APRB-SU Desak KPK Periksa Gibson Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Drainase Kota Medan

Baca Juga:

• Terobosan Hukum Baru! PT Medan Jadi Pengadilan Tinggi Pertama Periksa Saksi Langsung di Tingkat Banding
• Kadis SDABMBK Deli Serdang Bantah Fondasi Jembatan Rusak, Tegaskan Struktur Utama Aman
• KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Jakarta —Aliansi Pemuda Rakyat Bersatu Sumatera Utara (APRB-SU) hari ini menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta Selatan. Aksi ini merupakan bentuk kegelisahan dan kemarahan publik atas lambannya penindakan hukum terhadap dugaan korupsi proyek drainase di Kota Medan yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Gibson Panjaitan, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.

Aksi ini juga merupakan kelanjutan dari sikap APRB-SU yang sejak awal mendukung penuh langkah KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Topan Obaja Ginting, eks Kadis PUPR Sumatera Utara. Namun APRB-SU menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada satu individu atau satu instansi saja.

> "KPK jangan hanya berhenti di Topan Obaja Ginting. Tangkap satu, bongkar semua! Kami meyakini bahwa korupsi dalam proyek drainase di Medan adalah kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan melibatkan lebih dari satu tangan," tegas Koordinator APRB-SU, M. Tohar Pasaribu, dalam orasinya.

Menurut APRB-SU, Gibson Panjaitan memiliki posisi strategis saat proyek-proyek drainase bermasalah dijalankan. Saat itu, ia menjabat sebagai Kabid Drainase, dan kini justru berada di posisi puncak sebagai Plt. Kadis SDABMBK. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga mencatat adanya sejumlah penyimpangan dalam proyek drainase yang dikelola dinas tersebut pada periode 2022–2024, termasuk:
Proyek Drainase Stadion Teladan
Proyek Drainase Jalan HM Yamin
Proyek Drainase Jalan Sutomo

APRB-SU mengajukan tuntutan tegas:

1. KPK RI segera memanggil dan memeriksa Gibson Panjaitan atas dugaan keterlibatannya dalam proyek drainase bermasalah.

2. KPK memperluas penyelidikan ke dalam tubuh Dinas SDABMBK Kota Medan untuk membongkar potensi jaringan korupsi yang lebih luas.

3. Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Sumut, di bawah kepemimpinan Harli Siregar, harus aktif menindaklanjuti temuan LHP BPK RI.

4. Audit investigatif menyeluruh atas proyek drainase Kota Medan tahun anggaran 2022–2024 untuk mengetahui nilai kerugian negara dan penanggung jawabnya.

APRBSU juga menyoroti bahwa keberadaan LHP BPK bukan sekadar catatan administratif, melainkan dokumen hukum resmi yang seharusnya dijadikan dasar tindakan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

> "Jika KPK tidak bergerak, artinya ada pembiaran terhadap praktik korupsi yang sudah terbaca terang di laporan negara sendiri. Ini bisa menimbulkan krisis kepercayaan publik," tambah Tohar.

Lebih lanjut, APRB-SU memperingatkan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari KPK, maka mereka akan kembali turun ke Jakarta dengan kekuatan massa yang lebih besar.

> "Hari ini kami datang dengan perwakilan. Tapi jika minggu depan belum ada tindakan tegas, kami akan kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar dari seluruh penjuru Sumatera Utara. Kami tidak main-main! Ini soal nasib anggaran rakyat," tegasnya lantang.

APRBSU menegaskan bahwa aksi mereka bukan untuk menghukum siapa pun tanpa proses hukum, melainkan mendorong transparansi, pemeriksaan menyeluruh, dan supremasi hukum. Bila Gibson tidak terlibat, maka pemeriksaan akan membuktikannya. Tapi bila ia terlibat, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dan hanya dengan tindakan luar biasa pula kita bisa memberantasnya!"

"Periksa dan Panggil Gibson Panjaitan Sekarang Juga!"
"Bersihkan Dinas SDABMBK Kota Medan dari Jaringan Korupsi!".red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Terobosan Hukum Baru! PT Medan Jadi Pengadilan Tinggi Pertama Periksa Saksi Langsung di Tingkat Banding

Kadis SDABMBK Deli Serdang Bantah Fondasi Jembatan Rusak, Tegaskan Struktur Utama Aman

KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Dugaan Korupsi Rp 1,4 Miliar, Ketua KPU Sumut Didesak Diperiksa

KPK Dinilai Abaikan Perintah Hakim Soal Pemeriksaan Bobby, Kornas KAMAK Desak KPK Jangan Tebang Pilih dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

KAMAK Desak Kejatisu Tetapkan Pengembang Citraland dan Pejabat Daerah Jadi Tersangka