Pemko Tanjungbalai Siap Dukung Sertifikasi Mutu Perikanan Gratis, Perkuat Daya Saing Produk Kelautan

sumut24.co -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungbalai Asahan dalam mengoptimalkan layanan sertifikasi jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan guna mendukung program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca Juga:

• DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025
• Rico Waas Ikuti Rakor Monitoring dan Asistensi Penggunaan TKD Tambahan
• Pemko Medan Dukung Penuh Transisi Sekolah Rakyat Permanen

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, saat mewakili Wali Kota membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7).

Forum tersebut dihadiri Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan Aan Fibro Widodo, unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Bea Cukai Teluk Nibung, BPOM, KPPN, instansi terkait, pelaku usaha perikanan, UMKM, akademisi, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Nurmalini menegaskan Pemko Tanjungbalai mendukung penuh program prioritas nasional KKP, termasuk Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan sektor perikanan daerah.

"Pemko Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi dengan BPPMHKP serta seluruh stakeholder dalam menyukseskan program prioritas nasional tersebut," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi pelayanan sertifikasi agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan, dan tepat sasaran.

"Di era digitalisasi saat ini, birokrasi harus semakin sederhana sehingga masyarakat maupun eksportir tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi sertifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, Aan Fibro Widodo, mengatakan forum konsultasi publik menjadi wadah untuk menyerap masukan dari masyarakat sekaligus memastikan standar pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Menurutnya, Badan Mutu KKP memiliki mandat strategis memberikan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan serta perikanan dari hulu hingga hilir guna meningkatkan daya saing produk Indonesia.

"Sertifikasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing, dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia," jelas Aan.

Aan menegaskan seluruh layanan sembilan jenis sertifikasi mutu yang disediakan Badan Mutu KKP dapat diakses pelaku usaha secara gratis tanpa dipungut biaya.

"Seluruh layanan sertifikasi diberikan dengan biaya nol rupiah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan mempermudah pelaku usaha mengembangkan sektor perikanan dari hulu hingga hilir," katanya.

Ia menambahkan, potensi sektor perikanan di Tanjungbalai dan sekitarnya masih sangat besar, baik di bidang budidaya maupun pengolahan hasil perikanan.

Karena itu, dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar program prioritas KKP berjalan optimal.

Usai pemaparan materi, forum berlangsung interaktif. Sejumlah pelaku usaha menyampaikan berbagai masukan, mulai dari kebutuhan pendampingan sertifikasi hingga persoalan pemasaran hasil budidaya ikan.

Perwakilan CV Maju Bersama berharap BPPMHKP dapat membantu membuka akses pemasaran hasil budidaya ikan yang saat ini masih mengalami kendala.

Sementara Kisaran Aquaculture menyatakan siap berkolaborasi dalam memperluas pemasaran produk perikanan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder dalam meningkatkan kualitas, keamanan, serta daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia.(eko)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Tanjungbalai Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025

Rico Waas Ikuti Rakor Monitoring dan Asistensi Penggunaan TKD Tambahan

Pemko Medan Dukung Penuh Transisi Sekolah Rakyat Permanen

Tutup Turnamen Padel, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Jadikan Semangat Olahraga Sebagai Energi Baru Membangun Medan

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Fadly Abdina Dorong Lulusan Pertanian UNA Berkontribusi pada Ketahanan Pangan

Wali Kota Tanjungbalai Dorong Kolaborasi dengan Badan Mutu KKP, Perkuat Jaminan Mutu Hasil Perikanan