MTQ Nasional ke-XLI Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 di Pantai Cermin di Buka Secara Resmi Oleh Bupati.
MTQ Nasional keXLI Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 di Pantai Cermin di Buka Secara Resmi Oleh Bupati.
News
Baca Juga:
DELISERDANG – Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (Barapaksi), Otti S. Batubara, meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang segera turun tangan memeriksa proyek Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Horas, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal.
Sorotan itu mencuat menyusul adanya temuan di lapangan yang mengindikasikan pekerjaan rabat beton sepanjang kurang lebih 1,2 kilometer diduga tidak dikerjakan sesuai standar teknis.
Otti menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena proyek tersebut menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak hasil negosiasi sekitar Rp1,284 miliar.
"Kalau benar ada bagian pekerjaan yang sebelum pengecoran tidak dilakukan penggalian tanah, kemudian ada pekerjaan pengaspalan yang penimbunannya hanya menggunakan tanah dan bukan material yang sesuai spesifikasi, ini harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jalan yang cepat rusak," tegas Otti S. Batubara.
Menurutnya, proyek infrastruktur yang dibiayai APBD harus mengutamakan kualitas dan manfaat jangka panjang. Bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan secara administratif.
"Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, kualitas pekerjaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai baru selesai dikerjakan sudah rusak ketika dilintasi kendaraan," ujarnya.
Aspal Baru Tiga Hari Sudah Rusak
Otti juga menyoroti informasi bahwa pengaspalan sekitar 35 meter yang dikerjakan pada Senin (10/8/2026) disebut sudah mengalami kerusakan setelah dilintasi kendaraan, meski pekerjaan baru selesai beberapa hari.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pihak pengawas.
"Kalau faktanya memang baru tiga hari selesai kemudian sudah rusak, pertanyaannya sederhana: apakah materialnya sesuai, apakah lapisan dasarnya sesuai, dan apakah pelaksanaan pekerjaannya mengikuti spesifikasi dalam kontrak? Semua itu harus diperiksa secara teknis," katanya.
Ia meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara visual, tetapi bila diperlukan melalui pengujian mutu oleh pihak yang kompeten.
Plang Proyek Harus Transparan
Selain mutu pekerjaan, Barapaksi juga mempertanyakan tidak terlihatnya plang proyek di lokasi.
Otti menegaskan, keterbukaan informasi mengenai proyek pemerintah merupakan bagian penting dari pengawasan publik.
"Jangan alergi terhadap transparansi. Masyarakat harus tahu siapa kontraktornya, berapa nilai proyeknya, berapa lama pengerjaannya dan berapa panjang jalan yang dikerjakan. Kalau proyek menggunakan APBD, masyarakat berhak mengetahui," tegasnya.
Berdasarkan penelusuran data pengadaan, proyek Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Horas Sunggal tercatat dengan Kode Tender 10148795000, bersumber dari APBD Deli Serdang Tahun Anggaran 2026.
Nilai HPS paket tercatat Rp1.336.000.000, sementara pemenang tender adalah CV Karya Duta Kencana dengan penawaran Rp1.286.230.579,29 dan harga negosiasi Rp1.284.387.976,29.
Minta Inspektorat Turun Tangan
Otti meminta Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi proaktif melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut apabila temuan lapangan dapat dibuktikan.
"Kalau memang ada indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, lakukan pemeriksaan. Jangan tunggu sampai kerusakan semakin parah. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan pekerjaan yang berkualitas," katanya.
Ia juga meminta Dinas SDABMBK menjelaskan secara terbuka siapa konsultan pengawas atau pengawas lapangan proyek tersebut dan bagaimana hasil pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.
"Pengawas jangan hanya tanda tangan administrasi. Pengawas harus memastikan pekerjaan benar-benar sesuai kontrak. Kalau ada penyimpangan, harus dicatat dan diperbaiki," tegasnya.
Otti menambahkan, Barapaksi akan terus melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek yang menggunakan uang negara.
"Kami tidak menuduh siapa pun melakukan korupsi. Tetapi ketika ada dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, itu wajib diperiksa. Jangan sampai persoalan teknis dibiarkan dan kemudian berujung pada kerugian keuangan negara," pungkasnya.
Barapaksi menegaskan akan terus mengawal penggunaan APBD dan mendorong agar setiap dugaan penyimpangan proyek pemerintah diperiksa secara transparan dan profesional.red
MTQ Nasional keXLI Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 di Pantai Cermin di Buka Secara Resmi Oleh Bupati.
News
Perkuat Kewaspadaan Dini dan Mitigasi Bencana, Anggota DPRD Sumbar Agus Syahdeman Gelar Bimtek di Nagari Talang
News
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat untuk kembali mengenali, mencintai, dan menjaga warisan buday
kota
sumut24.co Aceh TamiangHampir setahun setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah Aceh pada November 2025, proses pe
Umum
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
News
H. Riza Milianda Kasa Pimpin HA IPB Kota Medan, R. Gatot Pahlawan Terpilih Sekretaris
News
Dari Sejumlah Nama, Dasco Dinilai Paling Sesuai Kriteria Wapres
News
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua
News
Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026 Farianda Calon Tunggal Ketua
News