SDUWHV, Bukan Sekadar Visa, Ini Soal Harapan dan Keadilan

Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

Baca Juga:

• Visa Turis, Judi Online, dan Generasi yang Terancam: Alarm Kedaulatan Digital Indonesia
• Ketika Bebas Visa Menjadi Celah Judi Online: Alarm Baru Kedaulatan Digital Indonesia
• Jebakan "Visa Turis" dan Ilusi Keamanan Digital: Belajar dari Ratusan WNA Pelaku Judol

Minggu lalu, seorang kawan datang dari Medan, Sumatera Utara, menemui saya di Jakarta. Ia datang bersama putranya. Perjalanan itu tampaknya dipersiapkan secara khusus. Bukan sekadar pertemuan antarkawan, bukan pula kunjungan biasa untuk melepas rindu.

Ada sebuah harapan yang mereka bawa dari Medan.

Putranya ingin pergi ke Australia. Bukan untuk berlibur semata, melainkan untuk bekerja, belajar hidup mandiri, memperluas pengalaman, dan mengenal dunia melalui program Work and Holiday Visa atau WHV.

Namun, sebelum dapat mengajukan visa kepada Pemerintah Australia, anak muda itu membutuhkan Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa atau SDUWHV yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dari cara sang ayah berbicara, saya dapat merasakan betapa pentingnya kesempatan tersebut bagi keluarga mereka. Ada kebanggaan, harapan, sekaligus kecemasan. Seorang ayah ingin memastikan anaknya mendapat kesempatan terbaik. Sang anak sendiri tampak bersemangat, tetapi memahami bahwa jalan menuju Australia tidak sederhana.

Ia harus bersaing dengan ribuan anak muda Indonesia yang membawa mimpi serupa.

Pertemuan itulah yang membuat saya ingin menulis tentang SDUWHV. Sebab, di balik istilah administratif yang terdengar kaku itu, sesungguhnya terdapat cerita tentang masa depan anak muda, pengorbanan keluarga, keberanian untuk merantau, dan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Masalah SDUWHV bukan perkara baru. Isu ini telah ramai sejak urusan keimigrasian masih berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum kemudian berdiri menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan seperti sekarang.

Akar persoalannya jelas: kuota yang tersedia terbatas, sedangkan minat masyarakat sangat besar.

Australia menyediakan sekitar 5.000 tempat setiap tahun bagi warga Indonesia untuk mengikuti program WHV. Jumlah itu penting karena setara dengan kuota yang diberikan kepada China. Pemerintah Australia juga menegaskan bahwa kuota Indonesia akan dipertahankan karena WHV dipandang sebagai bagian dari pertukaran budaya dan penguatan hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Namun, lima ribu tempat tentu terasa sangat sempit ketika berhadapan dengan antusiasme anak muda dari seluruh Indonesia.

Setiap kali pendaftaran SDUWHV dibuka, ribuan orang mengakses sistem dalam waktu hampir bersamaan. Angka trafik dan percobaan masuk ke laman pendaftaran bahkan kerap disebut mendekati satu juta, meskipun angka akses sistem tentu harus dibedakan dari jumlah pemohon unik yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Suasana pendaftaran kemudian dikenal luas sebagai "war SDUWHV".

Istilah "war" bukan muncul tanpa alasan. Para pemohon bersiap sejak sebelum pendaftaran dibuka. Laptop, telepon genggam, jaringan internet, dan dokumen diperiksa berulang kali. Ketika waktu pendaftaran tiba, mereka berlomba mengisi data, mengunggah dokumen, dan menekan tombol pengajuan secepat mungkin.

Sebagian berhasil masuk. Sebagian lainnya mendapati halaman yang lambat, sistem yang sulit diakses, dokumen yang gagal terunggah, atau tombol yang tidak merespons. Ada pula yang sudah mempersiapkan segala sesuatu selama berbulan-bulan, tetapi kehilangan kesempatan hanya karena koneksi internetnya terlambat beberapa detik.

Dalam situasi seperti itu, kekecewaan tidak dapat dianggap sekadar kekalahan dalam sebuah perlombaan digital. Di belakang setiap akun pendaftar ada waktu yang dikorbankan, biaya yang dikeluarkan, dan harapan keluarga yang dipertaruhkan.

Karena itu, kita perlu bertanya: apakah mekanisme siapa cepat dia dapat benar-benar merupakan cara paling adil untuk membagikan kesempatan yang sangat terbatas?

Secara formal, semua orang memang memulai pada waktu yang sama. Namun, dalam kenyataan, mereka tidak berangkat dari kondisi yang setara.

Pemohon di kota besar mungkin memiliki jaringan internet cepat, perangkat yang lebih baik, ruang kerja yang nyaman, serta kemampuan menggunakan teknologi secara lebih terampil. Sementara itu, pemohon di daerah dapat menghadapi kualitas sinyal yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, atau gangguan listrik.

