AMP2K Minta KPK RI Periksa Seluruh Proyek PT. DNG dan PT RN di PU-PR Mandailing Natal dan Tabagsel.

Madina |sumut24.co -

Baca Juga:

• Narkoba Menggila di Madina, Ketua DPRD Desak Hukuman Mati untuk Bandar: “Jangan Biarkan Generasi Hancur!”
• Pemkab Madina Bergerak Cepat, Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Hutabangun Jae
• Makan Bergizi Gratis di Madina Masih Dianggap Belum Optimal, Ini Temuan Wabup Atika

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan.

Keberadaan oknum dari PT. Dalihan Natolu (DNG) dan PT Rona Na Mora (RN) di lokasi dan waktu penangkapan tersebut memicu spekulasi di tengah-tengah publik. Informasi yang beredar menyebutkan oknum tersebut tengah mengurus "Paket" yang mana diduga terkait dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Madina yang sedang dalam proses lelang.

Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan pemerintah menilai keberadaan beberapa oknum dari PT. DNG dan PT RN di lokasi yang berdekatan dengan waktu penangkapan KPK. Oknum tersebut diduga sedang mengurus proyek hasil lelang APBD.

"Kami Menduga oknum tersebut berada di Madina untuk mengurus "paket proyek". Publik berhak tahu siapa yang terlibat dan bagaimana konstruksi kasus ini," tegas Pajarur, Sabtu (28/6/2025).

Nama PT. DNG sendiri bukanlah nama baru dalam dinamika proyek infrastruktur di Mandailing Natal bahkan di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dan PT RN juga bagian dari PT DNG tersebut. Perusahaan itu sering disebut dalam pengerjaan proyek pengaspalan jalan hingga jembatan, termasuk proyek dari dana CSR dan bagi hasil Perusahaan.

Menurut AMP2K, dominasi perusahaan tertentu dalam proyek APBD menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses lelang dan pemberdayaan perusahaan lokal,

OTT yang dilakukan KPK, menurut AMP2K, seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek. Mereka mendesak Bupati Madina segera bertindak dengan mengevaluasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR).

"Kami tidak ingin penangkapan ini hanya berhenti pada simbolisme. Harus ada tindakan nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang ditangani PT. DNG Di Dinas PU-PR Madina, wajib dilakukan demi menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD," katanya.

Selain itu, mahasiswa meminta KPK RI memperluas penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan antara kontraktor pelaksana dan pejabat pemerintah Daerah.

"Kami mendukung penuh kerja KPK RI, tapi juga mengingatkan agar semua proses dilakukan secara transparan dan menyentuh akar masalah Jangan ada yang kebal hukum," pungkas Pajarur.Rozi

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Narkoba Menggila di Madina, Ketua DPRD Desak Hukuman Mati untuk Bandar: “Jangan Biarkan Generasi Hancur!”

Pemkab Madina Bergerak Cepat, Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Hutabangun Jae

Makan Bergizi Gratis di Madina Masih Dianggap Belum Optimal, Ini Temuan Wabup Atika

Gaspol 2027! Bupati Madina Saipullah Nasution Targetkan Ekonomi Tembus 6,8 Persen Lewat Musrenbang

Di Musrenbang 2027, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis Siap Kawal Target Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik, Sekda Madina Afrizal Nasution Minta ASN Tingkatkan Disiplin