Perumahan Di Jalan Kenanga Sari I Diduga Tanpa PBG, Pemko Diminta segera Bongkar

Baca Juga:

• Pembangunan Gedung Osana Keramik di Simarimbun Belum Memiliki PBG, Satpol Harus Proaktif
• Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,BKKBN Kungker Di Sumut
• Merasa Kebal Hukum, Bangunan Tembok Milik PT SBP Diduga Tidak Kantongi Izin PBG Tetap Kokoh Berdiri Tegak

Medan -Komplek Perumahan di Jalan Kenanga Sari I Kecamatan Medan Selayang yang masih terlihat dibangun 5 unit diduga tanpa memiliki izin atau yang lebih dikenal dengan belum memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dari Perkim dan CKTR Kota Medan.
" Kita berharap Pemko Medan jangan tutup mata tentang perumahan yang belum memiliki PBG tersebut, karena Pembangunan rumah atau gedung harus memiliki PBG dari Dinas Pemko Medan sesuai dengan Perda yang ada, kalau memang tak ada izinnya Kita beeharap Dinas Perkim dan CKTR medan beserta Satpol PP Medan agar segera membongkarnya, Tegas Ketua Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup Amir Yusuf kepada Wartawan di Medan, Jumat (8/11).

Menurut Amir, Dinas Perkim dan CKTR Medan harus berani menindak bangunan tanpa PBG di kota Medan, jangan karena ada setoran lantas tak berani menindak,ucapnya. Kita minta Plt Walikota Medan agar memanggil Kadis Perkim medan karena membiarkan bangunan tanpa PBG sehingga sangat merugikan Pemko Medan dari retribusi, ucapnya.

Sementara itu Pemilik bangunan Murianto dikonfirmasi media ini, hingga berita ini tayang tak berbalas.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pembangunan Gedung Osana Keramik di Simarimbun Belum Memiliki PBG, Satpol Harus Proaktif

Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga,BKKBN Kungker Di Sumut

Merasa Kebal Hukum, Bangunan Tembok Milik PT SBP Diduga Tidak Kantongi Izin PBG Tetap Kokoh Berdiri Tegak

Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Dorong Percepatan Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih

Jual Peta Desa Tanpa Dasar Hukum, Oknum Aktivis Rugikan Negara Rp 400 Juta di Asahan, Terancam 20 Tahun Penjara