Konsultasi Publik Ranwal RKPD Toba Tahun 2026, Berikut Prioritas Pembangunan Pemerintah

Baca Juga:

• FOZ Sumut Gelar Lebaran Yatim di Bulan Muharram 1447 H
• OJK Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan
• OJK Gandeng KOWANI Jadi Duta Literasi Keuangan

BALIGE I SIMUT24.co

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)Kabupaten Toba menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 di Ruang Balai Data Kantor Bupati Toba, Balige,Selasa (4/3/2025).

Dalam konsultasi publik yang dimoderatori oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Jonni DP Lubis, 5 narasumber turut menyampaikan materi terkait dengan kondisi Kabupaten Toba secara umum. Para narasumber yang menyampaikan materi adalah Kaban Bappelitbangda Kabupaten Toba, Sofian Sitorus, Perwakilan Kepala Bappelitbangda Sumut, Ika Hardina Lubis, SE, MA, M.S.E yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Provinsi Sumut, Kepala BPS Toba
Sabar Alberto Harianja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fernando Samosir dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Henry Sitompul.

Sebelum dimulainya Konsultasi Publik, Bupati Toba Effendi Napitupulu dalam arahan dan bimbingannya menyampaikan bahwa pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan langkah awal dalam mensosialisasikan rancangan awal RKPD Kabupaten Toba tahun 2026 sekaligus menjadi media untuk mengakomodir saran dan masukan untuk penyempurnaan rumusan rancangan awal dan perbaikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Toba untuk mewujudkan Toba Mantap 2029.

Masih dalam arahan Bupati, untuk mewujudkan visi pembangunan Toba Mantap 2029 bukanlah pekerjaan mudah, dibutuhkan sinergi, inovasi, diskusi serta komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Untuk mewujudkan itu akan dilakukan transformasi bahwa pemerintah adalah parhobas, membangun desa dan menata kota, membangun infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas terintegrasi dan berkeadilan, pelayanan masyarakat yang responsif dan berkualitas terutama dibidang kesehatan, pendidikan, perizinan dan kependudukan, memperkuat komunikasi dan jaringan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi menjadi aksi nyata mewujudkanvisi Toba Mantap 2029.
"Oleh karena itu penyusunan RKPD Tahun 2026 juga harus adaptif, integratif dan mampu menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis," kata Bupati sebelum kemudian membuka acara konsultasi publik secara resmi.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Toba
Franshendrik Tambunan menyampaikan bahwa
Pelaksanaan Konsultasi Publik merupakan langkah awal bagi kepala daerah menyusun perencanaan pembangunan, dengan dapat menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Toba.
"Ke depan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Toba. Kami DPRD turut serta dalam membangun Kabupaten Toba, kami juga terbuka menerima saran dan masukan demi terwujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba," kata Ketua DPRD Toba.

Dalam materi yang disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Toba, Sofian Sitorus, prioritas pembangunan Kabupaten Toba tahun 2026. Prioritas pertama, Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur dengan sasaran meningkatkan kualitas dan pemerataan jalan kabupaten, meningkatkan layanan irigasi pada sentra produksi, meningkatkan akses air minum, meningkatkan akses pengelolaan limbah domestik dan meningkatkan akses perumahan dan permukiman layak. Prioritas ke dua, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dan menurunkan prevalensi stunting. Prioritas ke tiga, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran meningkatkan IRB, meningkatkan SAKIP, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan meningkatkan rasio PAD terhadap pendapatan daerah. Prioritas ke empat, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan sasaran meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan pariwisata terhadap PDRB, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kewirausahaan UMKM, menjaga iklim investasi dan menurunkan jumlah PMKS.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

FOZ Sumut Gelar Lebaran Yatim di Bulan Muharram 1447 H

OJK Perkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan

OJK Gandeng KOWANI Jadi Duta Literasi Keuangan

OJK Jatuhkan Sanksi Administratif Kepada Pindar PT AKII Dan Periksa PT AKU

Aman Nonton dengan Layar Bebas Zat Berbahaya di Samsung TV

Sekda Tanjungbalai : Pembangunan Kearah Kualitas Pendidikan Dan Keterampilan