Sepupu Gubernur Sumut Bobby Nasution Dipanggil KPK, Pengembangan OTT Pembangunan Jalan

sumut24.co -

Baca Juga:

• Exit Meeting BPK Digelar, Pemko Padangsidimpuan Mantapkan Langkah Pembenahan RSUD
• PUPR Kota Solok, Sumatera Barat, Pantau Pembangunan Pasar Kuliner di Jalan Cengkeh
• Koperasi Pers Indonesia dan IMAC Medan Bersinergi Gelar Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Gerakan Koperasi Sumatera Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyelidikan dugaan kasus korupsi di sektor infrastruktur Sumatera Utara.

Kali ini, sorotan publik tertuju pada pemanggilan Fachri Ananda Harahap, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), yang juga diketahui merupakan sepupu Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution.

Pemanggilan tersebut dilakukan pada Rabu, 13 Agustus 2025, di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan.

Fachri hadir sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan suap proyek pembangunan jalan senilai fantastis Rp 231,8 miliar.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Juni lalu, yang berhasil mengungkap dugaan praktik pengaturan pemenang lelang proyek jalan strategis di Sumatera Utara.

Selain Fachri,dalam pengembangan KPK juga memanggil saksi lainnya dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan kepala daerah, pejabat dinas, hingga pihak swasta. Beberapa nama yang ikut dipanggil antara lain:

1. Letnan Dalimunthe, Wali Kota Padangsidimpuan,
2. Irsan Efendi Nasution, mantan Wali Kota Padangsidimpuan,
3. Taufik Hidayat Lubis (Komisaris PT Dalihan Natolu Grup/DNG),
4. Mariam (Bendahara PT DNG),
5. Anggi Harahap (Pegawai PT DNG),
6. Rinaldi Lubis alias Aldi (Direktur PT Taufik Prima Duta Putra),
7. Siti Humairo Hasibuan (Kabag PBJ Pemko Padangsidimpuan),
8. Muhammad Harris alias Acong (Bendahara Dinas PUTR Padangsidimpuan),
9. Sandi (Staf Bina Marga),
10. Leman (Karyawan PT DNG),
11. Zulkifli Lubis alias Mamak Utom (PNS),
12. Addi Mawardi Harahap (PNS),
13. Ikhsan Harahap (Kabid/PPK Dinas PUPR Padang Lawas Utara),
14. Hendrik Gunawan Harahap (Plt Kepala PUTR Padang Lawas Utara),
15. Asnawi Harahap (Kabag PBJ Padang Lawas Utara),
16. Ramlan (Kadis PUPR Padang Lawas Utara 2021–2024),
17. Fachri Ananda Harahap (Kadis PUPR Tapanuli Selatan),
18. Oskar Hendra Daulay (Kabid Bina Marga II Dinas PUPR Tapanuli Selatan).

Menurut Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, fokus penyelidikan kali ini adalah membongkar pola pengaturan pemenang lelang proyek jalan di wilayah Sumatera Utara yang diduga dilakukan secara sistematis.

"Pemeriksaan ini fokus pada dugaan pengaturan pemenang lelang proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara," jelas Budi.

Berdasarkan informasi awal dari penyidik, proyek-proyek strategis tersebut diduga diarahkan agar dimenangkan oleh perusahaan tertentu. Sebagai imbalannya, pihak yang memenangkan tender memberikan suap kepada oknum-oknum terkait, yang kemudian mengalir ke berbagai pihak, termasuk pejabat daerah.

Dari OTT sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka, yang terdiri dari pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan direktur perusahaan swasta. Pemeriksaan massal kali ini disebut sebagai langkah pemetaan aliran dana dan peran masing-masing pihak yang terlibat.

Kasus ini mendapat perhatian besar karena tidak hanya melibatkan nilai proyek yang sangat besar, tetapi juga menyeret nama-nama pejabat penting di Sumatera Utara, termasuk Fachri Ananda Harahap yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan Gubernur Bobby Nasution. Publik pun menunggu transparansi KPK dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Exit Meeting BPK Digelar, Pemko Padangsidimpuan Mantapkan Langkah Pembenahan RSUD

PUPR Kota Solok, Sumatera Barat, Pantau Pembangunan Pasar Kuliner di Jalan Cengkeh

Koperasi Pers Indonesia dan IMAC Medan Bersinergi Gelar Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Gerakan Koperasi Sumatera Utara

DPW IKM Sumut Priode 2024 - 2029 Dikukuhkan, Ketum DPP IKM Harapkan Warga Minangkabau Bersatu Menjaga Adat Budaya

Wali Kota Letnan Dalimunthe Sampaikan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Naik Rp121 Miliar

Ditsamapta Polda Sumut tingkatkan patroli malam antisipasi Gangguan Kamtibmas