan mencukupi. Masalah utama yang menjadi biang kerok dari kelumpuhan ini adalah mandeknya jalur distribusi secara total dari Fuel Terminal Medan menuju lembaga penyalur.

Berdasarkan koordinasi langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, M. Dedi Jaminsyah Putra Harahap, dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, diketahui bahwa akar masalah bersumber dari pemecatan massal atau PHK terhadap ratusan sopir truk tangki BBM. Ketika ratusan pengemudi ini diberhentikan secara serentak, manajemen tidak menyediakan kru pengganti yang siap beroperasi. Akibatnya, puluhan truk tangki BBM hanya terparkir di depot dan tidak beroperasi, yang kemudian memicu efek domino hingga menyebabkan kelangkaan pasokan di Medan, Binjai, Deli Serdang, bahkan hingga ke sebagian wilayah Aceh.

Pihak Pertamina memberikan klarifikasi bahwa para sopir truk tangki yang terkena dampak tersebut bukanlah karyawan langsung dari Pertamina. Mereka merupakan pekerja di bawah naungan Vendor Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan (4P) yang menjadi mitra resmi dari Pertamina Patra Niaga. Dengan demikian, kebijakan pemberhentian massal tersebut sepenuhnya merupakan langkah internal dari manajemen vendor yang bersangkutan.

Mengenai alasan di balik keputusan ekstrem tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan bahwa saat ini vendor resmi pengangkut BBM sedang melakukan proses pembenahan manajemen sopir armada. Merujuk pada pola kasus serupa yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, istilah pembenahan manajemen ini biasanya mencakup evaluasi kinerja massal terhadap sopir yang indisipliner, restrukturisasi atau pengurangan sub-vendor yang dinilai kurang produktif, hingga proses seleksi ulang bagi para pengemudi.

Meskipun langkah evaluasi internal dan restrukturisasi tersebut merupakan hak penuh dari pihak vendor demi meningkatkan kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengingatkan dengan tegas agar kebijakan korporasi tidak mengorbankan kepentingan publik. Proses pembenahan internal seharusnya dibarengi dengan rencana mitigasi yang matang, seperti menyiapkan sopir cadangan, agar distribusi komoditas energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak tersendat dan aktivitas ekonomi warga tidak lumpuh total. Red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pemprov Sumut Perkuat UHC di Nias Barat dengan Kolaborasi

Wagub Surya: Majukan Pendidikan Nias Barat Butuh Kolaborasi Semua Pihak

Berkantor di Nias, Bobby Nasution Pastikan Keluhan Warga Langsung Ditangani

Bobby Nasution Lepas 1.179 Pramuka Sumut ke Jamnas XII, Pesan Jaga Nama Baik Daerah

Kembali Berkantor di Kepulauan Nias, Wagub Surya Pastikan Pembangunan Pemprov Sumut Berjalan Sesuai Rencana

Gubernur Bobby Nasution Minta Kepala Daerah se-Kepulauan Nias Percepat Usulan BKP 2027