Diduga Dana Operasional BPD Paya Gambar Tak Transparan, Ketua BPD Bantah Ada Dana yang Tidak Disalurkan

Baca Juga:

• Ketua ABPEDNAS Soroti Pengelolaan Dana Operasional BPD Paya Gambar: Harus Transparan dan Dipertanggungjawabkan
• BPD dan Warga Tuntut Kepala Desa Ujung Batu IV Palas Mundur Usai Tercoreng Skandal Video Tak Senonoh
• 28 Orang Anggota BPD Se Kecamatan Tinada Dikukuhkan Oleh Camat

DELI SERDANG – Pengelolaan dana operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan dana operasional selama beberapa tahun tidak diterima oleh salah seorang anggota BPD.

Informasi yang diperoleh media menyebutkan dana operasional BPD selama lebih kurang tiga tahun dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah diduga tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Bahkan, beredar tudingan bahwa dana tersebut berkaitan dengan pelunasan utang pribadi Ketua BPD. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum dapat dibuktikan dan masih memerlukan pendalaman oleh pihak berwenang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Paya Gambar, Harmaini, memilih tidak memberikan penjelasan terkait pengelolaan dana operasional BPD.

"Konfirmasi ke Ketua BPD aja," ujarnya singkat.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Paya Gambar, Ali Bonar, membantah adanya dana operasional yang tidak disalurkan.

"Tidak benar dana operasional tidak disalurkan," katanya.

Ali Bonar menjelaskan dana operasional BPD diberikan kepada anggota yang aktif menjalankan tugas dan mengikuti kegiatan BPD. gak aktif sekali-sekalipun datang tidak apa-apa. Menurutnya, terdapat seorang anggota yang tidak aktif selama sekitar tiga setengah tahun sehingga tidak menerima dana operasional.

"Dana operasional BPD diperuntukkan bagi yang aktif setiap kegiatan BPD. Memang ada satu anggota tidak aktif lebih kurang tiga setengah tahun, jadi tak mungkin dapat dana operasional," ujarnya.

Namun, ketika ditanya mengenai mekanisme penggunaan anggaran yang tidak diberikan kepada anggota yang tidak aktif, Ali Bonar mengakui dana tersebut tidak dikembalikan ke kas desa.

"Dana itu tidak masuk kembali ke kas desa, tetapi dipergunakan oleh anggota BPD yang ada kegiatan, misalnya rapat ke kantor kecamatan dan membeli ATK," jelasnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana operasional BPD. Penggunaan anggaran yang dialihkan kepada anggota lain maupun untuk kebutuhan operasional seharusnya memiliki dasar administrasi, bukti pertanggungjawaban, serta mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.

Untuk itu, aparat pengawas internal pemerintah, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, maupun instansi terkait diharapkan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan, sehingga polemik ini dapat diselesaikan secara transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua ABPEDNAS Soroti Pengelolaan Dana Operasional BPD Paya Gambar: Harus Transparan dan Dipertanggungjawabkan

BPD dan Warga Tuntut Kepala Desa Ujung Batu IV Palas Mundur Usai Tercoreng Skandal Video Tak Senonoh

28 Orang Anggota BPD Se Kecamatan Tinada Dikukuhkan Oleh Camat