Dugaan Korupsi Rp 1,4 Miliar, Ketua KPU Sumut Didesak Diperiksa

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Kunjungi Paviliun Daerah di PRSU ke-50, Dorong Semangat UMKM Tembus Pasar Lebih Luas
• Gelorakan Budaya Literasi Sejak Dini, Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang dan Taman Baca Nurul Iman
• Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

MEDAN — Desakan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut semakin menguat, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan indikasi korupsi senilai Rp 1.419.660.958,4 di lingkungan KPU Sumut.

Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menegaskan bahwa temuan tersebut tidak boleh berhenti pada level administrasi. Menurutnya, potensi kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 1,4 miliar itu merupakan indikasi kuat adanya praktik korupsi yang harus segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

"Temuan BPK ini bukan angka kecil. Ada kekurangan volume, mark-up, dan penyimpangan dalam pengadaan formulir plano serta beberapa kegiatan lainnya. Kejati Sumut wajib memeriksa seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk Ketua KPU Sumut," tegas Azmi.

BPK sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan, antara lain:

Kekurangan volume pekerjaan dalam pengadaan Formulir Plano senilai Rp 18 juta.

Pembayaran atas pengadaan alat dan perlengkapan pemilu yang tidak sesuai spesifikasi.

Pelaksanaan kegiatan yang tidak didukung bukti lengkap dan sah.

Indikasi belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di beberapa divisi teknis.

Azmi menyebut, jika temuan ini tidak segera diproses secara hukum, maka akan mencederai integritas penyelenggara pemilu, terlebih Sumut baru saja melewati fase krusial pasca pemilu serentak.

"Hari ini publik menunggu sikap tegas Kejati Sumut. Jangan sampai institusi ini kembali dianggap tebang pilih atau melakukan pembiaran," ujarnya.

Ia juga meminta agar Kejati Sumut bersikap transparan dalam menindaklanjuti temuan tersebut, serta membuka perkembangan penyelidikan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.

"Kalau memang ada indikasi korupsi, ya diperiksa. Jangan tunggu tekanan publik semakin besar. Uang negara harus diselamatkan," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPU Sumut maupun Kejati Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan pemeriksaan tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua TP PKK Asahan Kunjungi Paviliun Daerah di PRSU ke-50, Dorong Semangat UMKM Tembus Pasar Lebih Luas

Gelorakan Budaya Literasi Sejak Dini, Ketua TP PKK Asahan Kunjungi PAUD Sentang dan Taman Baca Nurul Iman

Ketua Tim Komisi VII DPR RI dan Gubernur Sumut Kunjungi Paviliun Asahan di PRSU 2026, Sepatu Bunut Raih Apresiasi Luar Biasa

Ketua TP PKK Asahan Pantau Langsung Posyandu di Kisaran Barat dan Sei Dadap, Dorong Transformasi Layanan Sesuai 6 SPM

Ketua TP PKK Tanjungbalai Ikuti Ladies Program Rakernas XVIII APEKSI 2026

Ketua PSI Asahan Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara ke-80, Jadilah Pelayan Utama yang Semakin Presisi