PAD Madina Baru Capai 85,78 Persen, Bupati Saipullah Beberkan Strategi Tingkatkan Pendapatan dan Lindungi Guru

Madina | Sumut24.co

Baca Juga:

• Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo
• APBD Madina 2025 Capai Rp1,81 Triliun, Bupati Saipullah Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Akuntabel
• Madina Unjuk Gigi di PRSU 2026, UMKM hingga Gordang Sambilan Jadi Magnet Pengunjung dan Bidik Peluang Investasi

Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (10/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa berbagai masukan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menanggapi hal tersebut, Saipullah menyatakan pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama bahwa peningkatan PAD merupakan kunci untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah sangat penting agar pemerintah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat program-program strategis bagi masyarakat.

"Kami sependapat bahwa peningkatan PAD merupakan agenda strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pemerintah ke depan," ujar Saipullah.

Bupati mengungkapkan, realisasi PAD Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 85,78 persen dari target yang telah ditetapkan. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih belum optimal dan perlu terus ditingkatkan.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi belum maksimalnya capaian PAD, di antaranya:

- Tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah.
- Basis data objek pajak dan retribusi yang belum sepenuhnya akurat.
- Potensi sumber pendapatan daerah yang belum tergali secara maksimal.
- Penyesuaian kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai perkembangan regulasi.

Karena itu, Pemkab Madina berkomitmen melakukan pembenahan sistem pengelolaan pendapatan daerah agar target PAD dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Menjawab pandangan Fraksi Partai Gerindra yang juga sejalan dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bupati memastikan pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan APBD dalam membiayai pembangunan.

Pemkab Madina, kata Saipullah, terus membuka peluang memperoleh sumber pendanaan alternatif melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

"Kami akan terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat guna mendukung pembangunan infrastruktur di Mandailing Natal," jelasnya.

Selain membahas persoalan keuangan daerah, rapat paripurna juga menyoroti kekhawatiran Fraksi Amanah Perjuangan mengenai potensi kriminalisasi terhadap guru saat menjalankan tugas mendisiplinkan peserta didik.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Saipullah menegaskan bahwa Pemkab Madina berkomitmen memberikan perlindungan hukum kepada tenaga pendidik agar dapat menjalankan tugas profesional secara aman dan sesuai aturan.

Pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, serta melibatkan organisasi profesi guru dalam menyusun pedoman pendisiplinan siswa yang bersifat edukatif.

"Kami akan mengintensifkan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, serta organisasi profesi untuk menyusun pedoman bersama mengenai batasan pendisiplinan yang edukatif sehingga guru tidak mudah dikriminalisasi," tegas Saipullah.

Selain itu, Pemkab juga akan mendorong seluruh sekolah memperkuat komunikasi antara guru, komite sekolah, dan orang tua siswa melalui sosialisasi kode etik guru serta tata tertib sekolah.

Langkah tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara kekeluargaan dengan mengedepankan pendekatan restorative justice sebelum masuk ke ranah hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Saipullah juga menyampaikan capaian membanggakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut menjadi opini WTP keempat secara berturut-turut, yang menunjukkan semakin baiknya tata kelola keuangan daerah serta komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Meski demikian, Saipullah menegaskan bahwa capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sebaliknya, seluruh masukan DPRD akan tetap menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menutup penyampaiannya, Bupati Saipullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas berbagai saran serta masukan yang diberikan dalam pembahasan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025.

Ia berharap seluruh poin yang telah disampaikan dapat dibahas lebih mendalam dalam rapat-rapat lanjutan sehingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat Mandailing Natal.

"Kami memohon agar seluruh jawaban ini dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya. Atas seluruh saran, kritik, dan tanggapan dari pimpinan maupun anggota DPRD, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya," tutup Bupati Saipullah.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Resmi Dimulai! Bupati Madina Saipullah Nasution Canangkan Bedah 505 Rumah, Target 5.000 Unit Selama Era Prabowo

APBD Madina 2025 Capai Rp1,81 Triliun, Bupati Saipullah Dorong Pengelolaan Anggaran Lebih Akuntabel

Madina Unjuk Gigi di PRSU 2026, UMKM hingga Gordang Sambilan Jadi Magnet Pengunjung dan Bidik Peluang Investasi

Di Harganas 2026 Wabup Madina Warning Orang Tua: Jangan Tunggu Anak Jadi Korban Tawuran dan Bullying

Bupati Madina Saipullah Nasution Sambangi Masjid Raya Al Qurro' wal Huffazh, Ajak Warga Perkuat Benteng Generasi dari Ancaman Narkoba

Tak Anti Kritik! Bupati Saipullah dan Wabup Atika Undang Mahasiswa Bahas IPR, Harga Gabah hingga Masa Depan Madina