FMPB-SU Minta KPK RI dan Kejagung RI Periksa Kadis SDABMBK Deli Serdang Janso Sipahutar

Baca Juga:

• Terobosan Hukum Baru! PT Medan Jadi Pengadilan Tinggi Pertama Periksa Saksi Langsung di Tingkat Banding
• KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M
• Dugaan Korupsi Rp 1,4 Miliar, Ketua KPU Sumut Didesak Diperiksa

Jakarta – Forum Mahasiswa Peduli Bangsa Sumatera Utara (FMPBS-SU) menyikapi berbagai persoalan di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang terkhususnya di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (DINAS SDABMBK) yang di pimpin oleh Janso Sipahutar. FMPB Menyikapi persolan tersebut, akan melakukan Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ( KPK RI ), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI) dan di Istana Presiden Republik Indonesia pada hari Selasa, 23 Juli 2024 nantinya. Dalam aksi nanti yang di laksanakan di jakarta, FMPB meminta Presiden RI Ir. Jokowi Dodo untuk mengetahui dan melihat bagaimana bobroknya pembangunan di Kabupaten Deli Serdang ini. KPK dan Kejagung Juga harus turun untuk memeriksa pekerjaan fisik maupun kegiatan lainnya pada Satuan Kerja Dinas SDABMBK Deli Serdang. (Sabtu, 20/07/2024 )

Ketua Umum FMPB M. Ritonga dàlam kesempatan mengatakan, akan melaporkan ke KPK RI dan Kejagung RI atas adanya dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas SDABMBK Kab. Deli Serdang, Sebagaimana dugaan tersebut berasal dari Temuan BPK RI Perwakilan Sumut pada Dinas SDABMBK pada TA. 2022 yaitu dalam LHP BPK RI Nomor : 41.B/LHP/XVIII.MDN/05/2023 Tertanggal 02 Mei 2023.

"Benar adanya temuan BPK atas berbagai Kegiatan pada Dinas SDABMBK Deli Serdang diantaranya kekurangan Volume 16 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai hampir 1 Miliar." Pungkas M. Ritonga

Tidak hanya sampai disitu, M. Ritonga juga menjelaskan masih ada dugaan korupsi pada Dinas SDABMBK Deli Serdang yang harus dilakukan pemeriksaan yang serius, sesuai temuan dari BPK bahwa di temukan adanya Keterlambatan penyelesaian pada 16 Paket pekerjaan Belanja Modal Di Dinas SDABMBK Deli Serdang belum dikenakan denda minimal 0.5 Miliar lebih pada tahun Anggaran 2022.

"Semua akan kita lampirkan dalam laporan kita nantinya, termasuk temuan atas keterlambatan penyelesaian 16 Paket Pekerjaan, meskipun ada sebagian sudah ditindaklanjuti dengan mengembalikan ke kas daerah, namun bukan berarti dapat menghentikan Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan. Kami tetap Konsisten untuk mendesak KPK RI dan Kejagung RI untuk tetap melakukan Proses hukum atas temuan BPK RI pada TA. 2022 tersebut." Lanjut M. Ritonga

Saat disinggung terkait temuan BPK RI tersebut, M. Ritonga memperlihatkan semua data data yang akan mereka laporkan nanti ke KPK dan Kejagung, dari data tersebut di jelaskan bahwa masih ada temuan di OPD lainnya yang nilai kekuarngannya sangat pantastis, diantaranya kekurangan volume 17 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas CKTR dan Sekretariat DPRD Deli Serdang Sebesar 500 JT lebih, temuan lainnya ada kesalahan pengganggaran kepada Dinas SDABMBK Sebesar 3,8 Miliyar untuk pengadaan perencanaan konstruksi dan kegiatan pemeliharaan di atas batas minimum kapitalisai.

Sikap peduli Mahasiswa ini patut untuk di apresiasi, semangat mereka yang tinggi untuk menyikapi banyaknya persolan pembangunan di Satuan Kerja SDABMBK Deli Serdang, tidak hanya persoalan di tahun 2022, pembangunan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas SDABMBK Deli Serdang juga mereka sikapi, karena ada beberapa pekerjaan di tahun 2023 yang kuat diduga tidak sesuai Kontrak, diantaranya pekejaan Lanjutan Pembangunan Ruas Jalan Durin Tonggal-Sugau (Kuta Kepar) Kec. Pancur Batu yang dikerjakan Oleh CV. GM Sebesar Rp.4.795.984.000, Kemudian Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Namorambe – Sembahe sebesar Rp.6.246.608.000,00 dikerjakan oleh CV.WMV, jelas M. Ritonga pekerjaan tersebut diduga adanya ketidak sesuaian di lapangan dengan dokumen kontrak.

"Pada Tahun Anggaran 2023 di Satker Dinas SDABMBK Deli Serdang telah merealisasikan untuk belanja modal pembangunan jalan. Ada beberapa pekerjaan di yang sudah selesai dikerjakan, ketika dilihat di lapangan pembangunan tersebut diduga dikerjakan asal-asalan. Maka kita minta KPK RI dan Kejagung RI harus turun ke Kabupaten Deli Serdang untuk memeriksa Seluruh pekerjaan pada Dinas SDABMBK TA. 2022 sampai TA. 2023. Karena kita yakin jika ini benar benar di periksa, kemungkinan akan ada yang terungkap melakukan Tindak Pidana Korupsi". Tutup M.Ritonga.

Sementara itu Kadis SDABMBK Deliserdang Janso Sipahutar dikonfirmasi terkait hal tersebut tanpa menjawab. Red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Terobosan Hukum Baru! PT Medan Jadi Pengadilan Tinggi Pertama Periksa Saksi Langsung di Tingkat Banding

KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Dugaan Korupsi Rp 1,4 Miliar, Ketua KPU Sumut Didesak Diperiksa

KPK Dinilai Abaikan Perintah Hakim Soal Pemeriksaan Bobby, Kornas KAMAK Desak KPK Jangan Tebang Pilih dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

KAMAK Desak Kejatisu Tetapkan Pengembang Citraland dan Pejabat Daerah Jadi Tersangka

KPK Didesak Periksa Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam Kasus Nikel “Blok Medan”