Sinergi Bersama Media, Kanwil DJP Sumut I Beberkan Kinerja Pajak 2026
sumut24.co MedanKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menggelar kegiatan Media Gathering bertajuk Mendorong Kes
Ekbis
Baca Juga:
Pihak keluarga dan tim kuasa hukum yang tergabung GAS & PARTNERS menegaskan bahwa Adrian (MA) sebenarnya adalah korban dalam skema penipuan yang lebih besar. Mereka juga mengungkap dugaan pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Adrian.
*Ayah Adrian: "Anak Saya Hanya Dijadikan Kambing Hitam"*
Ayah dari Muhammad Adrian Daulay (MA) dengan tegas menyatakan bahwa anaknya bukanlah pelaku utama dalam kasus ini. Menurutnya, Adrian justru menjadi korban dari pihak yang lebih berkuasa.
"Saya mohon anak saya diberikan perlindungan hukum karena sesungguhnya dalam kasus ini, anak saya adalah korban," ujarnya.
Ia juga mengungkap kejanggalan dalam proses penangkapan Adrian yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.
"Yang paling membuat kami sekeluarga menangis adalah ketika anak kami ditangkap oleh oknum Polres Padangsidimpuan tanpa disertai surat perintah penangkapan. Sejak Rabu, 19 Februari 2025 pukul 17.00 WIB hingga hari ini, statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada surat perintah yang jelas," tuturnya penuh emosi.
Selain itu, ia mempertanyakan mengapa putranya ditangkap tanpa prosedur yang benar.
"Bukankah negara ini negara hukum? Tapi mengapa anak saya ditangkap sesuka hati oleh Polres Padangsidimpuan tanpa surat perintah?"
Sang ayah pun meminta Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara untuk turun tangan mengusut kasus ini secara tuntas, termasuk menangkap pelaku intelektual yang diduga memanfaatkan Adrian sebagai korban dalam praktik ilegal ini.
*Adrian Adalah Korban Skema Penipuan di Kampus*
GAS & PARTNERS yang terdiri dari Amin M Ghamal Siregar, SH, Alwi Akbar Ginting, SH, Dipo Alam Siregar,SH Awaluddin Harahap, SH, dan Muchtar Efendi Siregar SH. MH juga menegaskan bahwa Adrian bukanlah dalang di balik kasus ini, melainkan korban yang terjebak dalam skema penipuan.
"Klien kami ditangkap pada 19 Februari 2025 pukul 17.00 WIB tanpa ada surat perintah yang sah. Saat itu, Adrian sedang menghadiri sosialisasi dari pihak BNI terkait perbedaan slip pembayaran asli dan palsu. Tiba-tiba, kepolisian datang dan meminta Adrian serta beberapa mahasiswa lain untuk ikut ke Polres guna memberikan keterangan sembari membawa surat kesehatan. Namun, setibanya di sana, Adrian tidak diperbolehkan pulang dan langsung dijadikan tersangka," ungkap Amin M Ghamal Siregar.
Menurut kuasa hukum, Adrian sebenarnya hanya seorang mahasiswa junior yang diperkenalkan oleh seniornya, Nanda, yang mengaku sebagai pegawai BNI.
"Adrian hanyalah korban. Ia percaya kepada Nanda yang menawarkan kemudahan pembayaran SPP tanpa harus antre di bank. Dengan niat membantu teman-temannya, Adrian menyampaikan tawaran tersebut kepada mahasiswa lain, tanpa tahu bahwa ia sedang dimanfaatkan dalam praktik ilegal ini," tambahnya.
Kuasa hukum juga mempertanyakan bagaimana kasus ini bisa berlangsung selama satu tahun tanpa ada pengawasan dari pihak kampus.
Tim kuasa hukum mendesak agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada Adrian dan beberapa mahasiswa lain, melainkan juga menyelidiki aktor intelektual yang sebenarnya.
"Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan Polres, Adrian hanya menerima dana sekitar Rp210 juta, yang seluruhnya diserahkan kepada Nanda. Jadi, ke mana sisa Rp1 miliar lebih? Kami meminta kasus ini diusut tuntas agar tidak ada pihak yang dizalimi," tegas Alwi Akbar Ginting
Kuasa hukum Dipo Alam Siregar SH dan Rekan - Rekan juga mempertanyakan bagaimana kasus ini bisa berlangsung selama satu tahun tanpa ada pengawasan dari pihak kampus.
"Kerugian yang dialami UMTS disebut mencapai Rp1,2 miliar. Mengapa selama setahun penuh tidak ada pihak kampus yang menyadari adanya dugaan penipuan ini? Ini yang harus diselidiki lebih lanjut," ujar DIPO ALAM SIREGAR SH dan Rekan Rekannya.
Terakhir, Amin M Ghamal Siregar, SH dan Rekan - Rekan selaku kuasa hukum dari Adrian Daulay berharap kasus ini tidak didinding dan pihak kampus harus juga diperiksa.
"Kami mengharapkan perkara ini jangan di dinding hanya kepada dua orang mahasiswa Coba buka dindingnya sampai ke kampus karena sesuai dengan bukti-bukti yang disita oleh Polres, yang dikutip daripada klien kami itu totalnya 210 juta dan itu diberikan kepada Si Nanda tidak ada yang disimpan dipergunakan secara pribadi oleh klien kami" harap Ghamal.
"210 juta sisanya 1 miliaran lagi siapa, siapa yang mengambil ini jadi tolonglah kepada bapak Kapolres parasidimpuan kami mohon agar ini diusut tuntas perkara ini jangan di dinding dan jangan diselesaikan di mana salah satunya itu klien kami yang dizalimi," pungkasnya
Kasus ini masih terus bergulir, dan pihak keluarga Adrian berharap agar keadilan dapat ditegakkan tanpa ada pihak yang dikorbankan secara sepihak.zal
sumut24.co MedanKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I menggelar kegiatan Media Gathering bertajuk Mendorong Kes
Ekbis
Pemerintah Kota Solok Mematangkan Rencana Pendirian Museum Bareh Solok.
News
Ketua TP PKK Kota Solok, Melantik Para Pengurus TP Posyandu, Ketua Forikan, dan Bunda Literasi Kecamatan Serta Kelurahan seKota Solok.
News
Bupati Solok Menerima Bantuan Dari Kementrian Kesehatan RI Sebanyak 15 Jenis Alat Kesehatan senilai Rp13,87 Miliar
News
Dasi Merah Gibran Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Isyarat Politik Apa?
News
Osriel Limbong DLH Medan Lebay, Dua Pohon Ditebang Langsung Heboh, Pohon Rawan Tumbang Malah Terabaikan
News
Pohon Ditebang Massal Demi Proyek BRT, Pemko Medan Jangan Tutup Mata Nasib Kayu dan Keselamatan Warga Dipertanyakan
News
Wali Kota menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar APBD Tahun Anggaran 2027
News
Wali Kota secara resmi membuka Kejuaraan Futsal Antar Pelajar SMP/Sederajat Kota Pematangsiantar Tahun 2026 Di GOR
News
Eks GAM DenmarkTarmizi AGE Arahan Mualem Harus Jadi Reprimand Kepada SKPA, Jangan Sampai Dana TKD Kembali ke Pusat, Rakyat Aceh Rugi
News