Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
News
Baca Juga:
- Canda dan Keakraban Gubsu Bobby Saat Menikmati Durian Bolang Bersama Pimpinan Pers
- Bobby Nasution Jelaskan Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
- KPK Cecar Nusron Wahid soal Duit HGB Summarecon dan Mutasi Jabatan, Empat Orang Kepercayaannya Terseret 2. 5 Jam Diperiksa KPK, Nusr
MEDAN | Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengabaikan perintah hakim terkait pemeriksaan terhadap Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.
Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadli, menegaskan bahwa perintah hakim untuk memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut harus dijalankan tanpa pandang bulu. Ia menilai, hingga kini KPK terkesan ragu dan memilih diam ketika nama Bobby Nasution disebut dalam fakta persidangan.
> "KPK jangan tebang pilih dan jangan takut dengan kekuasaan. Perintah hakim itu jelas — semua pihak yang disebut atau diduga terlibat harus diperiksa. Publik menilai KPK seperti mengabaikan perintah tersebut," tegas Azmi Hadli dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).
Menurut Azmi, kedekatan antara Topan Ginting dan Bobby Nasution bukanlah rahasia. Keduanya disebut memiliki hubungan erat dalam sejumlah kegiatan dan proyek strategis di Sumut, sehingga pemeriksaan terhadap Bobby sangat penting untuk membuka tabir dugaan keterlibatan pihak lain di balik kasus korupsi besar tersebut.
> "Keterlibatan Topan Ginting dalam proyek jalan bernilai ratusan miliar rupiah tidak mungkin berdiri sendiri. KPK harus berani menelusuri siapa saja yang berada di balik keputusan dan pengaturan proyek itu, termasuk pihak yang dekat dengan kekuasaan," ujar Azmi.
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi proyek peningkatan jalan di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dalam persidangan, muncul dugaan kuat adanya pengaturan tender dan mark-up anggaran yang melibatkan jaringan pejabat daerah dan pihak swasta.
Azmi menegaskan, KPK seharusnya tidak berhenti pada aktor teknis, melainkan berani menyentuh aktor pengendali di balik layar.
> "Kami mendesak KPK segera memanggil Bobby Nasution untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan ini penting untuk membuktikan KPK masih berani menegakkan hukum secara adil dan transparan," tambahnya.
KAMAK menyatakan akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, dan bila perlu akan menyurati pimpinan KPK serta menggelar aksi di Jakarta bila lembaga antirasuah itu tetap diam.
> "Ini ujian bagi KPK. Jika berani terhadap rakyat kecil, maka harus lebih berani menghadapi kekuasaan. Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," pungkas Azmi Hadli.tim
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik di Asahan, Andar Amin Harahap Dorong Penguatan Kader di Daerah
News
H. Riza Milianda Kasa Pimpin HA IPB Kota Medan, R. Gatot Pahlawan Terpilih Sekretaris
News
Dari Sejumlah Nama, Dasco Dinilai Paling Sesuai Kriteria Wapres
News
Siregar Uji Empat Ketegangan Kedaulatan dan Pasal 33 Lewat Perbandingan Lintas Waktu dan Negara
News
Tak Ada Lawan! Farianda Calon Tunggal Ketua PWI Sumut untuk Periode Kedua
News
Ketum PWI Pusat, Ahmad Munir Resmi Buka Konferensi PWI Sumut 2026 Farianda Calon Tunggal Ketua
News
Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat, Kapolresta Deli Serdang Laksanakan Kegiatan Subuh Keliling
News
Tim Pagar Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kembali Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
News
Rakor Implementasi dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4NLAPOR! Tahun 2026. Di Gelar Pemprovsu
News
Pertama di Sumatera! Kejati Sumut Terapkan Skema DPA, PT NSHE Wajib Bayar Rp75,8 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Batang Toru
News