Ada yang dapat membuka laman pendaftaran melalui beberapa perangkat sekaligus. Ada yang hanya memiliki satu telepon genggam. Ada pula yang kemudian tergoda menggunakan jasa pihak ketiga, joki, atau orang yang mengaku memiliki akses khusus.

Akibatnya, kecepatan internet perlahan berubah menjadi penentu kesempatan. Padahal, kualitas jaringan tidak menggambarkan kesiapan seseorang mengikuti pertukaran budaya. Kecepatan menekan tombol juga tidak mencerminkan kemampuan bahasa, kematangan emosional, daya tahan, integritas, atau kemampuan beradaptasi di negara lain.

Persoalan menjadi lebih berat karena biaya WHV terus meningkat.

Mulai 1 Juli 2026, Australia menaikkan biaya permohonan pertama WHV dari 670 menjadi 840 dollar Australia, sekitar Rp10,5 juta. Untuk permohonan tahun kedua atau ketiga, biayanya meningkat menjadi 1.000 dollar Australia.

Calon peserta juga harus menyiapkan biaya paspor, tes bahasa Inggris, pemeriksaan kesehatan, tiket, akomodasi awal, dan bukti dana sekitar 5.000 dollar Australia. Dengan demikian, WHV bukan program yang dapat diikuti tanpa persiapan finansial yang matang.

Ketika biaya semakin tinggi dan kuota tetap terbatas, tuntutan terhadap keadilan proses seharusnya juga meningkat.

Indonesia memang tidak menentukan besarnya tarif visa Australia. Namun, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pintu awal menuju program tersebut tidak dikuasai oleh mereka yang memiliki perangkat paling canggih, jaringan paling cepat, atau kemampuan membayar joki.

Di sinilah sistem undian elektronik atau ballot layak dipertimbangkan secara serius.

Pendaftaran dapat dibuka selama tujuh hingga 14 hari. Selama masuk dalam periode tersebut, setiap pemohon mempunyai peluang yang sama. Tidak perlu lagi berjaga sejak dini hari atau berdesakan mengakses sistem pada detik pertama.

Setelah pendaftaran ditutup, sistem melakukan pemeriksaan awal terhadap identitas dan persyaratan dasar. Hanya pemohon yang memenuhi ketentuan administratif yang masuk dalam proses undian.

Yang diundi bukan kelayakan memperoleh visa. Yang diundi adalah kesempatan untuk melanjutkan proses di antara mereka yang telah memenuhi persyaratan. Keputusan akhir mengenai visa tetap menjadi kewenangan Pemerintah Australia.

Sistem tersebut harus dilengkapi verifikasi NIK, nomor paspor, pengenalan wajah, dan pencegahan akun ganda. Proses pengundian perlu disaksikan lembaga pengawas, dapat diaudit, serta didukung dashboard publik yang menjelaskan jumlah peserta, tahapan seleksi, dan hasilnya tanpa membuka data pribadi.

Daftar cadangan juga perlu disiapkan. Jika peserta terpilih mengundurkan diri atau gagal melengkapi persyaratan, kesempatannya dapat diberikan kepada peserta berikutnya. Dengan demikian, kuota tidak terbuang dan proses tetap transparan.

Sistem undian memang tidak dapat membuat semua orang memperoleh tempat. Selama jumlah peminat lebih besar daripada kuota, akan selalu ada yang belum beruntung. Namun, setidaknya mereka kalah dalam proses yang setara, bukan karena sinyal lebih lemah atau perangkat lebih lambat.

Kisah kawan saya dari Medan dan putranya hanyalah satu dari ribuan cerita. Di berbagai daerah, ada orang tua yang menabung, anak muda yang belajar bahasa Inggris, dan keluarga yang berharap WHV dapat menjadi jalan untuk membangun kemandirian.

Negara tidak dapat menjamin setiap mimpi menjadi kenyataan. Namun, negara dapat memastikan bahwa setiap mimpi memperoleh kesempatan yang adil untuk diperjuangkan.

SDUWHV bukan sekadar surat dukungan. WHV bukan sekadar visa. Di baliknya terdapat harapan anak muda Indonesia untuk melangkah lebih jauh.

Karena itu, transformasi dari "war SDUWHV" menuju sistem yang lebih transparan dan berkeadilan bukan hanya perubahan teknis. Ia adalah perubahan cara negara memperlakukan warganya: bukan berdasarkan siapa yang paling cepat, melainkan dengan memastikan bahwa siapa pun yang memenuhi syarat memperoleh peluang yang sama.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Visa Turis, Judi Online, dan Generasi yang Terancam: Alarm Kedaulatan Digital Indonesia

Ketika Bebas Visa Menjadi Celah Judi Online: Alarm Baru Kedaulatan Digital Indonesia

Jebakan "Visa Turis" dan Ilusi Keamanan Digital: Belajar dari Ratusan WNA Pelaku Judol

Golden Visa: Investasi dan Pilar Kedaulatan Negara

Calling Visa Bagi Warga Negara Israel: Pengawasan Optimal terhadap Warga Negara dari Negara Rentan

Golden Visa Melonjak, Indonesia Makin Seksi*