Isu Pergantian Kapolri Menguat, Haidar Alwi Sebut Jenderal Listyo Sigit Bikin Pelaku Kejahatan Gelisah

Jakarta – Isu mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali mencuat. Sejumlah nama seperti Komjen Rudy Heriyanto dan Irjen Rudi Darmoko disebut-sebut sebagai calon pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga:

• Perkuat Kepatuhan Hukum, PLN Bersinergi Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
• Bupati Taufik Zainal Abidin Hadiri Wisuda Angkatan XXXVI Universitas Asahan, Lahirkan 613 Sarjana Unggul Penopang Pembangunan Daerah
• Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Direksi Inalum Temui Kejati Sumut

Namun, isu tersebut dinilai sarat kepentingan. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menyebut rumor itu sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan komitmen Jenderal Listyo Sigit dalam memberantas kejahatan.

"Kejahatan yang sebelumnya merasa aman kini terusik. Penindakan yang tak pandang bulu membuat mereka tidak nyaman," kata Haidar dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6/2025).

Ia menilai rumor ini menguat setelah Polri mengumumkan penangkapan lebih dari 10.000 pelaku premanisme dalam waktu 25 hari terakhir. Penindakan tersebut menyasar berbagai jenis preman, mulai dari preman jalanan hingga oknum berseragam ormas dan elit yang berlindung di balik jabatan atau penampilan formal.

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri meningkat, terutama dalam pemberantasan premanisme. Haidar menyebut, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, bahkan terhadap pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan kekuasaan.

"Polri juga menunjukkan independensinya ketika sejumlah kader partai besar maupun anggota ormas yang dekat dengan kekuasaan ditindak. Ini memperlihatkan bahwa Kapolri tidak bisa ditekan atau diintervensi," ujarnya.

Menurut Haidar, rumor ini juga dipicu oleh ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mempertahankan sejumlah pejabat dari era Presiden Joko Widodo, termasuk Jenderal Listyo Sigit.

Ia menilai isu ini juga dimanfaatkan sebagai "cek ombak" untuk mengukur respons publik dan mengangkat nama calon pengganti tertentu. Kendati demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden sebagai pemegang hak prerogatif terkait pergantian Kapolri.

"Belum ada alasan kuat untuk mengganti Jenderal Listyo. Kinerjanya terbukti dan diakui, baik di dalam maupun luar negeri," tutur Haidar.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Kepatuhan Hukum, PLN Bersinergi Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Bupati Taufik Zainal Abidin Hadiri Wisuda Angkatan XXXVI Universitas Asahan, Lahirkan 613 Sarjana Unggul Penopang Pembangunan Daerah

Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Direksi Inalum Temui Kejati Sumut

PLN UIP SBU Audiensi Dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Untuk Dukung Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan

1.266 Hektar HTR di Asahan Disulap Jadi Kebun Sawit, Ketua Koperasi Tani Mandiri Bantah Jual Beli Lahan, Ratusan Hektar Milik R Sinaga

Inalum Tantang Jurnalis Sumut Angkat Isu Lingkungan, Siapkan Hadiah Jutaan Rupiah