Barapaksi Soroti Proyek Jalan Rp1,28 Miliar di Sunggal: “Jangan Ada Pembiaran Jika Pekerjaan Tak Sesuai Spesifikasi”

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Janji, Kadis SDABMBK Khairul Azmi Bergerak Benahi Drainase Medan, FPPSU Siap Kolaborasi
• Proyek Jalan Rp1,28 Miliar Disorot, Kadis SDABMBK Deli Serdang: “Nanti Saya Check Dulu ke PPK”
• Kadis SDABMBK Deli Serdang Bantah Fondasi Jembatan Rusak, Tegaskan Struktur Utama Aman

DELISERDANG – Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S. Batubara, meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang segera turun tangan memeriksa proyek Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Horas, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal.

Sorotan itu mencuat menyusul adanya temuan di lapangan yang mengindikasikan pekerjaan rabat beton sepanjang kurang lebih 1,2 kilometer diduga tidak dikerjakan sesuai standar teknis.

Otti menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak hasil negosiasi sekitar Rp1,284 miliar.

"Kalau benar ada bagian pekerjaan yang sebelum pengecoran tidak dilakukan penggalian tanah, kemudian ada pekerjaan pengaspalan yang penimbunannya hanya menggunakan tanah dan bukan material yang sesuai spesifikasi, ini harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jalan yang cepat rusak," tegas Otti S. Batubara.

Menurutnya, proyek infrastruktur yang dibiayai APBD harus mengutamakan kualitas dan manfaat jangka panjang. Bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan secara administratif.

"Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, kualitas pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai baru selesai dikerjakan sudah rusak ketika dilintasi kendaraan," ujarnya.

Aspal Baru Tiga Hari Sudah Rusak

Otti juga menyoroti informasi bahwa pengaspalan sekitar 35 meter yang dikerjakan pada Senin (10/8/2026) disebut sudah mengalami kerusakan setelah dilintasi kendaraan, meski pekerjaan baru selesai beberapa hari.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pihak pengawas.

"Kalau faktanya memang baru tiga hari selesai kemudian sudah rusak, pertanyaannya sederhana: apakah materialnya sesuai, apakah lapisan dasarnya sesuai, dan apakah pelaksanaan pekerjaannya mengikuti spesifikasi dalam kontrak? Semua itu harus diperiksa secara teknis," katanya.

Ia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara visual, tetapi bila diperlukan melalui pengujian mutu oleh pihak yang kompeten.

Plang Proyek Harus Transparan

Selain mutu pekerjaan, Barapaksi juga mempertanyakan tidak terlihatnya plang proyek di lokasi.

Otti menegaskan, keterbukaan informasi mengenai proyek pemerintah merupakan bagian penting dari pengawasan publik.

"Jangan alergi terhadap transparansi. Masyarakat harus tahu siapa kontraktornya, berapa nilai proyeknya, berapa lama pengerjaannya dan berapa panjang jalan yang dikerjakan. Kalau proyek menggunakan APBD, masyarakat berhak mengetahui," tegasnya.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan, proyek Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Horas Sunggal tercatat dengan Kode Tender 10148795000, bersumber dari APBD Deli Serdang Tahun Anggaran 2026.

Nilai HPS paket tercatat Rp1.336.000.000, sementara pemenang tender adalah CV Karya Duta Kencana dengan penawaran Rp1.286.230.579,29 dan harga negosiasi Rp1.284.387.976,29.

Minta Inspektorat Turun Tangan

Otti meminta Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi proaktif melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut apabila temuan lapangan dapat dibuktikan.

"Kalau memang ada indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, lakukan pemeriksaan. Jangan tunggu sampai kerusakan semakin parah. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan pekerjaan yang berkualitas," katanya.

Ia juga meminta Dinas SDABMBK menjelaskan secara terbuka siapa konsultan pengawas atau pengawas lapangan proyek tersebut dan bagaimana hasil pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.

"Pengawas jangan hanya tanda tangan administrasi. Pengawas harus memastikan pekerjaan benar-benar sesuai kontrak. Kalau ada penyimpangan, harus dicatat dan diperbaiki," tegasnya.

Otti menambahkan, Barapaksi akan terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek yang menggunakan uang negara.

"Kami tidak menuduh siapa pun melakukan korupsi. Tetapi ketika ada dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, itu wajib diperiksa. Jangan sampai persoalan teknis dibiarkan dan kemudian berujung pada kerugian keuangan negara," pungkasnya.

Barapaksi menegaskan akan terus mengawal penggunaan APBD dan mendorong agar setiap dugaan penyimpangan proyek pemerintah diperiksa secara transparan dan profesional.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bukan Sekadar Janji, Kadis SDABMBK Khairul Azmi Bergerak Benahi Drainase Medan, FPPSU Siap Kolaborasi

Proyek Jalan Rp1,28 Miliar Disorot, Kadis SDABMBK Deli Serdang: “Nanti Saya Check Dulu ke PPK”

Kadis SDABMBK Deli Serdang Bantah Fondasi Jembatan Rusak, Tegaskan Struktur Utama Aman

APRB-SU Desak KPK Periksa Gibson Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Drainase Kota Medan

APRB Sumut Desak KPK Periksa Gibson Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Drainase SDABMBK Medan

Lembaga Korupsi Soroti Dugaan Kontrak Bodong Rp5 Miliar di Dinas SDABMBK Kota Medan