Dilepas Wali Kota Medan, Roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi" Lanjutkan Perjalanan Ke Provinsi Aceh

Medan – Sumut24.co

Baca Juga:

• BNI Jelaskan Proses Aktivasi Rekening PIP Siswa di Lubuk Pakam
• Diduga Ada Permainan Distribusi, Semen Langka di Sumut, Harga Melambung hingga Rp85 Ribu per Sak
• Indomilk FnB Solutions Dorong Inovasi Pastry Medan

Wali Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Inspektur Kota Medan, Sulaiman Harahap bersama dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief melepas keberangkatan Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” untuk melanjutkan perjalanan ke Provinsi Aceh, Minggu (29/10) di jalan Balai Kota.

Pelepasan bus KPK ini bersamaan dengan digelarnya kegiatan Car Free Day (CFD) yang dimeriahkan dengan senam Hajar Serangan Fajar.

Inspektur Kota Medan, Sulaiman Harahap mengaku mendukung penuh dengan adanya program Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” yang telah satu minggu berada di Provinsi Sumut. Menurut Sulaiman, program ini sangat baik dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi khususnya dalam tindakan politik uang.

“Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat semakin sadar bahaya dari politik uang dalam memilih calon pemimpin mendatang,”kata Sulaiman.

Disamping itu Sulaiman juga menghimbau kepada ASN dilingkungan Pemko Medan untuk tetap bersikap netral menjelang pemilu yang akan digelar tahun depan.

“Sesuai dengan praturan yang ada jelas disebutkan ASN harus bersikap netral, karenanya ASN Pemko Medan dihimbau untuk tetap netralitas dalam rangka menghadapi pemilu tahun depan,”himbau Sulaiman.

Sementara itu Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief menyebutkan perjalanan Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi” akan menuju ke Provinsi Aceh sebagai tujuan provinsi terakhir yang akan dikunjungi.

“Aceh akan menjadi Provinsi terakhir dalam program ini. Sama seperti di Sumut, kita juga akan melakukan pembekalan anti korupsi kepada masyarakat secara menyenangkan dan menjadi bukti bersama bahwa pencegahan korupsi itu harus dilakukan bersama antara KPK, Pemda dan yang terpenting adalah partisipasi dari masyarakat,”jelas Amir Arief.(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BNI Jelaskan Proses Aktivasi Rekening PIP Siswa di Lubuk Pakam

Diduga Ada Permainan Distribusi, Semen Langka di Sumut, Harga Melambung hingga Rp85 Ribu per Sak

Indomilk FnB Solutions Dorong Inovasi Pastry Medan

Disdik Sumut Dukung Kejuaraan Catur SIWO PWI–STOK Bina Guna 2026, Alexander Sinulingga: Bentuk Karakter dan Jauhkan Siswa dari Kenakalan Remaja

Di Ajang PRSU ke-50, Kabupaten Asahan Tampilkan Pesona 14 Etnis dan Kekayaan Produk Unggulan

Wasekjen DPP AMPI Leriadi: Produk Rapat Pleno IX Cacat Hukum Organisasi dan Tidak Memiliki Legitimasi