Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi
Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi
kota
MEDAN | SUMUT24
Baca Juga:
- Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi
- Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi
- Bupati Pakpak Bharat Hadiri Kunjungan Direktur Kementan, Dorong Kebangkitan Kopi sebagai Penopang Ekonomi
Temuan langsung dan kritikan tajam yang disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Medan, Randiman Tarigan, terhadap kinerja sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mengundang reaksi keras dari kalangan Dewan.
Dewan meminta Randiman tidak hanya mengkritik, tapi mengambil langkah nyata. Segera copot SKPD yang tidak becus kerjanya, terutama Kadis Pendidikan Medan Marasutan Siregar dan Kadis Pertamanan Medan Zulkifli Sitepu.
Anggota Komisi A DPRD Kota Medan, Andi Lumban Gaol, menegaskan Randiman tidak perlu takut mencopot pejabat eselon II dan III yang dinilai bekerja buruk selama ini, dan menggantikannya dengan orang yang tepat.
“Kami minta ditempati orang yang tepat sesuai keahlian dan disiplin ilmu. Jadi, jangan ada lagi orang yang ditempatkan karena pesanan atau kedekatan,†ujarnya.
Menurutnya, sudah saatnya Randiman memberikan kado terbaik bagi Kota Medan pada masa kepimpinannya yang hanya beberapa bulan. Pembangunan Kota Medan harus tampil beda pada masa kepemimpinan putra Karo ini. Apalagi dia orang Karo pertama yang memimpin Kota Medan,†ujarnya.
Sementara dari Komisi S DPRD Medan H. Salman Alfarisi Lc,MA, menyatakan, sampai saat ini kita menunggu tindakan nyata dari PJ Walikota Medan. Kenapa tidak segera melakukan mutasi terhadap SKPD yang nyata-nyata tidak becus kerjanya.
“Kita menunggu tindakan nyata dari PJ Wali Kota Medan terhadap Kadis Pendidikan Medan Marasutan Siregar dan Kadis Pertamanan Medan Zulkifli Sitepu”, ujarnya
Namun politisi PKS ini mencium ada keragu-raguan dari PJ Wali Kota Medan, tentang proses mutasi. Sebab, bisa saja PJ Wali Kota ‘menggeser’ esselon II dan menempatkan pada posisi yang setara serta menempatkan penggantinya dengan status Plt. Namun kewenangan Plt, tentunya sangat terbatas.
Hal yang sama disampaikan Golfried Lubis dari Komisi C DPRD Medan, yang menyatakan bahwa sebenarnya PJ Wali Kota Medan tidak perlu lagi melakukan mutasi terhadap SKPD yang tidak mampu. Segera lakukan gebrakan untuk percepatan pembangunan, prosesnya jalani prosedurnya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Medan, Andi Lumban Gaol, menegaskankan, sudah saatnya penempatan pejabat dilakukan sesuai kemampuannya demi perbaikan kinerja SKPD, dan peningkatan kualitas pembangunan Kota Medan.
Untuk mewujudkan itu, tentunya butuh orang yang benar- benar punya kemampuan untuk dapat menghasilkan prestasi. Apabila langkah ini tidak dilakukan, Andi pesimistis Medan bisa berubah. Artinya, pembangunan hanya akan begitu saja. (BS)
Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi
kota
Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi
Seleb
Bupati Pakpak Bharat Hadiri Kunjungan Direktur Kementan, Dorong Kebangkitan Kopi sebagai Penopang Ekonomi
kota
KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR
kota
Jakarta, Musikal Senja Teduh Pelita resmi memulai rangkaian pertunjukannya di GrahaBhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 3 hing
Wisata
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakat memperkuat
News
Jakarta, PT TransNusa Aviation Mandiri (TransNusa) terus memperluas jaringan penerbangannya melalui pembukaan satu rute internasional baru J
News
Jakarta, SeaBank Indonesia merayakan lima tahun perjalanannya sebagai salah satu pelopor layanan perbankan digital di Indonesia dengan m
Ekbis
Lombok Tengah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaanperusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bergabung dalam
Politik
Bekasi Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja ber
News